KOTA BEKASI — Kemacetan di Bulak Kapal sudah terlalu lama menjadi “monumen” kegagalan penataan transportasi di Kota Bekasi. Setiap jam sibuk, antrean kendaraan mengular, klakson bersahutan, dan warga dipaksa akrab dengan stres di perlintasan sebidang rel kereta api yang seolah tak pernah selesai dibenahi.Kini, harapan itu kembali diangkat ke permukaan.
Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bekasi mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI untuk meninjau langsung kondisi Stasiun Bekasi Timur dan perlintasan rel Bulak Kapal yang direncanakan akan dibangun flyover, Jumat (22/5/2026).
Kunjungan tersebut bukan sekadar seremoni foto bersama di pinggir jalan macet. Komisi V DPR RI datang melihat langsung bagaimana kawasan Bulak Kapal berubah menjadi titik sesak yang setiap hari “menyandera” waktu masyarakat Bekasi.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda dari Fraksi PKB Dapil Jawa Barat VII. Sejumlah anggota lintas fraksi turut hadir, mulai dari Yasti Soerjo Mokoagow, Zigo Rolanda, Ade Ginanjar, Hamka B. Kady, Sriyanto Saputro, Yuliansyah, Mori Hanafi hingga Sudjatmiko.
Di lokasi, rombongan meninjau langsung jalur perlintasan rel yang selama ini menjadi salah satu sumber kemacetan paling kronis di Kota Bekasi. Ketika palang pintu tertutup, kendaraan menumpuk tanpa ampun. Ironisnya, kondisi itu sudah berlangsung bertahun-tahun, sementara pertumbuhan kendaraan terus melesat lebih cepat dibanding pembangunan infrastrukturnya.
“Peninjauan dilakukan dengan melihat langsung kondisi akses transportasi dan titik perlintasan rel di kawasan Bulak Kapal. Kawasan tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu titik kepadatan kendaraan yang cukup tinggi di Kota Bekasi, khususnya pada jam sibuk,” ujar Plh Wali Kota Bekasi.
Pernyataan itu seperti mengulang fakta yang sudah lama dirasakan warga. Bedanya, kali ini pemerintah pusat turun langsung melihat realitas di lapangan bahwa Bekasi bukan hanya kota penyangga Jakarta, tetapi kota dengan beban mobilitas luar biasa yang kerap dipaksa bertahan dengan infrastruktur setengah matang.
Rencana pembangunan flyover Bulak Kapal pun kembali digadang sebagai solusi jangka panjang. Bukan hanya untuk mengurai kemacetan, tetapi juga mengurangi risiko kecelakaan di perlintasan sebidang yang selama ini rawan membahayakan pengguna jalan.
Pemerintah Kota Bekasi menyambut positif perhatian Komisi V DPR RI terhadap proyek tersebut. Sebab tanpa dukungan pusat, pembangunan infrastruktur besar di Bekasi sering kali berjalan lambat kalah cepat dibanding pertumbuhan kendaraan dan pembangunan kawasan permukiman.
“Dukungan pemerintah pusat sangat penting guna mempercepat realisasi proyek strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat,” lanjutnya.
Flyover Bulak Kapal kini menjadi ujian keseriusan pemerintah pusat dan daerah. Sebab jika kemacetan di titik vital seperti ini saja terus dibiarkan, maka Bekasi akan terus dikenal bukan sebagai kota modern penyangga ibu kota, melainkan kota transit yang warganya setiap hari dipaksa berdamai dengan antrean panjang dan infrastruktur yang tertinggal.***
