LAMPUNG UTARA – Ratusan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) dari DPD Provinsi Lampung dan DPC Lampung Utara menyatakan sikap keras terhadap kondisi di Lapas Kelas IIA Kotabumi. Dalam aksi yang digelar pada Kamis (2/7/2026), massa mendesak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Lapas (Kalapas) serta Kepala Pengamanan Lapas (KPLP).
Dalam pernyataan sikapnya, Trinusa menuding Lapas Kotabumi diduga telah berubah fungsi menjadi tempat berlangsungnya berbagai praktik melanggar hukum, mulai dari dugaan peredaran narkotika, penipuan daring (love scamming), hingga praktik pungutan liar (pungli) terhadap warga binaan dan keluarganya. Seluruh tuduhan tersebut disampaikan sebagai dugaan yang menurut organisasi itu bersumber dari pengaduan masyarakat.
Tak hanya itu, massa juga menyoroti pengelolaan anggaran operasional Lapas selama tahun 2025 hingga 2026. Mereka mempertanyakan penggunaan anggaran yang disebut mencapai Rp11,827 miliar, dan menduga terdapat penyimpangan pada sejumlah pos anggaran yang dinilai perlu diaudit secara menyeluruh oleh aparat pengawas dan penegak hukum.
Ketua DPC LSM Trinusa Lampung Utara, Imausah, menegaskan bahwa pihaknya meminta Ditjen Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Ditjenpas Lampung segera mengambil langkah tegas.
“Kami meminta dilakukan evaluasi total terhadap Kalapas, KPLP, dan seluruh jajaran yang bertanggung jawab. Jika benar terjadi pembiaran terhadap berbagai dugaan pelanggaran tersebut, maka pejabat yang bersangkutan harus dicopot,” tegasnya dalam pernyataan sikap.
Selain mendesak pencopotan pejabat Lapas, Trinusa juga meminta dibentuk tim investigasi independen untuk mengusut berbagai dugaan yang mereka sampaikan, termasuk menelusuri setiap penggunaan anggaran dan mencocokkannya dengan kondisi riil di lapangan.
LSM Trinusa turut memberikan ultimatum. Mereka menyatakan akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar di Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Lampung apabila tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak Lapas Kelas IIA Kotabumi maupun Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung terkait tuntutan dan berbagai dugaan yang disampaikan oleh massa aksi. (Hermansyah)
