Oleh: Muhamad Ilham : Mahasiswa Universitas Pamulang Prodi Manajemen S1
WawaiNEWS.ID – Indonesia punya cita-cita besar yakni menjadi negara maju pada 2045. Bonus demografi digadang-gadang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Anak muda disebut-sebut sebagai aset terbesar bangsa.
Sayangnya, ada satu pertanyaan yang jarang berani diucapkan secara terbuka:
Bagaimana kalau yang sedang kita bangun bukan generasi emas, melainkan generasi dengan ijazah berlapis tapi bingung saat diminta menyelesaikan masalah sederhana?
Empat tahun setelah pandemi COVID-19, dunia pendidikan Indonesia memang berhasil bertransformasi secara digital. Sekolah mengenal Zoom, Google Classroom, hingga berbagai platform pembelajaran daring. Namun, apakah digitalisasi otomatis menghasilkan kualitas?
Jangan-jangan yang berubah hanya medianya, sementara cara berpikirnya masih sama bahwa mengejar nilai, menghafal materi, lalu berburu ijazah.
Learning Loss: Luka yang Disapu Karpet
Hasil PISA 2022 memberikan tamparan keras. Kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia justru mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Data itu seolah berkata bahwa selama kita sibuk merayakan kelulusan 100 persen, kemampuan memahami bacaan dan memecahkan persoalan justru berjalan mundur.
Ironisnya, kita masih sering mengukur keberhasilan pendidikan dari jumlah siswa yang lulus, bukan dari kemampuan mereka bertahan di dunia nyata.
Lulus? Selamat.
Kerja? Tunggu dulu.
Banyak perusahaan hari ini menghadapi fenomena yang cukup unik: pelamar datang membawa IPK nyaris sempurna, tetapi kebingungan ketika diminta menganalisis masalah sederhana, bekerja dalam tim, atau membuat keputusan berbasis data.
Kalau diibaratkan kendaraan, banyak lulusan kita terlihat mengkilap dari luar, tetapi mesin di dalamnya belum tentu menyala.
Kurikulum Berlari, Industri Sudah Naik Pesawat
Pemerintah sebenarnya telah menghadirkan Kurikulum Merdeka sebagai upaya menjawab tantangan zaman. Konsepnya baik: pembelajaran lebih fleksibel, penguatan karakter, dan pengembangan kompetensi.
Namun di lapangan, guru masih berkutat dengan administrasi, sekolah sibuk mengejar indikator, sementara industri sudah berbicara tentang Artificial Intelligence, Big Data, Cyber Security, dan otomatisasi.
Singkatnya, ketika perusahaan mencari talenta AI, sebagian ruang kelas masih sibuk memperdebatkan format margin makalah.
Kesenjangan inilah yang melahirkan fenomena klasik Indonesia yakni pengangguran terdidik.
Sebuah paradoks yang cukup lucu sekaligus menyedihkan. Negara menghabiskan anggaran besar untuk pendidikan, keluarga berjuang membiayai kuliah anaknya, tetapi setelah wisuda justru muncul pertanyaan baru:
“Lalu sekarang harus kerja di mana?”
Ijazah Bukan Lagi Tiket VIP
Dulu, gelar sarjana hampir identik dengan masa depan cerah. Hari ini situasinya berubah drastis.
Di era ekonomi digital, perusahaan tidak lagi hanya bertanya, “Lulus dari universitas mana?”
Mereka lebih tertarik bertanya:
- Apa yang bisa Anda kerjakan?
- Portofolio Anda apa?
- Pernah menyelesaikan proyek nyata?
- Bisa beradaptasi dengan teknologi baru?
Dunia kerja tidak sedang mencari kolektor sertifikat. Mereka mencari problem solver.
Sayangnya, sistem pendidikan kita masih sering terjebak menjadi pabrik ijazah massal, sementara kebutuhan industri bergerak jauh lebih cepat daripada revisi kurikulum.
Kesenjangan Digital: Kota Berlari, Desa Mengejar Napas
Pandemi juga meninggalkan warisan lain: ketimpangan kualitas pendidikan.
Siswa di kota besar menikmati internet cepat dan akses teknologi yang memadai. Sebaliknya, banyak daerah masih berjuang dengan jaringan internet dan fasilitas belajar yang terbatas.
Akibatnya, bonus demografi yang seharusnya menjadi modal besar justru berpotensi melahirkan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar.
Indonesia bisa saja memiliki jutaan lulusan setiap tahun, tetapi tanpa pemerataan kualitas, yang tercipta hanyalah kompetisi yang tidak pernah dimulai dari garis yang sama.
Indonesia Emas atau Indonesia Cemas?
Visi Indonesia Emas 2045 tidak cukup dibangun dengan slogan dan angka kelulusan.
Yang dibutuhkan adalah keberanian mengubah paradigma bahwa pendidikan bukan sekadar menghasilkan lulusan, melainkan mencetak manusia yang mampu berpikir kritis, beradaptasi, dan menciptakan solusi.
Pemerintah, dunia industri, perguruan tinggi, dan masyarakat harus berhenti berjalan sendiri-sendiri.
Karena kalau pendidikan hanya melahirkan pemegang ijazah tanpa kompetensi, maka bonus demografi yang selama ini dibanggakan bisa berubah menjadi bom waktu ekonomi.
Dan mungkin, dua puluh tahun lagi, sejarah akan mencatat bahwa Indonesia bukan kekurangan sekolah, bukan kekurangan universitas, bahkan bukan kekurangan sarjana.
Indonesia hanya terlalu lama percaya bahwa secarik ijazah sudah cukup untuk menghadapi dunia yang berubah setiap hari.***
