LAMPUNG — Jangan buru-buru percaya pada tulisan “premium” di kemasan beras. Sebab, harga boleh premium, kemasan boleh kinclong, tetapi kandungan di dalamnya tetap harus sesuai dengan apa yang dijanjikan.
Peringatan itu kini mengemuka setelah pemerintah menemukan 25 merek beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi diduga tidak memenuhi standar mutu dan kandungan fortifikasi sesuai label.
Temuan tersebut ikut menjadi perhatian Polda Lampung. Polisi mengaku tengah melakukan pengawasan terhadap peredaran beras yang masuk dalam daftar tersebut, termasuk produk yang ditemukan beredar di sejumlah wilayah Lampung.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Pol Heri Rusyaman mengatakan, dari 25 merek yang menjadi perhatian pemerintah, beberapa di antaranya ditemukan beredar di Lampung, termasuk Topi Koki dan Idola.
“Langkah ini menyusul temuan Kementerian Pertanian terkait 25 merek beras yang kadar mutunya diduga tidak sesuai dengan label kemasan maupun izin yang didaftarkan ke pemerintah,” kata Heri, Kamis (17/9/2026).
Polda Lampung melalui Satgas Pengawasan Mutu dan Harga Beras telah melakukan pemeriksaan di sejumlah kabupaten/kota.
Hasilnya, polisi menemukan adanya produk dari daftar 25 merek tersebut yang beredar di Lampung.
Namun, menurut Heri, beras-beras tersebut bukan diproduksi di Lampung.
“Beras-beras tersebut bukan produksi lokal Lampung, melainkan dipasok dari luar daerah,” ujarnya.
Di sinilah persoalannya menjadi lebih panjang.
Jika barang datang dari luar daerah lalu beredar di pasar Lampung, rantai distribusinya ikut menjadi bagian yang perlu diawasi. Polisi tidak hanya melihat produk di rak penjualan, tetapi juga menelusuri kemungkinan pelanggaran sepanjang jalur distribusi.
Apalagi, Heri tidak menutup kemungkinan adanya praktik pencampuran atau pengoplosan di tingkat lokal.
“Tidak menutup kemungkinan ada modus pencampuran atau pengoplosan di sini. Itu tetap dalam rangka pengawasan dan penyelidikan kami bersama Satgas Pusat dari Bareskrim dan Bapanas,” kata Heri.
Kasus ini berawal dari pemeriksaan pemerintah terhadap beras yang dipasarkan sebagai produk fortifikasi.
Kementerian Pertanian menyebut hasil pengujian laboratorium menunjukkan 25 merek diduga tidak memenuhi standar dan kandungan yang tercantum pada label. Pemerintah merujuk antara lain pada SNI 9314:2024 untuk kernel beras fortifikan dan SNI 9372:2025 untuk beras fortifikasi.
Pemerintah kemudian memerintahkan penarikan produk dari peredaran, pencabutan izin serta proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Satgas Pangan Polri juga menyatakan pengusutan akan dilakukan dengan pendekatan pembuktian ilmiah, termasuk melibatkan ahli dan pengujian laboratorium.
Dengan kata lain, perkara ini tidak cukup diselesaikan dengan cara sederhana: lihat kemasan, percaya tulisan, lalu bayar di kasir.
Sebab, label adalah janji. Laboratorium yang akan menguji apakah janji tersebut benar-benar ditepati.
Persoalan menjadi semakin sensitif karena konsumen membeli beras premium dengan ekspektasi mendapatkan kualitas sesuai harga yang dibayarkan.
Heri mengatakan masyarakat yang merasa dirugikan dapat menyampaikan pengaduan melalui ranah perlindungan konsumen.
“Kalau ada konsumen komplain, tentu kami terima melalui ranah perlindungan konsumen. Karena masyarakat membeli dengan harga non-subsidi atau premium, tapi kualitasnya setara beras subsidi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menyoroti persoalan yang lebih mendasar: konsumen bukan hanya membeli beras, tetapi juga membeli informasi yang tercetak di kemasan.
Jika informasi tersebut ternyata tidak sesuai dengan hasil pengujian, persoalannya bukan sekadar soal mahal atau murah. Ada hak konsumen yang harus dilindungi.
Polda Lampung kini masih berkoordinasi dengan Bapanas dan instansi terkait mengenai tindak lanjut penarikan produk dari pasaran.
Heri mengatakan, apabila telah ada instruksi resmi penarikan tetapi distributor masih tetap menjual produk tersebut, kepolisian akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan langkah penanganannya.
“Kalau nanti ada edaran resmi untuk ditarik tetapi distributor masih nekat menjual, kami akan koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perizinan. Apakah izin usahanya ditegur atau dibekukan,” kata Heri.
Artinya, setelah pemerintah mengeluarkan instruksi penarikan, ruang untuk pura-pura tidak tahu semestinya semakin sempit.
Polisi kini masih melakukan pengawasan dan penyelidikan untuk memastikan bagaimana produk-produk tersebut bisa sampai ke pasar Lampung, siapa yang mendistribusikannya, serta apakah terdapat pelanggaran lain dalam proses distribusinya.
Sementara bagi konsumen, pesannya sederhana: jangan hanya membaca merek dan harga. Perhatikan label, asal produk, dan informasi resmi mengenai penarikan atau pengawasan produk.
Sebab dalam urusan beras, yang masuk ke piring bukan tulisan “premium” di kemasan, melainkan berasnya.
Dan kalau harganya premium tetapi mutunya dipertanyakan, konsumen berhak bertanya: premium di mana?.***
