Oleh: Yusuf Blegur-Direktur Eksekutif Institute for Public Policy Strategic (IPPS)
WAWAINEWS – “Walau langit akan runtuh, MBG harus tetap berjalan”.
Akankah MBG menjadi klimaks atau antiklimaks kekuasaan Prabowo? Program MBG bukan sekadar legasi. Bukan juga hanya sebagai ajang konsolidasi politik dan ekonomi menghadapi pilpres 2029. Prabowo dan MBG adalah satu kesatuan, bagaikan dua jiwa yang tak bisa dipisahkan
Terakumulasi berdasarkan Data Surveilans Kementerian Kesehatan RI per 2 September 2026, program MBG telah menimbulkan korban keracunan, utamanya pelajar sebanyak 50.059 dari 560 kejadian di 36 provinsi. Bukan peristiwa biasa, bukan angka yang sedikit, dan bukan kesalahan yang sepele. Ini kejadian luar biasa yang tak lagi bisa ditolerir baik dari aspek etika, moral, dan hukum.
Mengacu refleksi dan evaluasi terhadap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan serta pengawasan yang tidak kunjung menghasilkan perbaikan dari program MBG selama hampir 2 tahun. Sungguh memprihatinkan, selain korupsi yang terstruktur, sistematis, dan masif. Korban keracunan MBG jika dibiarkan berlarut-larut dan terjadi berulang-ulang, bukan tidak mungkin dapat menyebabkan kematian bahkan bisa menjadi kejahatan yang selain massal juga bersifat genosida.
Ketika segala penyimpangan dan kerusakan dari pelaksanaan program MBG tampak nyata dan sudah meresahkan masyarakat. Bersamaan dengan itu, ada keras hati dan pikiran Prabowo yang terus memaksakan program MBG harus berjalan walau apapun yang terjadi. Seolah-olah MBG lebih penting dan mendesak dari program kerakyatan yang lain.
Ada data dan fakta bahwasanya pemborosan dan kebocoran anggaran sudah mengorbankan pelayanan publik pada sektor fundamental dan strategis seperti dana pendidikan sebesar 223,56 triliun (29%) dan kesehatan sebesar 24.7 triliun (9,2%) pada tahun 2026 (sebagaimana dilansir oleh detik.com dalam detikedu-Berapa Anggaran MBG 2026, Seperti Ini Jabarannya), serta penyelenggaran ekonomi yang vital lainnya dalam kehidupan rakyat.
Mirisnya, program MBG dalam pelaksanaan dipenuhi praktik-praktik korupsi hingga berlanjut pada pengadaan makanan yang tak layak dikonsumsi secara gizi dan higienis telah mengancam kesehatan dan keselamatan nyawa rakyat. Boleh jadi keterlibatan orang dan institusi negara yang tidak relevan dan ekspert menjadi faktor utama kegagalan MBG yang digadang-gadang sebagai program mulia. Bagaimana tidak, partai politik, anggota DPR, TNI-Polri, dan semua pejabat dari pelbagai insitusi negara dan ormas bisa terlibat dalam MBG tanpa latar keilmuan dan pengalaman yang mumpuni.
Keniscayaan program MBG memaksa pemerintah melakukan efisiensi anggaran yang mendepresiasi sektor ekonomi dan pelayanan publik secara luas, termasuk pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ketika tenaga pengajar (guru), tenaga kesehatan (nakes), dan umum dalam P3K, terancam di PHK karena alasan tidak ada anggaran, sementara program MBG berlimpah anggaran dan mubazir. Ketika kehidupan rakyat semakin sengsara akibat pajak mencekik, harga sembako melonjak, dan harga BBM semakin tinggi serta angka pengangguran meningkat, saat pemerintah tetap mengalokasikan anggaran besar ke program MBG.
Jika Presiden RI Prabowo Subianto masih ngotot dan tetap bertahan melaksanakan Program MBG. Jika kepala negara dan kepala pemerintahan itu tidak lagi bisa menggunakan akal sehat dan nuraninya serta tak lagi mau mendengar pendapat, saran, dan kritik dari banyak pihak yang kompeten dan relresentatif untuk menghentikan program MBG yang kerap membawa bencana sosial. Jika pemilik kewenangan dan otoritas tertinggi dalam birokrasi tersebut tak lagi memiliki kepekaan dan kesadaran krisis terhadap penyelenggaraan program MBG yang penuh ironi.
