Oleh: Yusuf Blegur
Direktur Eksekutif Institute for Policy Public Strategic (IPPS)
WAWAINEWS – Ada satu gejala yang semakin menarik dalam politik Indonesia: kekuasaan tampaknya tidak hanya takut kehilangan kekuasaan, tetapi juga takut terhadap kemungkinan lahirnya kekuasaan baru.
Dalam konteks menuju Pilpres 2029, nama Anies Baswedan menjadi salah satu figur yang terus berada dalam pusaran perbincangan publik. Bahkan ketika tidak lagi menduduki jabatan pemerintahan, namanya tetap muncul dalam percakapan politik, ruang akademik, komunitas masyarakat, hingga perbincangan akar rumput.
Di sinilah istilah “Aniesfobia” menemukan relevansinya.
Bukan semata-mata sebagai ketakutan terhadap seorang Anies Baswedan, melainkan sebagai gambaran tentang kegelisahan kelompok-kelompok yang merasa posisi, pengaruh, dan kepentingannya dapat terganggu apabila Anies kembali masuk ke gelanggang perebutan kekuasaan nasional.
Ketika kekuasaan menjadi tujuan
Persoalan terbesar demokrasi bukan sekadar siapa yang berkuasa. Persoalannya adalah untuk apa kekuasaan digunakan.
Kekuasaan dalam negara demokratis seharusnya menjadi instrumen pelayanan publik. Pejabat negara memperoleh mandat bukan untuk memperbesar privilese pribadi, memperpanjang kekuasaan, apalagi memperlakukan rakyat sebagai objek yang harus tunduk.
Namun politik Indonesia selama lebih dari satu dekade terakhir memperlihatkan kecenderungan yang mengkhawatirkan.
Kekuasaan sering kali lebih sibuk mempertahankan dirinya daripada memperbaiki kehidupan rakyat.
Birokrasi yang seharusnya melayani dapat berubah menjadi mesin kekuasaan. Kebijakan yang seharusnya melindungi rakyat dapat kehilangan keberpihakan. Institusi yang seharusnya berdiri untuk kepentingan negara dapat terseret ke dalam kepentingan politik jangka pendek.
Ketika itu terjadi, batas antara negara, kekuasaan, partai, kepentingan ekonomi, dan kepentingan kelompok menjadi semakin kabur.
Rakyat kemudian tidak lagi melihat negara sebagai rumah bersama, melainkan sebagai struktur yang jauh, mahal, rumit, dan kadang terasa represif.
Krisis kepercayaan pun tumbuh.
Dan dalam setiap krisis kepercayaan, masyarakat akan mencari alternatif.
Mengapa Anies tetap muncul?
Di tengah situasi tersebut, Anies Baswedan tetap menjadi nama yang sulit dihilangkan dari percakapan politik nasional.
Tentu, siapa pun boleh menyukai atau tidak menyukai Anies. Elektabilitasnya pun merupakan sesuatu yang dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan politik.
Namun ada satu fakta politik yang tidak bisa diabaikan: Anies memiliki basis sosial dan pengalaman politik yang membuatnya tetap relevan.
Jauh sebelum menjadi gubernur DKI Jakarta, Anies telah membangun jejak melalui dunia pendidikan dan gerakan sosial, termasuk Indonesia Mengajar. Ia kemudian memasuki pemerintahan sebagai menteri dan memimpin Jakarta sebagai gubernur.
