JAKARTA — Dugaan penyadapan percakapan pejabat negara menyeret nama sejumlah perwira tinggi Polri dalam kabar pemeriksaan internal Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri. Seorang jenderal bintang empat berinisial L bahkan disebut sempat diamankan untuk menjalani pemeriksaan sebelum dikabarkan dilepaskan.
Namun, hingga Selasa (3/11/2026), Polri belum mengonfirmasi identitas maupun status jenderal tersebut. Keterlibatannya dalam dugaan penyadapan juga belum dipastikan.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto segera memberikan penjelasan terbuka. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dianggap sebagai isu internal biasa karena menyangkut kerahasiaan pejabat negara dan sistem keamanan nasional.
Bambang meminta Polri menjelaskan siapa pihak yang diduga melakukan penyadapan, siapa pejabat yang menjadi sasaran, kapan tindakan itu dilakukan, serta apa motif di baliknya.
“Kapolri harus segera menjelaskan kepada publik agar isu yang berkembang tidak semakin liar yang malah kontraproduktif dengan program Kapolri sendiri,” kata Bambang.
Dia menilai dugaan penyadapan terhadap pejabat negara harus ditangani secara serius. Penanganannya tidak cukup berhenti pada pemeriksaan individu, tetapi juga perlu disertai evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan dan pengawasan internal Polri.
Nama Jenderal Bintang Empat Muncul dalam Isu Pemeriksaan
Kabar pemeriksaan sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah Polri mencuat di tengah informasi dugaan penyadapan percakapan pejabat negara.
Sejumlah informasi yang beredar menyebut beberapa perwira menjalani pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri. Salah satunya jenderal bintang empat berinisial L yang dikabarkan sempat diamankan sebelum akhirnya dilepaskan.
Meski demikian, informasi mengenai jumlah perwira yang diperiksa, identitas mereka, serta dugaan pelanggaran yang sedang ditelusuri belum disampaikan secara resmi oleh Mabes Polri.
Pemeriksaan tersebut juga dikaitkan dengan dugaan pengerahan massa dalam sebuah aksi di Yogyakarta. Namun, hubungan antara persoalan tersebut dan dugaan penyadapan belum dijelaskan secara terbuka.
Kadiv Humas Polri Janjikan Penjelasan
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir sebelumnya menyatakan akan mengecek informasi yang beredar ketika ditanya mengenai kabar pemeriksaan sejumlah perwira dan dugaan penyadapan.
Dalam perkembangan berikutnya, Johnny menyampaikan bahwa Divisi Humas Polri akan memberikan keterangan kepada wartawan pada sore hingga malam hari, Selasa (3/11/2026). Namun, sebelum penjelasan resmi disampaikan, ia belum membenarkan kabar penangkapan maupun pemeriksaan para perwira tersebut.
Publik kini menunggu penjelasan Mabes Polri mengenai kebenaran pemeriksaan internal, identitas perwira yang disebut-sebut terlibat, serta dugaan penyadapan yang menjadi perhatian.
Bagi Bambang, keterbukaan informasi diperlukan agar persoalan tersebut tidak berhenti sebagai spekulasi. Polri juga perlu menjelaskan langkah evaluasi yang dilakukan untuk memastikan keamanan komunikasi dan kerahasiaan pejabat negara.***
