JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase pembenahan besar-besaran. Pemerintah tak hanya memperluas jangkauan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut, tetapi juga mulai merapikan berbagai persoalan tata kelola yang muncul di lapangan.
Di tengah proses evaluasi tersebut, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung memberikan apresiasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) yang kini memprioritaskan pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Tamsil, keputusan tersebut bukan sekadar perubahan teknis pelaksanaan program, melainkan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang selama ini berada di garis terdepan berbagai keterbatasan, mulai dari akses pangan, pendidikan hingga layanan dasar.
“Wilayah 3T selama ini sering menjadi penonton dalam banyak program pembangunan. Kini mereka justru ditempatkan di barisan terdepan penerima manfaat. Ini langkah yang patut diapresiasi,” ujar Tamsil dalam Diskusi Media Forum Jurnalis Merdeka bertajuk “Menata Ulang MBG: Selamat Datang Dapur Sekolah” di Jakarta, Rabu (10/6).
Bagi Tamsil, kebijakan tersebut mencerminkan keseriusan Presiden Prabowo dalam mewujudkan pemerataan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Asta Cita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat kesejahteraan masyarakat secara merata.
Ia bahkan menilai Presiden menunjukkan komitmen kuat dalam membenahi tata kelola MBG. Ketika ditemukan persoalan di lapangan, respons pemerintah dinilai berlangsung cepat dan tegas.
“Pagi masih bersama, sore ada pergantian. Dini hari ada penindakan. Ini menunjukkan Presiden tidak ingin program sebesar MBG terganggu oleh persoalan tata kelola,” katanya.
Menurut Tamsil, berbagai langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah lahir dari hasil pengawasan dan masukan berbagai pihak. Karena itu, proses pembenahan harus terus dijalankan agar tujuan besar program tidak terganggu oleh masalah administratif maupun operasional.
Ia menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis yang dampaknya jauh melampaui sekadar penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah.
“Program ini menyangkut masa depan generasi bangsa sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Efeknya bisa berantai, mulai dari petani, peternak, pelaku UMKM hingga masyarakat sekitar,” ujarnya.
Namun demikian, Tamsil mengingatkan bahwa program sebesar MBG membutuhkan tata kelola yang kuat dan transparan. Sebab, program yang baik bisa kehilangan kepercayaan publik apabila pelaksanaannya tidak diawasi secara ketat.
“Programnya sudah bagus. Yang harus terus diperbaiki adalah tata kelolanya. Aturan harus jelas dan pengawasan harus kuat,” tegasnya.
Terkait penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah dapur yang bermasalah, Tamsil menilai langkah tersebut dapat dipahami sebagai terapi kejut atau shock therapy dalam masa transisi penataan program.
Meski demikian, ia mengingatkan agar tindakan tegas tersebut tidak berhenti pada penindakan sesaat.
“Jangan sampai setelah suspend semua kembali abu-abu. Setelah terapi kejut, harus ada aturan main yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaksana program di lapangan,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, Tamsil juga menyambut positif gagasan pembentukan Dapur Sekolah sebagai salah satu model alternatif pelaksanaan MBG. Menurutnya, konsep tersebut berpotensi memangkas rantai distribusi sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan kepada siswa.
Meski begitu, ia mengingatkan agar model baru tersebut tidak mengulangi penyakit lama birokrasi yang kerap muncul dalam pengelolaan anggaran publik.
“Dapur Sekolah memang menjanjikan efisiensi. Tapi jangan sampai dapurnya pindah, sementara masalah tata kelolanya ikut pindah juga,” ujarnya disambut senyum peserta diskusi.
Tamsil menilai pesantren dan wilayah 3T sangat layak menjadi prioritas dalam pengembangan model tersebut. Banyak pesantren besar di daerah yang memiliki ribuan santri serta infrastruktur memadai untuk menjadi pusat pelayanan pangan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan pesantren dapat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pangan lokal yang berkelanjutan.
Selain itu, ia juga mendorong keterlibatan masyarakat dan relawan lokal dalam program MBG melalui skema pembiayaan produktif seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menurut Tamsil, keterlibatan masyarakat tidak boleh hanya sebatas menjadi penonton atau pelaksana teknis, tetapi juga harus diberikan ruang menjadi bagian dari penggerak ekonomi yang tumbuh bersama program tersebut.
“Kita perlu menciptakan rasa memiliki yang kuat. Relawan dan masyarakat bisa dilibatkan melalui skema pembiayaan murah sehingga manfaat ekonomi program ini benar-benar dirasakan rakyat,” tandasnya.
Dengan pembenahan yang terus dilakukan, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi proyek distribusi makanan, melainkan juga menjadi instrumen pembangunan yang mampu memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menggerakkan ekonomi daerah hingga ke pelosok Indonesia.***
