JAKARTA – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyatakan keraguannya terhadap penjelasan resmi soal motif penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Ia menilai alasan “dendam pribadi” yang disampaikan pihak Oditurat Militer terlalu sederhana untuk perkara yang telah menyita perhatian publik nasional.
Menurut Fernando, publik berhak mempertanyakan narasi tersebut karena kasus ini sejak awal memunculkan banyak kejanggalan dan sensitivitas politik.
“Kalau alasannya hanya dendam pribadi, kenapa publik justru makin ramai bertanya? Biasanya kalau penjelasan terasa lengkap, kecurigaan mereda. Ini justru sebaliknya,” kata Fernando dalam keterangan resminya Sabtu (18/4/2026).
Pernyataan itu merespons keterangan Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta Kolonel Chk Andri Wijaya yang menyebut motif aksi penyiraman didasari persoalan personal. Sementara itu, berkas perkara kasus tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan sidang perdana dijadwalkan akhir April 2026.
Fernando menilai masyarakat saat ini jauh lebih kritis dibanding era ketika penjelasan satu arah dianggap cukup. Menurutnya, publik membutuhkan proses hukum yang transparan, pembuktian yang terbuka, dan penjelasan yang masuk akal.
“Zaman sekarang rakyat bukan cuma baca judul. Mereka membaca pola. Kalau ada kasus besar lalu dijawab singkat, tentu orang bertanya-tanya,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketidakpercayaan publik terhadap penanganan kasus sensitif dapat berdampak langsung pada citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam isu demokrasi dan kebebasan sipil.
“Jangan sampai pemerintah yang sedang membangun kepercayaan malah diganggu oleh penanganan kasus yang setengah terang, setengah remang-remang,” sindir Fernando.
Dalam perkembangan terbaru, Oditurat Militer menyatakan ada empat anggota TNI aktif yang menjadi terdakwa dalam kasus penyiraman terhadap Andrie Yunus. Mereka berasal dari lingkungan Denma BAIS TNI dan perkara akan diproses melalui peradilan militer.
Namun, menurut Fernando, jumlah tersangka dan pelimpahan berkas belum otomatis menjawab pertanyaan paling penting: siapa aktor intelektualnya, apa motif sesungguhnya, dan apakah ada pihak lain yang terlibat.
“Kalau hanya berhenti di pelaku lapangan, publik akan merasa sedang menonton trailer tanpa pernah diajak masuk ke film utamanya,” katanya.
Fernando meminta Presiden Prabowo memanfaatkan kasus ini sebagai momentum menunjukkan komitmen pemerintahan terhadap supremasi hukum.
Menurutnya, langkah paling efektif bukan melalui pidato panjang, melainkan memastikan proses hukum berjalan terbuka dan dipercaya masyarakat.
“Presiden tak perlu marah-marah di podium. Cukup pastikan kasus ini dibuka terang-benderang. Itu jauh lebih meyakinkan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penanganan kasus yang menyangkut aktivis HAM selalu mendapat perhatian luas, baik nasional maupun internasional.
Fernando mendorong masyarakat sipil, media, dan pegiat demokrasi untuk terus mengawal jalannya persidangan nanti.
“Kalau publik diam, kebenaran bisa ikut antre. Kalau publik mengawal, proses hukum akan lebih sulit main petak umpet,” katanya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak sedang mencari drama, melainkan kejelasan.
“Rakyat tidak butuh sinetron motif pribadi episode 300. Rakyat butuh jawaban yang logis, utuh, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tutup Fernando Emas.***
