JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak boleh lengah menghadapi eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Arahan itu disampaikan dalam diskusi dan silaturahmi kebangsaan di Istana Merdeka, Selasa (3/3) malam, yang mempertemukan para presiden dan wakil presiden terdahulu, mantan menteri luar negeri, serta ketua umum partai politik.
“Bapak Presiden menyampaikan bahwa apa pun yang akan terjadi, kita harus siap menghadapi segala kemungkinan,” ujar Menteri Luar Negeri Sugiono usai pertemuan.
Di tengah meningkatnya ketegangan, Sugiono menyatakan telah menginstruksikan Duta Besar RI di Teheran untuk menyiapkan langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia (WNI) yang menghendaki pemulangan. Pemerintah menegaskan evakuasi bersifat sukarela.
Tidak semua WNI di wilayah terdampak memilih pulang. Namun sebagian telah menyatakan kesediaan untuk dievakuasi, dan proses dilakukan bertahap sesuai perkembangan situasi keamanan di lapangan.
Langkah ini menunjukkan pendekatan realistis: siaga tanpa panik. Pemerintah menimbang aspek keselamatan, kesiapan logistik, serta dinamika konflik yang masih fluktuatif.
Dalam jalur diplomatik, Sugiono mengonfirmasi telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Indonesia menyampaikan penyesalan atas gagalnya perundingan yang memicu eskalasi serta menegaskan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negara.
Indonesia juga menyampaikan kesiapan Presiden Prabowo untuk berperan sebagai mediator guna mendinginkan situasi. “Kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya menurunkan eskalasi,” kata Sugiono.
Tawaran ini bukan tanpa kalkulasi. Indonesia memang bukan kekuatan militer global, tetapi memiliki modal politik sebagai negara non-blok terbesar dengan populasi Muslim terbesar di dunia serta rekam jejak diplomasi aktif di berbagai forum internasional.
Pertemuan di Istana Merdeka juga menjadi simbol konsolidasi lintas generasi kepemimpinan nasional. Hadir Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin.
Sejumlah pimpinan partai politik juga turut hadir, mulai dari Zulkifli Hasan, Surya Paloh, Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, Al Muzammil Yusuf, hingga Bahlil Lahadalia.
Kehadiran lintas spektrum politik ini mengirim pesan bahwa isu geopolitik bukan ruang kontestasi, melainkan kepentingan nasional yang memerlukan soliditas bersama.
Langkah Prabowo menawarkan diri sebagai mediator mencerminkan gaya diplomasi yang proaktif. Di satu sisi, ini peluang meningkatkan posisi tawar Indonesia di panggung global.
Di sisi lain, tantangannya besar: menjadi penengah dalam konflik yang melibatkan kekuatan militer dan kepentingan strategis raksasa dunia bukan perkara sederhana.
Namun dalam geopolitik, kehadiran sering kali sama pentingnya dengan hasil akhir. Indonesia memilih tidak berdiri di pinggir lapangan. Ia masuk ke arena, membawa pesan perdamaian, sambil memastikan warganya tetap aman.
Di tengah dunia yang kian tidak pasti, sikap siaga tanpa provokatif dan aktif tanpa agresif menjadi garis tipis yang harus dijaga. Pemerintah kini berjalan di garis itu dengan satu pesan utama: Indonesia siap menghadapi segala kemungkinan.***
