WAWAINEWS.ID- Memiliki harta berlimpah jadi impian banyak orang. Sehingga tak jarang jadi sorotan publik terutama bagi pejabat daerah merupakan pejabat publik yang digaji dari uang rakyat khususnya mereka para Aparatur Sipil Negara alias PNS.
Seperti di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tercatat ada 5 Pejabat memiliki harta dianggap fantastis sesuai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di laman resmi Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK).
Dalam LHKPN sejak 3 Januari 2023, setidaknya terdapat lima orang pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi dengan total kekayaan di atas Rp5 miliar. Biasa saja atau luar biasa?
Baca Juga: Kekayaan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur versi LHKPN, Siapa Lebih Kaya?
Sesuai data LHKPN tersebut urutan dengan jumlah catatan harta terbanyak sebagai berikut;
Pertama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, Karto pejabat senior yang telah menempati berbagai kepala Dinas ini di daftar teratas.
Berdasarkan data LHKPN 31 Desember 2022, total kekayaan mantan Kepala Badan Kepegawaain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi tersebut mencapai Rp13.509.364.601.
Kedua, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Uu Saeful Mikdar. Pada periode Desember 2022, kekayaan tercatat mencapai Rp13.488.085.996 tak jauh beda dari Karto.
Bukan hanya memiliki kekayaan fantastis, jumlah harta keduanya juga lebih besar dari milik Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto yang berdasarkan catatan LHKPN per 31 Desember 2022 total kekayaanya senilai Rp11.669.833.631.
Baca Juga: Suka Nyawer di Panggung, Segini Harta Kekayaan Bupati Lampung Timur
Ketiga, Asisten Daerah I Pemkot Bekasi, Lintong Dianto yang berdasarkan LHKPN 31 Desember 2022 besaran kekayaan eks Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Kota Bekasi tersebut mencapai Rp9.837.206.657.
Empat, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Arif Maulana ada di posisi ke empat.
Dari LHKPN 31 Desember 2021 kekayaan pria yang pernah menjabat Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, jumlah kekayaanya terus merangkak naik.
Baca Juga: Miris, Ketua Komisi I DPRD Tanggamus Tidak Tahu Soal Kasus Sekda Hamid H Lubis
Instansi yang dipimpinnya itu bisa disebut lahan basah karena mengurusi anggaran jumbo.
