JAKARTA — Kemiskinan, rumah tidak layak huni, dan minimnya pemberdayaan masyarakat menjadi persoalan yang disorot pemerintah dalam upaya menangani kawasan yang identik dengan peredaran narkoba. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, penanganan tidak cukup hanya menyasar persoalan narkoba, tetapi juga perlu menyentuh kondisi sosial dan ekonomi warga.
Hal itu disampaikan Tito saat mengunjungi Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Kapolda Metro Jaya, Sabtu (24/10/2026). Pemerintah menilai persoalan narkoba di kawasan padat penduduk perlu ditangani bersamaan dengan pembenahan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kampung narkoba misalnya, itu hanya puncak gunung esnya. Tetapi, kita berusaha untuk menyelesaikan akar masalahnya,” ujar Tito di Kampung Ambon.
Tito menyebut kemiskinan, kondisi rumah yang tidak layak, dan terbatasnya pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari persoalan yang perlu ditangani. Pemerintah menargetkan bedah 450.000 rumah tidak layak huni sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
Program tersebut diinisiasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama sejumlah pihak, termasuk ATR/BPN, PNM Mekaar, kepolisian, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Tito, pemerintah daerah juga perlu mengambil bagian melalui program serupa dan dukungan anggaran agar perbaikan hunian warga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
Dalam kunjungan tersebut, Tito meninjau rumah milik Ester, 63 tahun, warga Kampung Ambon yang menjadi penerima manfaat program bedah rumah.
Tito menyebut Ester telah puluhan tahun tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Kondisi rumahnya kemudian menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan program perbaikan hunian.
“53 tahun tidak menerima bantuan apa pun sehingga rumahnya seperti ini, ini pun disentuh,” kata Tito.
Kisah Ester menjadi salah satu contoh warga yang menerima manfaat dari program tersebut. Pemerintah berharap perbaikan rumah dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat yang selama ini membutuhkan dukungan.
Tito meminta pemerintah daerah, termasuk Pemprov DKI Jakarta dan DPRD, mendukung program bedah rumah melalui alokasi anggaran serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Ia menegaskan, program pemerintah pusat perlu diperkuat dengan langkah serupa di daerah agar penanganan rumah tidak layak huni tidak hanya bergantung pada satu program.
“Saya mohon juga untuk pemerintah daerah DKI juga menganggarkan program-program ini. Di sini ada DPRD-nya, menangani perumahan, saya mohon disampaikan. Dan saya mengimbau juga kepada seluruh pemerintah daerah melakukan kegiatan yang sama,” ujarnya.
Tito menyatakan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan terus mendorong program yang ditujukan bagi masyarakat kecil.
Melalui perbaikan hunian dan pemberdayaan warga, pemerintah berupaya menangani persoalan sosial yang dinilai berkaitan dengan munculnya kawasan rawan narkoba. Namun, kunjungan tersebut juga menempatkan dukungan pemerintah daerah sebagai bagian penting dari pelaksanaan program perbaikan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.***
