“Berita-berita yang beredar terjadi bullying membuat resah kami sebagai wali murid. Pihak sekolah harus memberi klarifikasi. Pasalnya ada berita izin Unity School akan dicabut izin, maka ini harus diklarifikasi,” tegas Herlambang.
Ia mengatakan, pertemuan antara pihak sekolah dan orang tua yang telah dilakukan sebelumnya belum memberikan jawaban secara jelas mengenai polemik tersebut.
Menurut Herlambang, pertemuan tersebut lebih banyak membahas persoalan perizinan, termasuk penjelasan bahwa pencabutan izin sekolah bukan perkara sederhana.
Namun, bagi para orang tua, persoalannya bukan sekadar izin.
Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada anak-anak mereka.
“Kalau Ada, Jelaskan. Kalau Tidak Ada, Juga Jelaskan”
Herlambang mengatakan, keresahan para orang tua sebenarnya tidak rumit.
Mereka tidak meminta drama baru.
Tidak meminta saling menyalahkan.
Tidak pula meminta anak-anak dijadikan tontonan publik.
Mereka hanya meminta kepastian.
“Dari parent hanya ingin tahu benar apa tidak ada bullying. Kalau ada, jelaskan. Kalau tidak, jelaskan. Kalau ya ada bullying, apa sanksinya. Kalau bully tidak ada maka harus dijelaskan juga,” tegasnya.
Menurutnya, terdapat dua anak yang menjadi perhatian dalam polemik tersebut.
Ia khawatir pemberitaan yang semakin massif justru membuat anak-anak yang bersangkutan mengalami tekanan tambahan.
Sebab hari ini, informasi bukan hanya dibaca orang dewasa.
Anak-anak juga hidup di tengah media sosial.
“Akibat massifnya pemberitaan tersebut mereka takut nantinya. Sekarang zaman media sosial, anak-anak bisa membaca,” ujarnya.
Jangan Sampai Mencari Kebenaran dengan Mengorbankan Anak
Polemik Unity School pada akhirnya bukan sekadar persoalan siapa benar dan siapa salah.
Jika memang ada bullying, tentu harus ada penanganan yang tegas, terukur, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.
Namun jika setelah dilakukan pendalaman ternyata dugaan tersebut tidak terbukti, maka klarifikasi juga harus disampaikan secara terbuka agar tidak ada anak yang terlanjur mendapatkan stigma.
Di sinilah seluruh pihak memiliki tanggung jawab.
DPRD boleh mengawasi. Dinas Pendidikan wajib melakukan pendalaman sesuai kewenangannya. KPAD melakukan pengawasan perlindungan anak. Sekolah wajib memastikan lingkungan pendidikan aman. Orang tua berhak mendapatkan informasi. Dan media berkewajiban memberitakan secara berimbang.
Tetapi ada satu garis merah yang tidak boleh dilewati:
anak-anak jangan dijadikan terdakwa di ruang publik sebelum fakta selesai diperiksa.
Sebab mencari kebenaran memang penting.
Tetapi cara mencari kebenaran juga harus melindungi anak.
Jangan sampai sebuah dugaan bullying berakhir dengan bullying baru yang dilakukan oleh lingkungan sosial, media sosial, bahkan teman sebaya.
Dan kalau itu terjadi, kita bukan sedang menyelesaikan masalah.
Kita hanya memindahkan api dari satu tempat ke tempat lain.***
