JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghadapi ironi di wilayah kepulauan. Di tengah ambisi pemerintah mempercepat program prioritas nasional tersebut, anak-anak sekolah di Pulau Kalukulukuang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, justru masih harus menunggu manfaat yang seharusnya mereka terima.
Keprihatinan itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tamsil Linrung, setelah menyaksikan video permohonan anak-anak sekolah di pulau terluar tersebut yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam video yang beredar luas, anak-anak Pulau Kalukulukuang menyampaikan harapan sederhana: mereka ingin segera mendapatkan Makan Bergizi Gratis seperti anak-anak sekolah di daerah lain.
Permintaan tersebut terdengar sederhana. Namun, justru di situlah letak persoalannya.
Ketika anak-anak harus membuat video dan meminta langsung kepada Presiden agar bisa mendapatkan makanan bergizi, ada sesuatu yang perlu segera dibenahi dalam pelaksanaan program negara.
Dapur Sudah Jadi, Tinggal Menunggu Komando
Tamsil menyayangkan kondisi tersebut. Terlebih, berdasarkan laporan yang diterimanya, Yayasan Formasita selaku lembaga mitra telah membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak akhir 2025.
Dapur tersebut dilaporkan telah rampung 100 persen dan secara teknis siap digunakan.
Artinya, persoalannya bukan lagi soal membangun dapur.
Dapurnya sudah ada.
Peralatannya telah disiapkan.
Lokasinya tersedia.
Penerima manfaat pun sudah jelas.
Yang masih ditunggu adalah keputusan agar dapur tersebut benar-benar bisa bekerja.
Di sinilah ironi itu muncul yakni dapur sudah siap memasak, tetapi anak-anak masih harus menunggu.
Yayasan Formasita berharap Badan Gizi Nasional (BGN) segera menunjuk Kepala SPPG sehingga pelayanan MBG dapat segera dimulai.
Jika terealisasi, program tersebut diperkirakan dapat menjangkau sekitar 1.300 penerima manfaat, yang terdiri atas siswa sekolah serta kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Jangan Sampai MBG Hanya Lancar di Daratan
Menurut Tamsil, keberhasilan program MBG tidak boleh hanya diukur dari seberapa cepat dapur berdiri di kota-kota besar atau wilayah daratan utama.
Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya justru terlihat dari kemampuan negara menjangkau mereka yang secara geografis paling sulit dijangkau.
Pulau terluar, daerah terpencil, dan kawasan tertinggal atau 3T tidak boleh menjadi catatan kaki dalam pelaksanaan program nasional.
Sebab, bagi anak-anak di wilayah terpencil, sepiring makanan bergizi bukan sekadar menu makan siang.
Itu adalah bentuk nyata kehadiran negara.
“Program Makan Bergizi Gratis jangan hanya berfokus di perkotaan atau daratan utama. Anak-anak di pulau-pulau terluar juga memiliki hak yang sama,” tegas Tamsil.
Ia pun mendesak BGN dan seluruh pihak terkait agar segera merespons aspirasi anak-anak Pulau Kalukulukuang.
Kasus Pulau Kalukulukuang seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi mekanisme pelaksanaan MBG di daerah kepulauan.
Jangan sampai persoalan administratif membuat program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak justru berhenti di meja birokrasi.
Sebab, anak-anak tidak memahami istilah koordinasi lintas lembaga, penunjukan kepala SPPG, administrasi program, ataupun rantai kewenangan.
Yang mereka pahami sederhana:
Ada makanan bergizi untuk anak-anak Indonesia, dan mereka ingin mendapatkannya.
Ironisnya, ketika dapur sudah selesai dibangun dan penerima manfaat sudah terdata, yang masih diperlukan justru satu hal yang paling sederhana dalam birokrasi: segera mengambil keputusan.
Kalau dapurnya sudah siap tetapi makanannya belum juga sampai, publik tentu wajar bertanya: yang sedang dimasak sebenarnya makanan untuk anak-anak atau justru proses administrasinya?
Satir tersebut bukan untuk meremehkan kerja pemerintah, melainkan menjadi pengingat bahwa program sebesar MBG membutuhkan eksekusi yang secepat tujuan yang ingin dicapainya.
Tamsil: Jangan Biarkan Anak Pulau Terluar Tertinggal
Sebagai pimpinan DPD RI, Tamsil berharap persoalan tersebut segera mendapatkan perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, program MBG merupakan bagian penting dari investasi sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. Karena itu, tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan hanya karena mereka tinggal di pulau yang jauh dari pusat pemerintahan.
“Presiden Prabowo selalu menekankan pentingnya gizi anak-anak bangsa demi menyongsong Generasi Emas 2045. Jangan sampai anak-anak di wilayah kepulauan terpencil tertinggal. Segera manfaatkan dapur yang sudah siap itu demi masa depan mereka,” ujar Tamsil.
Kini, bola berada di tangan pemerintah dan BGN.
Jika dapur SPPG di Pulau Kalukulukuang memang sudah siap 100 persen, tidak ada alasan pelayanan bagi sekitar 1.300 penerima manfaat terus tertunda.
Anak-anak di pulau terluar tidak sedang meminta sesuatu yang mewah.
Mereka hanya meminta hak yang sama: makan bergizi.
Dan untuk sebuah program nasional bernama Makan Bergizi Gratis, memastikan makanan itu benar-benar sampai kepada mereka seharusnya menjadi bagian paling penting dari cerita.***
