JOMBANG — Di tengah menghangatnya suhu Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, satu nama yang sempat ramai disebut-sebut bakal meramaikan bursa Ketua Umum PBNU justru memilih menarik diri sebelum kontestasi benar-benar dimulai.
Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan dirinya tidak akan maju sebagai calon Ketua Umum PBNU periode 2026–2031.
Keputusan itu disampaikan langsung di Jombang, Kamis (27/8/2026), saat perhatian ribuan warga Nahdliyin tertuju pada forum tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Nasaruddin mengaku lebih memilih menyelesaikan amanah sebagai nahkoda Kementerian Agama daripada ikut berebut kursi kepemimpinan PBNU.
“Sehubungan dengan muktamar yang sedang berlangsung ini, karena saya sadar betul bahwa tugas saya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia ini begitu berat dan begitu luas yang harus kami selesaikan, maka yang terbaik buat saya, dan juga untuk pengembangan Kementerian Agama ke depan, atau juga termasuk NU, lebih baik saya berkonsentrasi di Kementerian Agama, tanpa harus meninggalkan konsen saya terhadap Nahdlatul Ulama,” tegas Nasaruddin.
Nasaruddin mengaku tidak sedikit sahabat, kolega, hingga tokoh dari berbagai daerah yang berharap dirinya ikut maju dalam pemilihan Ketua Umum PBNU.
“Maka dengan demikian, saya minta maaf kepada teman-teman dari berbagai daerah yang mungkin telah mengimajinasikan saya untuk memimpin PBNU,” ujarnya.
Nasaruddin berharap Muktamar ke-35 NU justru melahirkan keputusan terbaik bagi organisasi dan seluruh Nahdliyin.
“Mudah-mudahan muktamar ini berjalan lebih lancar, dan menghasilkan hasil-hasil muktamar yang lebih baik untuk bangsa, khususnya untuk Nahdliyyin,” sambungnya.
Pemerintah Tegaskan Netral
Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menegaskan posisi pemerintah terhadap Muktamar ke-35 NU.
Pesannya lugas: pemerintah menghormati sepenuhnya kemandirian Nahdlatul Ulama.
Tidak ada intervensi.
Tidak ada campur tangan.
Dan tidak ada keberpihakan terhadap kandidat mana pun.
“Pemerintah menghormati kemandirian NU, tidak melakukan intervensi maupun ikut campur dalam proses internal muktamar, serta menjaga netralitas,” tegas Romo Syafi’i di Jakarta.
Pemerintah, kata dia, justru ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal tanpa terseret dinamika politik organisasi.
Karena itu, seluruh jajaran Kementerian Agama dari tingkat pusat hingga kecamatan diminta tetap profesional.
“Tetap tenang, menjaga kondusivitas, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan semestinya,” pesannya.
Romo Syafi’i juga memberikan apresiasi atas perjalanan panjang NU yang selama puluhan tahun menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga persatuan bangsa.
Menurutnya, nilai tawasuth atau moderasi, tasammuh atau toleransi, serta tawazun atau keseimbangan yang diwariskan para ulama menjadi fondasi kuat dalam merawat Indonesia yang majemuk.
“Saya berharap muktamar berjalan lancar, khidmat, dan menghasilkan keputusan terbaik bagi Nahdliyyin, umat, bangsa, dan negara,” ujarnya.
Jadwal Muktamar ke-35 NU di Jombang
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, dengan rangkaian utama berlangsung 27–31 Agustus 2026.
