Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi
WawaiNEWS.ID – Wacana “Reformasi Jilid II” kembali berembus. Demonstrasi muncul. Kritik terhadap pemerintah mengeras. Narasi ketidakpuasan beredar dari satu ruang ke ruang lainnya. Sejumlah pemberitaan bahkan mulai membangun atmosfer seolah Indonesia sedang berdiri di ambang pengulangan sejarah 1998.
Tetapi ada satu pertanyaan yang justru jarang diajukan:
Apakah Indonesia hari ini masih memiliki mesin perubahan yang sama dengan Indonesia 1998?
Jawabannya jelas: tidak.
Dan di sinilah banyak orang keliru membaca zaman.
Membandingkan situasi hari ini dengan 1998 secara mekanis adalah kesalahan analisis. Sebab yang berubah bukan hanya rezim, konfigurasi elite, mahasiswa, masyarakat sipil atau teknologi pemerintahan.
Yang paling fundamental telah berubah adalah mesin pembentukan opini publik.
Pada 1998, media massa merupakan salah satu infrastruktur kekuasaan yang sangat menentukan.
Televisi, radio dan surat kabar menjadi pintu utama masyarakat memperoleh informasi. Siapa yang menguasai ruang redaksi, memiliki kemampuan besar menentukan isu apa yang dianggap penting, suara siapa yang diberi panggung dan realitas seperti apa yang dikonsumsi publik.
Dalam teori agenda-setting dan gatekeeping, media bukan sekadar cermin realitas.
Media memiliki kemampuan untuk memilih realitas mana yang ditampilkan, mana yang disembunyikan, mana yang diperbesar dan mana yang dibiarkan tenggelam.
Karena itu, ketika media, gerakan mahasiswa, LSM dan sebagian elite politik bergerak dalam arah yang sama, sebuah narasi dapat berubah menjadi arus utama dengan kecepatan luar biasa.
Publik melihat apa yang disodorkan media.
Dan ketika publik melihat hal yang sama berulang-ulang, persepsi perlahan berubah menjadi keyakinan.
Soros, Modal dan Infrastruktur Opini
Dalam konteks sejarah Reformasi 1998, muncul pula berbagai tudingan mengenai keterlibatan pendanaan asing dalam penguatan media dan organisasi masyarakat sipil, termasuk nama George Soros dan jaringan lembaga internasional.
Perdebatan mengenai tudingan tersebut sampai hari ini belum sepenuhnya selesai, terutama menyangkut skala, bentuk dan sejauh mana pengaruhnya terhadap dinamika politik Indonesia.
Namun ada satu hal yang secara teoritis sulit dibantah:
modal akan jauh lebih kuat ketika ditempatkan pada institusi yang memang menjadi pusat produksi dan distribusi opini.
Pada masa ketika media konvensional menjadi gerbang utama informasi, memperkuat media dan organisasi masyarakat sipil dengan sumber daya finansial berarti memperkuat infrastruktur pembentukan opini.
Bukan berarti uang otomatis menciptakan revolusi.
Tetapi uang dapat memperbesar daya jangkau sebuah narasi ketika saluran distribusinya terkonsentrasi.
Dan pada 1998, saluran itu memang relatif terkonsentrasi.
Hari ini? Permainan sudah berubah total.
Kerajaan Media Telah Runtuh
Dominasi media konvensional perlahan runtuh.
Bukan karena televisi, surat kabar dan media online sudah tidak penting. Mereka masih memiliki pengaruh.
Tetapi mereka tidak lagi menjadi satu-satunya pintu menuju kesadaran publik.
Hari ini, seorang warga dengan telepon pintar dapat merekam peristiwa, mengunggahnya, membangun narasi, mencari dukungan, membantah media arus utama dan mendistribusikannya kepada ribuan bahkan jutaan orang tanpa harus memiliki gedung redaksi.
Dulu harus punya koran untuk menjadi penerbit. Sekarang cukup punya ponsel.
Dulu publik menunggu berita.
Sekarang publik sekaligus menjadi produsen berita.
Dulu media menentukan apa yang dibicarakan masyarakat.
Sekarang masyarakat dapat memaksa media membicarakan apa yang sedang mereka bicarakan.
Inilah revolusi yang sering tidak diperhitungkan dalam wacana Reformasi Jilid II.
Indonesia telah memasuki era ketika monopoli produksi informasi praktis tidak lagi berada di tangan institusi media.
Dari Satu Pintu Menjadi Jutaan Pintu
Dengan jumlah pengguna internet dan media sosial yang sangat besar, ruang publik Indonesia telah berubah menjadi ekosistem informasi yang jauh lebih terfragmentasi.
Satu isu dapat memiliki puluhan versi.
Satu video dapat ditafsirkan secara berbeda.
Satu pemberitaan media dapat langsung dibantah oleh masyarakat beberapa menit kemudian.
Bahkan media besar sekalipun kini harus berhadapan dengan influencer, konten kreator, komunitas digital, akun anonim, aktivis, buzzer, citizen journalist dan jutaan pengguna biasa.
Tidak ada lagi satu ruang redaksi yang bisa dengan mudah mengatakan: “Inilah kenyataan yang harus dipercaya publik.”
