LAMPUNG TIMUR — Di tengah arus informasi yang bergerak secepat jempol pengguna media sosial, wartawan dituntut bukan sekadar cepat membuat berita, tetapi juga mampu memastikan informasi yang disajikan benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pesan itu mengemuka saat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Tingkat Madya 2026 PWI Lampung Timur dibuka di Sekretariat PWI Lampung Timur, Senin (14/9/2026).
Sekda Lampung Timur Rustam Effendi, mengatakan kompetensi wartawan semakin penting di tengah maraknya hoaks, informasi belum terverifikasi, hingga judul yang terkadang lebih cepat daripada fakta. UKW, kata dia, bukan sekadar mengejar sertifikat, tetapi menguji kemampuan wartawan menjalankan profesinya secara profesional, beretika, objektif, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Seorang wartawan yang kompeten bukan hanya memiliki kemampuan menulis berita, tetapi juga melakukan verifikasi, memahami kode etik jurnalistik, menggali informasi secara mendalam, serta menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” ujar Rustam membacakan sambutan Bupati.
Sebanyak 18 wartawan mengikuti UKW tersebut. Ketua PWI Lampung Timur Muklis menegaskan wartawan tidak cukup hanya menjadi orang pertama yang mendapatkan informasi. Di era digital, kecepatan tanpa verifikasi justru dapat membuat berita berubah menjadi masalah baru.
“Jangan menjadikan UKW sebagai beban. Jadikan ruang untuk mengukur kemampuan, memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas diri sebagai wartawan profesional,” katanya.
Ketua PWI Provinsi Lampung Wirahadikusumah menambahkan, wartawan merupakan profesi yang membutuhkan kompetensi. Ia juga mengingatkan bahwa profesi pers bukan kartu bebas dari hukum.
“Tidak ada namanya wartawan kebal hukum. Ketika melakukan pelanggaran, silakan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Namun, Wirahadikusumah mengingatkan adanya perbedaan antara pelanggaran hukum dan sengketa jurnalistik. Jika persoalan berkaitan dengan pemberitaan, penyelesaiannya terlebih dahulu ditempuh melalui mekanisme Undang-Undang Pers dan Dewan Pers, termasuk proses mediasi sebelum menempuh jalur hukum lainnya.
Pemkab Lampung Timur, kata Rustam, tetap membuka ruang kemitraan dengan pers, tetapi hubungan tersebut harus dibangun dengan menjaga independensi media. Pers memiliki fungsi menyampaikan informasi pembangunan sekaligus menjalankan kontrol sosial melalui kritik yang objektif dan berbasis fakta.
UKW ini juga mendapat dukungan PT PHE OSES, Pemkab Lampung Timur, Diskominfo, PWI Provinsi Lampung dan sejumlah pihak lainnya. Di hadapan peserta, pesan besarnya sederhana: wartawan boleh berlomba menjadi yang tercepat, tetapi jangan sampai menjadi yang tercepat menyebarkan informasi yang belum tentu benar.***
