BEKASI — “Mulai dari kaos kaki dan sepatu, dari celana dalam hingga seragam, sampai jabatan, fasilitas dan kekayaan mereka dapat dari kepercayaan dan uang rakyat.” Kalimat satir itu menjadi pembuka kritik Yusuf Blegur terhadap perilaku sebagian pemimpin yang dinilainya kerap lupa bahwa kekuasaan bukan warisan keluarga, melainkan mandat publik.
Dalam tulisan yang disampaikan bertepatan dengan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, Yusuf mengajak masyarakat sekaligus para pemimpin melakukan kritik dan otokritik. Menurutnya, momentum Maulid Nabi semestinya tidak berhenti pada seremoni, spanduk, dan rangkaian acara, tetapi menjadi kesempatan untuk mengukur kembali akhlak dalam kehidupan publik.
Ia menilai pesan keteladanan Nabi Muhammad SAW, terutama soal kasih sayang, empati, keadilan, dan akhlak, relevan untuk mengoreksi perilaku pemimpin yang terlalu jauh dari rakyat.
“Peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam seharusnya menjadi momentum yang tepat untuk melakukan kritik otokritik pada setiap orang. Atau setidaknya mengevaluasi diri bagi semua umat umumnya dan para pemimpin khususnya,” tulis Yusuf.
Menurut Yusuf, persoalan bangsa tidak hanya terletak pada sistem, tetapi juga kualitas kepemimpinan. Ia mengkritik munculnya perilaku arogan, represif, dan penyalahgunaan kekuasaan yang menurutnya membuat rakyat kerap berada pada posisi yang dirugikan.
Pemimpin Jangan Salah Paham: Jabatan Bukan Takhta
Yusuf mempertanyakan mengapa orang-orang yang seluruh perlengkapan kerjanya, fasilitasnya, bahkan jabatannya bersumber dari kepercayaan dan uang rakyat justru dapat bersikap seolah-olah rakyat adalah pihak yang harus melayani.
Sindiran itu sederhana, tetapi menohok: kalau sepatu, seragam, fasilitas, sampai kursi kekuasaan dibayar atau dibiayai publik, mengapa yang muncul justru gaya seorang raja sementara rakyat diperlakukan seperti keset?
Menurutnya, pemimpin semestinya memiliki standar akhlak yang lebih tinggi ketika berhadapan dengan rakyat, terutama dalam merespons kritik, keluhan, dan tuntutan publik.
Maulid Jangan Berhenti di Seremoni
Yusuf memandang kelahiran Nabi Muhammad SAW memiliki pesan besar bagi kehidupan manusia, terutama misi memperbaiki dan menyempurnakan akhlak.
Karena itu, ia mempertanyakan relevansi perayaan keagamaan jika nilai kasih sayang, keadilan, dan kemanusiaan justru tidak tercermin dalam perilaku para pemegang kekuasaan.
“Mereka yang terlihat kaya raya tanpa kedermawanan, mereka yang punya segalanya tapi sangat miskin akhlaknya,” tulisnya.
Kritik tersebut diarahkan terutama kepada pemimpin dan pejabat publik yang dinilai seharusnya mampu mengendalikan emosi, tidak merendahkan rakyat, serta mengutamakan penyelesaian masalah ketimbang mempertontonkan kekuasaan.
Kritik Keras terhadap Arogansi Kekuasaan
Yusuf menyoroti perilaku aparat maupun pejabat yang menurutnya terkadang menggunakan caci-maki, intimidasi, tekanan, bahkan kekerasan ketika menghadapi persoalan publik.
Ia menggambarkan rakyat kecil sebagai kelompok yang kerap berhadapan dengan kebijakan dan kekuatan negara ketika memperjuangkan ruang hidup serta haknya.
Di sisi lain, ia mengkritik elite politik, birokrasi, dan kelompok pemilik modal yang dinilainya menikmati fasilitas dan kemewahan, sementara sebagian masyarakat masih bergulat dengan kemiskinan dan ketidakpastian hidup.
Dalam kritiknya, Yusuf juga menyinggung hubungan erat antara kekuasaan, modal, dan kepentingan politik. Ia menilai demokrasi dan konstitusi tidak semestinya sekadar menjadi instrumen untuk mempertahankan jabatan atau mengamankan kepentingan kelompok tertentu.
Rakyat Bukan Keset Kekuasaan
Benang merah tulisan Yusuf adalah tuntutan agar pemimpin kembali memahami posisi dasarnya: pelayan publik, bukan penguasa atas rakyat.
Pemimpin, menurut dia, seharusnya lebih sabar menghadapi kritik, lebih manusiawi dalam membuat kebijakan, dan lebih peka terhadap penderitaan masyarakat. Kecerdasan intelektual saja tidak cukup jika tidak dibarengi kecerdasan emosional dan spiritual.
Dalam konteks itulah keteladanan Nabi Muhammad SAW ditempatkan sebagai cermin. Bukan sekadar untuk dibaca dalam teks, tetapi untuk diuji dalam perilaku: bagaimana seorang pemimpin memperlakukan orang yang berbeda pandangan, bagaimana kekuasaan digunakan, dan sejauh mana kepentingan rakyat ditempatkan di atas kepentingan pribadi.
“Diam Tertindas atau Bangkit Melawan?”
Di bagian akhir, Yusuf mengajak rakyat tidak terus-menerus menjadi penonton ketika melihat kesewenang-wenangan. Ia menilai masyarakat memiliki pilihan untuk tetap diam atau menyuarakan kritik terhadap kekuasaan.
Namun kritik terhadap kekuasaan, idealnya, tetap ditempatkan dalam koridor hukum, konstitusi, dan cara-cara damai. Perubahan yang sehat membutuhkan keberanian bersuara sekaligus tanggung jawab untuk menjaga agar kritik tidak berubah menjadi kekerasan.
Pertanyaan terbesar yang dilempar Yusuf pada momentum Maulid Nabi bukan sekadar siapa yang berkuasa, tetapi apakah kekuasaan itu masih memiliki akhlak.
Sebab jabatan boleh tinggi, fasilitas boleh lengkap, dan seragam boleh gagah. Tetapi tanpa empati dan akhlak, semuanya hanya menjadi atribut mahal yang kebetulan duduk di kursi kekuasaan.
Yusuf menutup refleksinya dari Bekasi Kota Patriot, 13 Rabiul Awal 1448 H/26 Agustus 2026, dengan pertanyaan yang sengaja dibiarkan menggantung: ketika rakyat menjadi sumber mandat dan pembiayaan kekuasaan, masih pantaskah mereka diperlakukan seperti keset?***
