JAKARTA — Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kembali menempuh jalur praperadilan untuk menguji keabsahan proses hukum yang menjeratnya. Gugatan kedua tersebut menyasar penyidikan hingga penetapan status tersangka yang dilakukan Kejaksaan Agung.
Sidang perdana perkara tersebut digelar di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026). Perkara ini terdaftar dengan Nomor 135/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL, dengan Jaksa Agung cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung sebagai Termohon. Jadwal dan pihak termohon tersebut sebelumnya juga telah dikonfirmasi PN Jakarta Selatan.
Kuasa hukum Febrie dan pihak Termohon hadir dalam persidangan. Tim kuasa hukum Febrie telah membacakan permohonan praperadilan, sehingga persidangan berikutnya akan memasuki agenda jawaban Termohon dan pengajuan bukti surat dari pihak Pemohon pada Kamis (20/8/2026).
Hakim tunggal Richard Edwin Basoeki menyatakan sidang perdana selesai dan ditunda ke Kamis (20/8/2026).
“Sidang hari ini kami nyatakan selesai dan akan ditunda untuk hari Kamis besok, tanggal 20 Agustus 2026, dengan memberikan kesempatan mengajukan jawaban sekaligus bukti surat dari kuasa pemohon. Para pihak tetap hadir, sidang selesai dan sidang ditutup,” ujar Richard.
10 Tuntutan Febrie dalam Praperadilan Kedua
Dalam petitum, Febrie meminta hakim mengabulkan permohonan praperadilan untuk seluruhnya. Salah satu tuntutan utama adalah menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Penetapan Nomor TAP-03/F/Fd.2/07/2026 tanggal 24 Juli 2026 tentang penetapan tersangka atas nama Febrie Adriansyah.
Febrie juga meminta surat perintah penahanan Nomor PRIN-43/F/Fd.2/07/2026 tanggal 24 Juli 2026 dinyatakan tidak sah dan meminta hakim memerintahkan Termohon segera membebaskannya dari rumah tahanan negara.
Tak berhenti di penetapan tersangka dan penahanan, kubu Febrie juga menggugat keabsahan Surat Perintah Penyidikan Jampidsus Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tanggal 20 Juli 2026.
Dalam petitumnya, Febrie meminta Termohon diperintahkan menghentikan penyidikan berdasarkan surat perintah tersebut. Ia juga meminta seluruh tindakan lanjutan yang dilakukan terhadap dirinya atau keluarganya berdasarkan surat perintah penyidikan itu dinyatakan tidak sah.
Permohonan tersebut juga mencakup permintaan agar segala keputusan, penetapan, maupun tindakan lanjutan yang berkaitan dengan penyidikan dan penetapan tersangka, termasuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Selain itu, Febrie meminta seluruh hak hukumnya dipulihkan dan biaya perkara dibebankan sesuai hukum. Jika hakim berpendapat lain, pemohon meminta putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.
Bukan Praperadilan Pertama Febrie
Praperadilan Nomor 135/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL bukan satu-satunya gugatan yang diajukan Febrie. Ia sebelumnya mengajukan perkara Nomor 134/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL yang berkaitan dengan keabsahan upaya paksa penyitaan.
Dalam perkara Nomor 134 tersebut, Termohon I adalah Polda Metro Jaya, Termohon II Kortastipidkor Polri, sedangkan Kejaksaan Agung ditempatkan sebagai Turut Termohon. Sidang perkara tersebut dijadwalkan memasuki tahap pembuktian pada Kamis (20/8/2026). Struktur dua perkara ini sebelumnya telah dikonfirmasi dalam pemberitaan mengenai jadwal praperadilan Febrie.
Dua Praperadilan, Dua Objek yang Diuji
Pengajuan dua praperadilan secara terpisah dilakukan karena objek dan tindakan hukum yang diuji berbeda. Perkara Nomor 135 berfokus pada tindakan Kejaksaan Agung terkait penyidikan, penetapan tersangka, dan penahanan, sementara perkara Nomor 134 berkaitan dengan upaya paksa yang melibatkan aparat kepolisian dan Kejaksaan Agung sebagai Turut Termohon.
Sebelumnya, kuasa hukum Febrie menjelaskan bahwa praperadilan ditempuh untuk menguji legalitas tindakan penyidik berdasarkan hukum acara pidana, bukan semata-mata untuk menghindari proses hukum.
Kini, perhatian publik tertuju pada jawaban Termohon dalam perkara Nomor 135 serta pembuktian dalam perkara Nomor 134. Kedua proses tersebut akan menjadi ruang bagi masing-masing pihak untuk menguji dalil dan bukti mengenai legalitas tindakan aparat penegak hukum terhadap Febrie.
Status Tersangka dan Penyidikan Jadi Titik Krusial
Perkara Nomor 135 menjadi penting karena petitum Febrie secara langsung meminta hakim menguji legalitas surat penetapan tersangka, surat perintah penahanan, serta surat perintah penyidikan Kejaksaan Agung.
Apabila permohonan dikabulkan, konsekuensi hukumnya dapat memengaruhi keabsahan tindakan-tindakan yang menjadi objek permohonan. Sebaliknya, jika permohonan ditolak, proses hukum terhadap Febrie akan tetap berjalan sesuai kewenangan penyidik.
Sidang berikutnya pada Kamis (20/8/2026) menjadi tahap penting karena Termohon akan memberikan jawaban atas permohonan Febrie, sementara pihak Pemohon juga mengajukan bukti surat.
Catatan: Praperadilan merupakan mekanisme hukum untuk menguji keabsahan tindakan tertentu dalam proses penegakan hukum. Permohonan Febrie merupakan dalil dan tuntutan pihak Pemohon yang masih harus diuji dalam persidangan. Artikel ini tidak menyimpulkan bahwa tindakan penyidik tidak sah sebelum terdapat putusan hakim.(AEP) ***
