KOTA BEKASI – Perayaan ulang tahun biasanya identik dengan panggung megah, gedung mentereng, tamu penting dan konsumsi yang membuat meja nyaris lebih ramai daripada pembicaraan.
Namun, kali ini DPP Perisai Kebenaran Nasional dan LKBH PKN memilih cara berbeda saat memperingati hari ulang tahun ke-5 di Sekretariat DPP PKN, Rawalumbu, Kota Bekasi, Minggu (27/9/2026).
Tak ada pesta besar-besaran. Tak ada kemewahan yang sengaja dipamerkan.
Perayaan justru dibuat sederhana dengan menghadirkan jajaran pengurus dan pembina PKN, klien LKBH PKN, relawan, anggota PKN serta ketua RT/RW di wilayah Rawalumbu.
Di balik kesederhanaan itu, Ketua Umum DPP PKN Mangapul Sirait, S.H. membawa pesan yang jauh lebih keras yakni memasuki usia kelima, PKN ingin lebih banyak energi organisasi diarahkan untuk membantu masyarakat yang berhadapan dengan persoalan hukum.
Perayaan HUT ke-5 tersebut mengusung tema “PKN Berterus Terang, Indonesia Wajib Berubah Nasibnya”, dengan subtema “Penegak Hukum Indonesia Harus Jujur, Bersih dan Takut Akan Tuhan, Menuju Adil dan Makmur.”
Uang Pesta Disebut Lebih Baik untuk Membantu Masyarakat
Mangapul mengatakan, keputusan menggelar HUT secara sederhana bukan tanpa alasan.
Menurut dia, sebelumnya perayaan ulang tahun organisasi biasa digelar di gedung mewah dengan mengundang banyak orang, termasuk sejumlah tokoh dan pejabat.
Namun, pada usia kelima, pola tersebut sengaja diubah.
Ia menyebut anggaran yang biasanya dapat digunakan untuk perayaan besar lebih baik diarahkan kepada kegiatan sosial dan pendampingan masyarakat.
“Kalau HUT ke-5 dibuat di gedung mewah dan menghabiskan uang ratusan juta, saya kira uang itu lebih baik disalurkan untuk membantu masyarakat,” kata Mangapul dalam orasinya.
Ia mengatakan sepanjang 2026, LKBH PKN dan DPP PKN lebih banyak berfokus pada pendampingan masyarakat yang menghadapi persoalan hukum, penjangkauan ke lembaga pemasyarakatan hingga pemberian bantuan kepada masyarakat di daerah terdampak bencana.
Dengan kata lain, ulang tahun kali ini bukan soal seberapa besar pesta yang bisa digelar, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa ditinggalkan.
Kalau ukuran ulang tahun adalah jumlah tumpeng, tentu pesta mewah akan selalu unggul. Tetapi jika ukurannya adalah jumlah orang yang dibantu, ceritanya tentu berbeda.
Mangapul Ungkap Dugaan Teror Saat Tangani Perkara
Di tengah perayaan yang berlangsung khidmat itu, Mangapul juga mengungkap pengalaman yang disebutnya sebagai tekanan dan teror melalui sambungan telepon.
Ia mengatakan teror tersebut berkaitan dengan aktivitas pendampingan hukum yang dilakukan PKN.
Salah satunya, baru baru ini menurut Mangapul, teror terjadi ditengah tim hukum PKN tengah menangani perkara di Polda Bali dengan nilai perkara yang disebut sekitar Rp7 miliar.
“Saya sendiri sebagai Ketua Umum PKN kerap mendapatkan teror. Bahkan baru-baru ini teror terus terjadi melalui sambungan telepon,” ujar Mangapul menyebut selain teror banyak pihak ingin menjatuhkan reputasi organisasinya dan pribadnya.
Ia mengungkapkan, penelepon menyampaikan kalimat bernada ancaman.
“Di mana Anda berdiri kami ada di situ, di mana Anda duduk kami ada di situ,” kata Mangapul menirukan isi teror tersebut.
Ia juga menyebut pernah menerima ancaman lain yang intinya menyatakan bahwa dirinya akan segera “selesai”.
Mangapul mengaku tidak ingin mundur karena tekanan tersebut.
“Saya tidak perlu takut. Kami menjalankan tugas. Siapa pun yang minta tolong ke LKBH PKN, kami akan bela,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Mangapul sebagai bagian dari penegasan sikap organisasi dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.
Adapun mengenai dugaan teror tersebut, pernyataan yang disampaikan Mangapul merupakan keterangannya mengenai apa yang dialaminya. Detail mengenai identitas penelepon maupun proses penanganan laporan hukumnya tidak dijelaskan dalam pernyataan tersebut.
Dari Perkara Miliaran hingga Pendampingan Warga
Mangapul mengatakan, selama lima tahun berdiri, LKBH PKN dan DPP PKN telah mendampingi masyarakat dalam berbagai persoalan hukum.
Ia menyebut organisasi tersebut pernah menangani perkara dengan nilai yang besar, termasuk perkara yang disebutnya berkaitan dengan dana syariah dengan nilai hingga triliunan rupiah.
Namun, menurut dia, prinsip pendampingan hukum PKN tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan seseorang membayar jasa hukum.
“Kami tidak membela orang yang bayar. Advokat, kalau salah, tolong bisa RJ. Tidak dibayar pun kami tetap dibela,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa akses terhadap pendampingan hukum, menurut PKN, tidak semestinya hanya menjadi hak mereka yang memiliki kemampuan finansial.
Bagi organisasi tersebut, bantuan hukum juga harus menyentuh masyarakat yang tidak memiliki daya tawar ketika berhadapan dengan persoalan hukum.
“Jangan Bawa Nama Tuhan Kalau Hukumnya Bobrok”
Bagian paling tajam dari orasi Mangapul menyentuh persoalan penegakan hukum.
Ia menegaskan bahwa hukum harus memiliki kedaulatan dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan siapa pun.
Menurutnya, hukum yang ideal harus bekerja berdasarkan aturan dan fakta, bukan berdasarkan siapa yang berperkara, seberapa besar kekuatan politiknya atau seberapa tebal dompetnya.
