TANGGAMUS – Ketika sebagian orang tua sibuk membeli seragam dan perlengkapan sekolah, warga Pedukuhan Batu Nyangka, Pekon Tanjung Raja, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, justru memulai tahun ajaran baru dengan cara yang jauh lebih berat: patungan membeli tanah, memikul kayu dari hutan, lalu membangun sekolah dengan tangan mereka sendiri.
Di tempat lain, sekolah dibangun dengan anggaran miliaran rupiah. Di Batu Nyangka, sekolah berdiri dari recehan hasil urunan warga, keringat gotong royong, dan satu harapan sederhana yakni agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena negara terlalu jauh dari kampung mereka.
Ironisnya, perjuangan itu bukan sekadar membangun ruang kelas. Warga bahkan membeli sebidang tanah menggunakan uang hasil patungan, kemudian menghibahkannya kepada pemerintah agar kelak memiliki status hukum yang jelas dan dapat diproses menjadi fasilitas pendidikan resmi.
Bagi warga Batu Nyangka, pendidikan ternyata tidak menunggu proyek. Pendidikan dibangun dengan tekad.
Belajar dari Rumah ke Rumah, Kini Membangun Sekolah Sendiri
Sebelum bangunan sederhana itu berdiri, kegiatan belajar mengajar berlangsung berpindah-pindah dari satu rumah warga ke rumah lainnya.
Seiring bertambahnya jumlah murid, ruang tamu yang selama ini berubah menjadi kelas darurat tak lagi mampu menampung anak-anak.
Pilihan mereka tinggal dua: menunggu bantuan yang belum jelas kapan datang, atau bergerak sendiri.
Warga memilih pilihan kedua.
Mereka bergotong royong mengangkut kayu dari hutan, mencari daun kirai sebagai atap bangunan, mendirikan tiang, memasang dinding, hingga menyiapkan ruang belajar seadanya.
Tak ada kontraktor.
Tak ada alat berat.
Tak ada papan proyek bernilai miliaran rupiah.
Yang ada hanyalah semangat gotong royong yang perlahan berubah menjadi bangunan sekolah.
Sekolah Terdekat Berjarak 15 Kilometer
Keputusan membangun sekolah bukan tanpa alasan.
Sekolah terdekat dari Pedukuhan Batu Nyangka berjarak sekitar 15 kilometer, jarak yang bagi anak-anak di daerah perkebunan dan perbukitan bukan sekadar angka di peta.
Itu berarti perjalanan panjang melewati jalan yang tidak selalu bersahabat, terutama saat musim hujan.
Karena itulah warga sepakat: anak-anak tidak boleh kalah oleh jarak.
Tokoh masyarakat Batu Nyangka, Junaidi, mengatakan pembangunan sekolah lahir dari kegelisahan bersama.
“Dulu anak-anak belajar di rumah-rumah warga. Setelah jumlah murid bertambah, kami bergotong royong membangun sekolah agar mereka memiliki tempat belajar yang lebih layak,” ujarnya.
Netizen: Pajak Kami Pergi ke Mana?
Kisah perjuangan warga Batu Nyangka viral di media sosial sejak Sabtu (12/7/2026).
Alih-alih hanya menuai pujian, video tersebut juga memancing kritik publik mengenai pemerataan pembangunan pendidikan.
Sejumlah warganet mempertanyakan mengapa masyarakat harus membangun sekolah secara swadaya di tengah berbagai program pembangunan pendidikan yang terus digaungkan pemerintah.
“Nah itu dia, pajak khusus untuk dikorupsi lewat MG dan Kopdes,” tulis akun @Naandaa27.
Sementara akun @Bonarto_kim menyindir, “Kalau pejabat lagi patungan buat brankas yang lebih besar.”
Ada pula komentar bernada satir dari akun @RakyatBerbisik yang menulis, “Pemerintahnya lagi ikut liburan anak sekolah, jadi jangan diganggu dulu.”
Komentar-komentar tersebut mencerminkan kekecewaan sebagian masyarakat terhadap lambatnya pemerataan layanan pendidikan di wilayah terpencil. Namun, komentar di media sosial merupakan pendapat pribadi pengguna dan tidak dapat dianggap sebagai fakta.
Ketika Gotong Royong Menjadi Guru Pertama
Yang membuat kisah Batu Nyangka semakin menyentuh bukan hanya bangunan sekolahnya.
Melainkan keputusan warga untuk menghibahkan tanah hasil patungan kepada pemerintah.
Mereka sadar, tanpa legalitas, sekolah itu akan sulit berkembang.
Dengan menghibahkan lahan, warga berharap pemerintah dapat melanjutkan perjuangan mereka melalui penyediaan guru, ruang kelas permanen, buku pelajaran, hingga sarana pendidikan lainnya.
Sebuah ironi sekaligus pelajaran: masyarakat lebih dulu memenuhi syarat administrasi agar negara lebih mudah hadir.
Kini Giliran Negara Menjawab
Merespons inisiatif tersebut, Pemerintah Pekon Tanjung Raja menyatakan siap mendukung proses administrasi hibah tanah dan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus.
Harapan warga pun sederhana.
Mereka tidak meminta sekolah bertingkat.
Tidak pula laboratorium berteknologi tinggi.
Mereka hanya ingin anak-anak memiliki ruang belajar yang aman, guru yang mengajar setiap hari, dan masa depan yang tidak kalah hanya karena lahir di pelosok.
Di tengah berbagai slogan tentang pemerataan pendidikan, kisah Batu Nyangka menjadi pengingat bahwa pembangunan sejatinya bukan diukur dari banyaknya seremoni peresmian, melainkan dari seberapa jauh negara mampu hadir hingga ke kampung yang paling sunyi.
Sebab anak-anak di pedalaman tidak membutuhkan pidato tentang pentingnya pendidikan.
Mereka membutuhkan sekolah.
Dan ketika rakyat sudah lebih dahulu membangun ruang kelas dengan tangan sendiri, mungkin yang kini ditunggu bukan lagi tepuk tangan, melainkan langkah nyata pemerintah untuk menyelesaikan perjuangan yang telah mereka mulai.***
