LAMPUNG TIMUR — Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Pesan tentang kemandirian pangan, penguatan ekonomi rakyat, pemberdayaan daerah, hingga pemerataan kesejahteraan menjadi tantangan nyata yang harus diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan di daerah.
Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Timur dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2026, Jumat (14/8/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Timur, KH. Ahmad Hanafiah.
Rapat paripurna dihadiri Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah bersama Wakil Bupati Azwar Hadi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, serta berbagai elemen masyarakat.
Momentum ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk menyimak langsung arah kebijakan nasional sekaligus melihat kembali pekerjaan rumah pembangunan di tingkat daerah.
Dari Panggung Kenegaraan ke Persoalan Rakyat di Daerah
Dalam pidato kenegaraan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan bangsa sekaligus memperkokoh fondasi perekonomian yang berkeadilan.
Pembangunan nasional, menurutnya, tidak boleh hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat tertentu. Manfaat pembangunan harus dapat dirasakan secara lebih merata hingga ke daerah dan masyarakat lapisan bawah.
Pesan tersebut memiliki arti penting bagi daerah seperti Lampung Timur, yang sebagian besar kehidupan masyarakatnya bersentuhan langsung dengan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan ekonomi kerakyatan.
Kemerdekaan, pada akhirnya, bukan hanya tentang angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang apakah petani memperoleh penghasilan yang layak, nelayan mendapatkan akses ekonomi yang lebih baik, masyarakat memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, dan anak-anak daerah memiliki kesempatan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik.
“Daerah Kuat, Indonesia Berdaulat”
Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menegaskan bahwa kekuatan Indonesia berawal dari daerah.
Melalui semangat “Daerah Kuat, Indonesia Berdaulat”, ia menekankan pentingnya pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sebagai bagian dari strategi mempercepat pembangunan nasional.
Daerah tidak semestinya hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat. Pemerintah daerah memiliki peran penting untuk menerjemahkan kebijakan nasional sesuai dengan karakter, potensi, serta kebutuhan masyarakat setempat.
Sultan juga mengapresiasi berbagai program strategis pemerintah, antara lain penguatan swasembada pangan dan energi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta penguatan stabilitas sosial.
Bagi Lampung Timur, agenda tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat.
Penguatan sektor pangan misalnya, bukan sekadar persoalan produksi. Di baliknya terdapat kehidupan petani, buruh tani, pedagang, pelaku usaha kecil, hingga keluarga yang menggantungkan pendapatan dari sektor pertanian.
Dalam pidato kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah akan diarahkan untuk kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
Presiden menyampaikan bahwa mandat yang diberikan rakyat harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Saya menerima mandat dari rakyat untuk menyelesaikan dan mengatasi berbagai persoalan bangsa. Tantangan akan kita hadapi dengan keberanian dan tekad yang kuat,” tegas Presiden.
Pesan tersebut menempatkan pemerintah pada satu tanggung jawab besar: bukan sekadar menjalankan program, tetapi memastikan program benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat.
Salah satu agenda utama yang kembali ditekankan Presiden adalah penguatan swasembada pangan.
Kebijakan ini menjadi bagian penting dari strategi memperkuat ketahanan nasional. Negara harus memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pangan rakyat secara berkelanjutan sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga.
Namun, keberhasilan swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh produksi.
Ada persoalan pupuk, benih, irigasi, teknologi, akses pembiayaan, harga jual hasil panen, distribusi, hingga kepastian pasar yang secara langsung menentukan kesejahteraan petani.
Karena itu, kebijakan pangan harus berujung pada satu tujuan utama, petani semakin sejahtera dan masyarakat mendapatkan pangan yang cukup dengan harga yang terjangkau.
Kelautan dan Koperasi Didorong Jadi Mesin Ekonomi Rakyat
Presiden juga menyoroti potensi sektor kelautan sebagai sumber kemakmuran masyarakat, khususnya bagi para nelayan.
Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat pesisir, bukan hanya menjadi sumber bahan mentah.
Di sisi lain, koperasi kembali ditempatkan sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan.
Pemerintah berencana memperkuat penyaluran berbagai barang bersubsidi melalui koperasi agar lebih tepat sasaran sekaligus memperbesar peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.
Konsep tersebut menjadi penting di daerah karena koperasi dapat menjadi penghubung antara masyarakat, produksi, distribusi, pembiayaan, dan pasar.
Presiden juga mengajak seluruh lembaga negara memperkuat sinergi dan menjalankan tugas sesuai amanat konstitusi.
MPR RI diharapkan terus menjadi rumah kerakyatan yang menjaga nilai-nilai demokrasi. DPD RI memperjuangkan kepentingan daerah. Sementara BPK memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan transparan dan bertanggung jawab.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama DPRD dan Forkopimda dituntut membangun kolaborasi yang tidak berhenti pada rapat dan pernyataan politik, tetapi menghasilkan kebijakan yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
Mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, penguatan pertanian, pemberdayaan UMKM, pengentasan kemiskinan, hingga penciptaan lapangan kerja.
Bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Rapat Paripurna Pidato Kenegaraan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menerjemahkan agenda nasional ke dalam pembangunan daerah.
Kebijakan pusat harus diterjemahkan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat Lampung Timur.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya sederhana: seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat.
Apakah petani lebih mudah mendapatkan sarana produksi? Apakah hasil pertanian memiliki pasar yang lebih baik? Apakah anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak? Apakah pelayanan pemerintah semakin cepat dan mudah? Apakah masyarakat miskin mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk bangkit?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi pekerjaan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat.***
