JAKARTA – Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI kembali menjadi panggung utama kenegaraan pada Jumat (14/8/2026). Presiden Prabowo Subianto hadir untuk menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026.
Presiden Prabowo tiba sekitar pukul 08.10 WIB. Kedatangannya disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.
Seperti tradisi tahunan, panggung politik nasional pagi itu dipenuhi simbol-simbol kenegaraan: lagu Indonesia Raya, penghormatan kepada para pahlawan, pidato para pimpinan lembaga negara, hingga Presiden berdiri di hadapan para wakil rakyat.
Bedanya, bagi rakyat yang menyaksikan dari luar gedung, pidato kenegaraan bukan sekadar rangkaian seremoni. Janji politik selalu terdengar indah ketika dibacakan di depan podium. Tantangannya adalah bagaimana janji tersebut terdengar juga di pasar, di ruang kelas, di tempat kerja, dan di rumah-rumah rakyat.
Rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Setelah itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memimpin seluruh peserta sidang mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa.
Ahmad Muzani kemudian secara resmi membuka Sidang Tahunan MPR RI sekaligus menyampaikan pidato pengantar sidang.
Menurut Muzani, Sidang Tahunan MPR bukan sekadar agenda konstitusional yang rutin digelar setiap tahun.
Forum tersebut, kata dia, menjadi momentum untuk kembali meneguhkan komitmen bersama dalam menjaga persatuan serta keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekadar menghadiri sebuah upacara konstitusional. Kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta,” ujar Muzani.
Ia menegaskan, janji tersebut berkaitan dengan kewajiban menjaga kemerdekaan yang diwariskan para pendiri bangsa.
Termasuk memastikan perbedaan politik tidak berubah menjadi alasan untuk memecah persaudaraan kebangsaan.
“Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan,” tuturnya.
Pesan tersebut terdengar sederhana, tetapi dalam praktik politik Indonesia, menjaga persatuan terkadang memang lebih sulit daripada mengucapkannya.
Di podium, persatuan terdengar satu suara. Di luar podium, politik sering kali punya volume yang berbeda-beda.
Agenda dilanjutkan dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menyampaikan pidato pengantar sidang dengan menekankan pentingnya kekuatan daerah dalam membangun kedaulatan Indonesia.
Menurut Sultan, kemerdekaan Indonesia lahir dari kesepakatan berbagai daerah, bahasa dan suku yang kemudian menyatu dalam satu tekad membangun negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat.
“Dari ruang Sidang Bersama, dalam gedung yang sarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik, daerah kuat, Indonesia berdaulat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut kembali menempatkan daerah sebagai salah satu fondasi penting dalam perjalanan Indonesia.
Sebab Indonesia bukan hanya Jakarta, gedung parlemen, kementerian dan pusat kekuasaan.
Indonesia juga adalah desa yang jalan rusaknya belum selesai, petani yang menunggu harga panen, nelayan yang berhadapan dengan cuaca, guru yang mengajar di daerah, serta jutaan warga yang setiap hari berurusan dengan persoalan hidup yang jauh dari karpet merah gedung parlemen.
Prabowo Kembali Berdiri di Tempat Mengucapkan Sumpah
Setelah pidato pengantar dari pimpinan MPR dan DPD, giliran Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan.
Ada satu bagian yang menjadi sorotan kuat dalam pidatonya.
Prabowo mengingat kembali momen 20 Oktober 2024, ketika dirinya mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di hadapan Majelis, rakyat Indonesia dan Tuhan Yang Maha Kuasa.
“Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Prabowo.
Momentum tersebut bukan sekadar nostalgia politik.
Presiden kemudian mengingatkan kembali isi sumpah yang pernah diucapkannya saat dilantik.
Ia menegaskan komitmen menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur serta mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
“Pada hari itu, 20 Oktober 2024, di hadapan Majelis terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Mahakuasa, saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur; mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Prabowo.
Dua Tahun Pemerintahan, Sumpah Kembali Diingatkan
Pengulangan kembali sumpah tersebut menjadi pesan penting dalam pidato Presiden.
Sumpah jabatan pada dasarnya bukan sekadar kalimat yang dibacakan ketika seseorang resmi menduduki kursi kekuasaan.
Ia merupakan kontrak moral sekaligus konstitusional antara pemimpin dan rakyat.
Karena itu, ketika Presiden kembali mengingat sumpah tersebut dalam Sidang Tahunan MPR 2026, pesan yang muncul cukup jelas: kekuasaan harus kembali kepada tujuan awalnya, yakni mengabdi kepada kepentingan rakyat.
Di titik inilah pidato kenegaraan memiliki makna lebih luas daripada sekadar laporan tahunan pemerintah.
Rakyat tentu tidak hanya membutuhkan pidato yang bagus didengar.
Mereka membutuhkan harga kebutuhan pokok yang masuk akal, pelayanan publik yang tidak berbelit, lapangan pekerjaan, pendidikan yang layak, kesehatan yang terjangkau, serta rasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Kalau pidato adalah janji, maka kebijakan adalah pembuktiannya.
Mantan Presiden dan Para Tokoh Negara Hadir
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR/DPD RI 2026 turut dihadiri sejumlah tokoh nasional.
Tampak hadir Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin.
Selain itu, hadir pula sejumlah duta besar negara sahabat, pimpinan lembaga negara, serta para menteri Kabinet Merah Putih.
Kehadiran para mantan pemimpin dan pejabat negara tersebut memberikan nuansa tersendiri dalam sidang tahunan.
Mereka menjadi saksi perjalanan panjang republik dari generasi ke generasi.
Dan mungkin ada satu pesan yang tidak tertulis di buku acara:
kursi kekuasaan boleh berganti penghuni, tetapi persoalan rakyat jangan ikut diwariskan tanpa penyelesaian.
Pidato Selesai, Pekerjaan Rumah Tetap Menunggu
Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang hadir, siapa yang berpidato, atau berapa banyak tepuk tangan terdengar di ruang sidang.
Yang jauh lebih penting adalah apa yang terjadi setelah pintu gedung parlemen ditutup.
Presiden telah kembali mengingat sumpahnya.
Ketua MPR menyerukan persatuan.
Ketua DPD mengingatkan pentingnya daerah yang kuat.
Kini tinggal bagaimana seluruh pesan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan nyata.
Sebab bagi rakyat, pidato kenegaraan boleh berlangsung satu pagi. Tetapi persoalan hidup berlangsung 24 jam sehari.
Dan di situlah ukuran sebenarnya sebuah pemerintahan: bukan seberapa meriah pidatonya, melainkan seberapa terasa negara hadir ketika rakyat membutuhkan.
