Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi
WawaiNEWS.ID – Dalam beberapa pekan terakhir, posisi Indonesia di sejumlah forum internasional termasuk di Board of Peace (BoP) serta sikap pemerintah terhadap dinamika Timur Tengah, khususnya terkait Iran, memicu kritik dari sebagian aktivis dan pengamat Muslim.
Sebagian kritik bahkan terdengar cukup keras. Ada yang menilai Presiden Prabowo Subianto seperti mengambil keputusan tanpa peta geopolitik yang jelas, seolah tidak memahami kompleksitas kawasan Timur Tengah yang sarat konflik sejarah, kepentingan strategis, dan sensitivitas agama.
Namun, pandangan semacam itu sebenarnya terlalu menyederhanakan realitas.
Prabowo bukanlah figur yang baru mempelajari Timur Tengah dari laporan diplomatik atau riset akademik di balik meja kerja. Dalam bahasa analisis kebijakan, pendekatan seperti itu sering disebut sebagai analisis “meja hijau” yakni membaca dinamika dunia hanya dari dokumen, laporan intelijen, dan data statistik.
Padahal, dalam praktik diplomasi global, pemahaman kawasan sering kali tidak lahir dari dokumen semata, melainkan dari relasi personal, pengalaman langsung, dan jaringan strategis yang terbangun selama bertahun-tahun.
Di sinilah satu fakta penting sering luput dari ingatan publik: kedekatan lama antara Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II dari Yordania.
Hubungan ini bukan sekadar formalitas antar pemimpin negara. Keduanya telah memiliki kedekatan sejak masa muda dan sama-sama pernah berada dalam lingkungan pendidikan militer internasional. Kedekatan tersebut berkembang menjadi hubungan personal yang memberi ruang dialog yang lebih terbuka dibandingkan jalur diplomasi resmi.
Melalui relasi itu, Prabowo memperoleh perspektif langsung mengenai dinamika Timur Tengah dari seorang pemimpin yang berada di jantung kawasan tersebut.
Sebagai penguasa Yordania negara yang berada di titik sensitif antara Israel, Palestina, Suriah, Irak, dan Arab Saudi Raja Abdullah II hidup dalam realitas geopolitik yang sangat kompleks. Setiap kebijakan yang diambilnya harus mempertimbangkan keseimbangan kekuatan regional, stabilitas domestik, hingga dinamika politik dunia Islam.
Tak hanya itu, keluarga kerajaan Yordania juga dikenal sebagai keturunan Bani Hasyim yang memiliki garis silsilah hingga Nabi Muhammad SAW. Dimensi historis dan simbolik ini membuat perspektif Raja Abdullah II terhadap konflik Timur Tengah tidak hanya bersifat strategis, tetapi juga kultural dan historis.
Akses terhadap pandangan semacam itu jelas merupakan modal diplomasi yang sangat berharga.
Dari hubungan tersebut, Prabowo memiliki kesempatan untuk memahami berbagai isu sensitif—mulai dari konflik Palestina, pengaruh Iran di kawasan, hingga hubungan negara-negara Arab dengan kekuatan Barat dari sudut pandang yang lebih realistis.
Pemahaman seperti ini tidak selalu tercermin dalam laporan publik atau analisis akademik.
Dalam diplomasi, informasi paling berharga sering kali justru lahir dari percakapan informal, dialog personal, atau pengalaman langsung para pemimpin yang menghadapi konflik tersebut setiap hari.
Karena itu, menyimpulkan kebijakan luar negeri Indonesia hanya dari pernyataan resmi atau posisi diplomatik yang tampak di permukaan jelas terlalu terburu-buru.
Demokrasi tentu membutuhkan kritik. Kritik terhadap kebijakan luar negeri penting agar pemerintah tetap transparan dan akuntabel. Namun kritik yang baik seharusnya juga mempertimbangkan konteks yang lebih luas, termasuk pengalaman, jaringan, dan modal diplomatik yang dimiliki oleh seorang pemimpin.
Meremehkan faktor-faktor tersebut sama saja dengan melihat geopolitik hanya sebagai peta statis di atas kertas.
Padahal dalam praktiknya, geopolitik jauh lebih dinamis. Ia terbentuk dari relasi antar pemimpin, jaringan kepercayaan, pengalaman lapangan, dan kemampuan membaca situasi yang tidak selalu tertulis dalam dokumen resmi.
Dalam dunia diplomasi, peta tidak selalu tergambar di atlas atau laporan intelijen.
Sering kali peta itu tersimpan dalam relasi personal, dalam percakapan antar pemimpin, dan dalam pengalaman panjang memahami karakter sebuah kawasan.
Pada titik ini, Presiden Prabowo kemungkinan memiliki peta itu.
Hanya saja, sebagian orang mungkin lupa atau memilih untuk mengabaikannya.***
