KOTA BEKASI – Pelantikan Solikhin sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi di tengah sorotan hubungan keluarganya dengan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto terus menjadi perbincangan publik. Pro dan kontra bermunculan. Namun, di tengah polemik tersebut, suara dukungan masyarakat juga menguat. Solikhin diminta diberi kesempatan untuk membuktikan kapasitas dan kinerjanya.
Bagi sebagian warga, jabatan Sekda bukan sekadar persoalan siapa yang dilantik atau dari keluarga siapa pejabat tersebut berasal. Lebih dari itu, masyarakat menanti gebrakan, kepemimpinan yang solid, serta kebijakan birokrasi yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
Salah satu dukungan datang dari Ahmad Juaini, warga Kota Bekasi. Ia menilai terlalu dini menghakimi kinerja Solikhin, mengingat pejabat tersebut baru saja dilantik dan belum memiliki cukup waktu untuk menunjukkan hasil kerjanya.
“Orang baru dilantik kemarin dan belum bekerja. Tunggu hasilnya nanti. Orang bertani saja ada prosesnya, tidak ada hasil kerja yang instan. Ini proses, bukan sulapan,” tegas Ahmad Juaini, Selasa (3/11).
Menurutnya, masyarakat seharusnya memberikan ruang bagi Sekda baru untuk bekerja sekaligus tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Ia juga mengapresiasi keberanian anggota DPRD Kota Bekasi yang menyampaikan kritik, masukan, dan harapan terhadap kepemimpinan Sekda baru. Baginya, kritik legislatif merupakan bagian penting dari demokrasi dan tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk permusuhan.
“Legislatif yang kita butuhkan adalah yang berani mengoreksi dan mengawasi eksekutif. Itu hak sekaligus kewajiban mereka untuk mendorong kemajuan Kota Bekasi. Bukan hanya menjadi dewan yang ingin diajak pimpinan daerah jalan-jalan,” sindirnya
Lebih jauh, Ahmad berharap Solikhin mampu menjalankan peran sebagai penggerak sekaligus pemersatu seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia mengibaratkan sosok Sekda ideal seperti Patih Gajah Mada yang mampu menyatukan kekuatan berbeda demi mencapai tujuan besar. Menurutnya, tantangan utama Sekda baru bukan hanya menjalankan administrasi pemerintahan, melainkan membangun komunikasi, menghilangkan sekat antarlembaga, dan menciptakan birokrasi yang kompak.
“Saya yakin di bawah kepemimpinan Bapak Solikhin, insyaallah beliau bisa menjadi seperti Patih Gajah Mada, mempersatukan pihak-pihak yang selama ini kurang harmonis,” ungkapnya.
Juaini menambahkan, rekam jejak Solikhin yang telah malang melintang di berbagai organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bekasi menjadi salah satu modal untuk menjalankan tugas tersebut.
Meski demikian, pengalaman birokrasi saja tidak cukup. Masyarakat kini menunggu pembuktian melalui kebijakan dan kerja nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung.
“Kami masyarakat Kota Bekasi sangat menunggu terobosan dan kerja nyata Sekda. Kami ingin birokrasi semakin solid, kreatif, dan mampu bekerja lebih baik di bawah kepemimpinan Bapak Solikhin,” ujarnya.
Ia pun berharap Sekda baru dapat segera mengawal program-program prioritas Wali Kota Bekasi, terutama program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menanggapi kekhawatiran terkait sejumlah jabatan yang ditinggalkan pejabat setelah pelantikan, Ahmad menilai hal tersebut tidak perlu dibesar-besarkan selama mekanisme Pelaksana Tugas (Plt) telah disiapkan.
Menurutnya, penunjukan Plt pada jabatan yang kosong merupakan bagian dari mekanisme administrasi pemerintahan agar roda organisasi tetap berjalan.
“Kalau ada tempat yang kosong, sudah ada Plt atau pelaksana tugas. Jadi pelayanan publik tidak akan terganggu. Wali Kota tentu sudah memperhitungkan siapa yang ditunjuk menjadi Plt dan kemampuannya menjalankan OPD,” jelasnya.
Ia mengajak masyarakat tidak terjebak dalam kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Sebaliknya, publik perlu memberikan kesempatan kepada jajaran pemerintahan untuk bekerja, sembari tetap mengawasi setiap kebijakan dan hasilnya.
“Jangan hanya membayangkan hal-hal yang belum terjadi. Biarkan mereka bekerja. Silakan masyarakat mengawasi, karena pengawasan publik tetap penting,” tandasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto melantik dan mengambil sumpah jabatan sebanyak 67 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Senin (2/11/2026).
Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Nonon Sonthanie, Gedung Pemerintah Kota Bekasi. Sejumlah jabatan strategis mengalami perubahan, mulai dari pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pejabat fungsional hingga jajaran BUMD, termasuk posisi Sekretaris Daerah yang kini dijabat Solikhin.
Dalam sambutannya, Tri menegaskan bahwa pejabat yang menerima amanah harus mampu menjadi motor penggerak organisasi dan membangun komunikasi yang efektif di seluruh lini pemerintahan.
Ia secara khusus menyoroti posisi Sekda yang memiliki peran sentral dalam menjembatani kepala daerah, wakil kepala daerah, Forkopimda, hingga sekitar 23 ribu ASN di lingkungan Pemkot Bekasi.
“Sekda memiliki tugas yang sangat sentral. Ia harus mampu menjembatani dan mengomunikasikan berbagai kebutuhan, sekaligus menjadi penyambung lidah bagi ASN. Yang paling penting, Sekda harus mampu menggerakkan roda organisasi Pemerintah Kota Bekasi,” ujar Tri.
Tri juga mengingatkan seluruh pejabat agar tidak terjebak pada rutinitas administratif semata. Orientasi kerja pemerintahan, menurutnya, harus bergeser dari sekadar menghasilkan kegiatan atau output menjadi pencapaian hasil nyata atau outcome.
“Sekarang kita harus berbicara tentang outcome, bukan hanya output. Pelajari bagaimana menyusun laporan dan mengeksekusi program. Kita harus terus mengevaluasi diri, beradaptasi, serta mengonsolidasikan program antarperangkat daerah agar efisiensi dan efektivitas benar-benar terwujud,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh pejabat menjaga integritas, tanggung jawab, dan semangat pelayanan. Kolaborasi lintas perangkat daerah dinilai menjadi kunci agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.***
