JAKARTA – Banyak orang merasa dirinya “masih aman” secara ekonomi hanya karena masih bisa ngopi sesekali atau cicilan belum menunggak. Padahal menurut hitungan negara, garis antara miskin, rentan miskin, dan kelas menengah kadang setipis saldo ATM menjelang akhir bulan.
Di Indonesia, ukuran kemiskinan tidak ditentukan dari seberapa sering seseorang mengeluh soal harga cabai di media sosial. Badan Pusat Statistik (BPS) punya rumus sendiri untuk menentukan siapa yang masuk kategori miskin dan siapa yang belum.
Secara sederhana, BPS menggunakan indikator garis kemiskinan (GK), yaitu batas minimum pengeluaran yang harus dipenuhi seseorang agar tidak dikategorikan miskin.
Kalau pengeluaran rata-rata per kapita per bulan berada di bawah angka garis kemiskinan, maka statusnya masuk kategori penduduk miskin.
Pada September 2025, BPS mencatat garis kemiskinan nasional berada di angka Rp641.443 per kapita per bulan. Jika dihitung per rumah tangga, nilainya sekitar Rp3.054.269 per bulan.
Artinya, di tengah harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, negara menilai seseorang masih “tidak miskin” jika pengeluarannya sedikit di atas angka tersebut.
Satirnya, bagi sebagian warga kota, angka itu bahkan belum cukup untuk biaya kontrakan, listrik, internet, dan satu galon air selama sebulan.
BPS juga mencatat garis kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dibanding perdesaan. Pada September 2025, garis kemiskinan kota mencapai Rp663.081 per kapita per bulan, naik dari Rp629.561 pada Maret 2025.
Sedangkan di desa, garis kemiskinan tercatat Rp610.257 per kapita per bulan, naik dari Rp580.349.
Meski demikian, secara statistik angka kemiskinan nasional mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin pada September 2025 berada di angka 8,25 persen. Jumlah penduduk miskin tercatat 23,36 juta orang.
Angka itu memang turun dibanding periode sebelumnya. Namun di lapangan, banyak masyarakat merasa kondisi ekonomi belum benar-benar ringan.
Sebab kemiskinan modern hari ini tidak selalu terlihat dari pakaian lusuh atau rumah reyot. Banyak orang tampak “normal”, pergi bekerja setiap hari, aktif di media sosial, bahkan masih bisa nongkrong sesekali—tetapi hidupnya sebenarnya hanya berjarak satu PHK menuju krisis.
Selain indikator pengeluaran, ada sejumlah tanda lain yang sering digunakan untuk membaca posisi ekonomi seseorang.
Pertama adalah tempat tinggal. Rumah bukan sekadar atap, melainkan cermin kemampuan ekonomi. Ketika seseorang kesulitan tinggal di lingkungan aman dan layak, itu bisa menjadi sinyal tekanan finansial.
Di kota besar, ironi itu terasa nyata: bekerja penuh waktu tapi tetap tinggal di kamar sempit dengan harga sewa setara cicilan motor.
Kedua, jenis pekerjaan. Dunia kerja diam-diam masih membagi kelas sosial lewat profesi. Pekerjaan dengan upah rendah, minim jaminan, dan keterampilan dasar sering dikaitkan dengan kelas ekonomi bawah.
Sebaliknya, posisi manajerial atau profesi spesialis dianggap lebih dekat dengan kelas menengah.
Namun realitas sekarang tidak sesederhana itu. Banyak pekerja bergelar sarjana tetap hidup pas-pasan karena gaji kalah cepat dengan kenaikan biaya hidup.
Ketiga adalah tabungan dan investasi. Di atas kertas, menabung terdengar sederhana. Tapi bagi sebagian orang, berhasil bertahan sampai tanggal gajian berikutnya saja sudah termasuk pencapaian finansial.
Tidak memiliki dana darurat atau rencana pensiun sering menjadi indikator rapuhnya kondisi ekonomi rumah tangga.
Keempat, gaya hidup. Liburan tahunan, makan di luar tanpa menghitung sisa saldo, atau membeli barang kebutuhan tanpa menunggu tanggal muda merupakan kemewahan kecil yang biasanya lahir dari rasa aman secara finansial.
Kalau setiap ajakan nongkrong harus dijawab dengan, “Lihat nanti ya, tanggal tua,” mungkin kondisi ekonomi memang sedang tidak baik-baik saja.
Kelima adalah pendidikan. Pendidikan tinggi masih menjadi “tiket” menuju pekerjaan dan penghasilan lebih baik. Namun akses kuliah yang mahal membuat banyak masyarakat kelas bawah sulit naik tangga sosial.
Akibatnya, lingkaran kemiskinan sering berulang dari generasi ke generasi.
Di tengah situasi itu, pemerintah terus mendorong berbagai program bantuan sosial, subsidi, hingga penciptaan lapangan kerja. Namun tantangannya tetap besar: bagaimana membuat masyarakat tidak sekadar keluar dari status miskin versi statistik, tetapi juga benar-benar hidup layak.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak hidup dari grafik dan persentase. Mereka hidup dari harga beras, biaya sekolah, tarif listrik, dan pertanyaan paling klasik setiap akhir bulan: “Saldo masih aman nggak?”***
