Namun Baskoro menambahkan bahwa di sinilah “kotak Pandora” yang selama ini menjadi perbincangan publik mulai mendapat konteks baru. Namun, siapa yang berada di dalam “kotak” tersebut tetap harus ditentukan berdasarkan alat bukti dan proses hukum, bukan opini maupun tekanan publik.
LINAP meminta Kejagung mengusut perkara secara menyeluruh dan Pemkot Bekasi memberikan informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp2 triliun, publik tentu tidak membutuhkan teka-teki baru.
GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA
“Yang dibutuhkan adalah terang yakni dokumen dibuka, proses dijelaskan, dan siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” tegas Baskoro. ***