Sebab beberapa menit setelah narasi itu diterbitkan, internet dapat melahirkan narasi tandingan.
Inilah runtuhnya kerajaan media.
Bukan berarti media mati.
Tetapi monopoli media atas realitas publik telah berakhir.
Maka, Siapa Sebenarnya yang Menguasai Opini?
Pertanyaan politik hari ini tidak lagi sesederhana:
Siapa yang menguasai media?
Pertanyaannya berubah menjadi:
Siapa yang dipercaya publik?
Dan lebih jauh:
Siapa yang mampu memenangkan perhatian publik di tengah banjir informasi?
Ini jauh lebih rumit.
Sebab membeli ruang media tidak otomatis membeli kepercayaan.
Membayar iklan tidak otomatis menghasilkan legitimasi.
Membangun narasi tidak otomatis membuat masyarakat percaya.
Bahkan semakin agresif sebuah narasi didorong, semakin besar pula kemungkinan publik mempertanyakannya.
Di sinilah perbedaan mendasar antara 1998 dan hari ini.
Pada 1998, publik relatif bergantung pada institusi media untuk mengetahui apa yang sedang terjadi.
Hari ini, publik dapat membandingkan puluhan sumber dalam hitungan menit.
Kebenaran tidak lagi datang dari satu pintu.
Ia diperebutkan di ribuan pintu sekaligus.
Reformasi Jilid II Tidak Bisa Mengulang Skenario Lama
Karena itu, menjadikan Reformasi 1998 sebagai cetak biru untuk membaca situasi politik hari ini adalah romantisme sejarah yang berlebihan.
Mahasiswa telah berubah.
Masyarakat telah berubah.
Teknologi telah berubah.
Media telah berubah.
Bahkan cara manusia membentuk keyakinan politik juga berubah.
Jika dulu demonstrasi membutuhkan konsolidasi massa di lapangan, hari ini sebuah isu dapat meledak lebih dulu di layar ponsel sebelum manusia turun ke jalan.
Jika dulu sebuah koran dapat membentuk agenda nasional, hari ini algoritma dapat mengangkat isu lokal menjadi percakapan nasional dalam hitungan jam.
Jika dulu kekuatan politik berlomba menguasai media, hari ini mereka harus berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih liar:
publik yang memiliki media sendiri.
Itulah sebabnya siapa pun yang ingin menggerakkan perubahan politik hari ini harus memahami bahwa masyarakat bukan lagi sekadar penonton.
Mereka adalah produsen, distributor sekaligus hakim atas informasi.
Pertarungan Sesungguhnya Ada pada Kepercayaan
Maka pertarungan politik era digital tidak lagi semata-mata tentang siapa yang memiliki uang paling besar untuk membiayai media, LSM atau mesin komunikasi.
Pertarungannya jauh lebih brutal:
siapa yang dipercaya, siapa yang didengar, siapa yang dianggap autentik dan siapa yang mampu mempertahankan perhatian publik.
Sebab dalam era banjir informasi, masalah terbesar bukan lagi kekurangan informasi.
Justru sebaliknya.
Indonesia mengalami kelebihan informasi dan kekurangan kepercayaan.
Publik dibombardir berita dari pagi hingga malam. Tetapi semakin banyak informasi beredar, semakin sulit membedakan fakta, opini, propaganda, manipulasi dan kebohongan.
Di sinilah tantangan terbesar demokrasi digital.
Reformasi Jilid II, jika benar-benar hendak diwacanakan, tidak cukup hanya mengulang slogan 1998.
Tidak cukup membawa spanduk lama dengan bahasa baru.
Tidak cukup menghidupkan kembali romantisme gerakan mahasiswa.
Dan tidak cukup pula membangun narasi perlawanan melalui media dengan asumsi bahwa publik akan mengikutinya secara otomatis.
Zaman sudah berubah.
Mesin perubahan telah berganti.
Dulu, penguasaan media adalah kekuasaan.
Sekarang, kepercayaan publik adalah kekuasaan.
Dulu, satu media dapat menentukan agenda.
Sekarang, jutaan pengguna dapat menentukan apa yang menjadi agenda.
Dulu, publik mencari informasi dari media.
Sekarang, media juga mencari perhatian dari publik.
Karena itu, jika benar ada yang sedang memimpikan “Reformasi Jilid II”, jangan hanya bertanya siapa yang berada di jalan.
Tanyakan pula:
Siapa yang dipercaya publik?
Siapa yang mengendalikan distribusi narasi?
Siapa yang mampu menembus algoritma?
Dan yang paling penting:
Apakah masyarakat benar-benar sedang bergerak menuju perubahan, atau sekadar sedang digerakkan oleh perang narasi yang diproduksi oleh berbagai kepentingan?
Sebab di era digital, revolusi tidak selalu dimulai dari jalan raya.
Kadang ia dimulai dari layar ponsel.
Dan kadang pula, yang terlihat seperti suara rakyat ternyata hanyalah gema dari mesin yang bekerja di belakang layar.
Jakarta, ARS
Penulis Independen, Esais, Aktivis Reformasi 1998. Menulis tema Sosial, Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.***
