KOTA BEKASI – Menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 seharusnya menjadi kebanggaan sekaligus momentum besar bagi Kota Bekasi. Namun, di tengah berlangsungnya kompetisi olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut, muncul ironi yang sulit diabaikan yakni pesta olahraga digelar, atlet bertanding, anggaran disiapkan puluhan miliar rupiah, tetapi sebagian masyarakat justru tidak tahu bahwa daerahnya sedang menjadi tuan rumah.
Porprov yang semestinya menjadi pesta rakyat malah terkesan seperti hajatan eksklusif. Pertandingan berlangsung di sejumlah arena, tetapi kemeriahannya belum benar-benar menembus ruang publik. Spanduk, baliho, umbul-umbul, dan informasi pertandingan yang seharusnya menghiasi sudut-sudut kota justru belum terasa masif.
Singkatnya, atlet sudah bertanding, panitia sudah bekerja, anggaran sudah disiapkan, tetapi sebagian warga masih harus bertanya: Porprov itu acara apa?
“Porprov apaan emang, Bang?” ujar Wahid, warga Jatimekar, Kamis (5/11/2026).
Pernyataan tersebut bukan sekadar jawaban spontan seorang warga. Ini menjadi gambaran nyata adanya kesenjangan antara penyelenggaraan kegiatan berskala besar dengan tingkat pengetahuan masyarakat yang seharusnya menjadi bagian dari kemeriahan acara.
Pengakuan serupa disampaikan Dahud, seorang pelajar di Kota Bekasi.
“Nggak tahu (Porprov), Pak. Mungkin promosinya kurang,” ucapnya singkat.
Jika seorang warga bahkan tidak mengetahui ada pesta olahraga yang sedang berlangsung di kotanya sendiri, lantas untuk siapa sebenarnya kemeriahan Porprov dibangun?
Kritik terhadap minimnya atmosfer Porprov XV Jabar 2026 juga datang dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman.
Ia menilai Pemerintah Kota Bekasi belum maksimal membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Porprov. Padahal, status sebagai tuan rumah semestinya membuat Kota Bekasi lebih semarak, bukan sekadar menjadi lokasi pertandingan.
“Kita menjadi tuan rumah, tetapi suasana Porprov belum begitu terasa di sejumlah ruang publik. Seharusnya ada pemasangan spanduk, baliho, umbul-umbul, dan media informasi di titik-titik strategis. Keberhasilan Porprov jangan hanya diukur dari kelancaran pertandingan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat ikut merasakan kemeriahannya,” tegas Wildan.
Politisi Fraksi PKB itu menyoroti strategi sosialisasi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi yang dinilai terlalu bertumpu pada media sosial pemerintah.
Padahal, tidak semua warga setiap hari memantau akun media sosial pemerintah. Ada masyarakat yang lebih mudah menerima informasi melalui lingkungan tempat tinggal, sekolah, pusat keramaian, papan pengumuman, hingga komunikasi langsung di tingkat RT dan RW.
Promosi kegiatan sebesar Porprov seharusnya tidak berhenti di unggahan media sosial yang berpotensi hanya dilihat oleh kalangan tertentu. Sosialisasi mesti menjangkau kecamatan, kelurahan, sekolah, komunitas, organisasi kepemudaan, hingga lingkungan terkecil masyarakat.
Sebab, media sosial boleh menjadi alat promosi, tetapi tidak bisa dijadikan satu-satunya panggung komunikasi publik.
Akibat lemahnya penyebaran informasi, masyarakat kesulitan mengetahui jadwal dan lokasi pertandingan. Dampaknya, peluang warga untuk datang langsung ke arena, memberikan dukungan kepada atlet daerah, hingga menikmati aktivitas ekonomi di sekitar venue ikut terhambat.
“Bagaimana masyarakat mau datang dan mendukung kalau informasi saja tidak sampai kepada mereka? Jangan terlalu fokus pada teknis pertandingan, sementara komunikasi publik justru kurang diperhatikan,” ujarnya.
Anggaran Puluhan Miliar, Mengapa Promosi Tak Terdengar?
Persoalan ini menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan besarnya dukungan anggaran yang disiapkan untuk penyelenggaraan Porprov XV Jabar 2026.
Pemerintah Kota Bekasi disebut menyiapkan anggaran Rp40 miliar melalui APBD untuk bonus atlet peraih medali emas. Selain itu, terdapat alokasi pembiayaan pendukung pelaksanaan sebesar Rp66 miliar dan bonus tambahan Rp71 miliar.
Belum termasuk anggaran pembangunan maupun revitalisasi sarana dan venue olahraga, seperti Lapangan Multiguna, yang disebut mencapai Rp5,6 miliar.
Dengan besaran angka tersebut, publik tentu berhak bertanya: sejauh mana anggaran yang disiapkan mampu menghasilkan penyelenggaraan yang bukan hanya berjalan secara teknis, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat?
Tentu, setiap pos anggaran memiliki peruntukan dan mekanisme pertanggungjawaban masing-masing. Namun, besarnya dukungan pembiayaan semestinya berbanding lurus dengan kualitas perencanaan, komunikasi publik, pelayanan atlet, dan dampak kegiatan terhadap masyarakat.
Jangan sampai penyelenggaraan terlihat megah di atas kertas, tetapi atmosfernya justru seperti acara yang lupa mengundang penontonnya.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, muncul pula pertanyaan apakah minimnya promosi merupakan konsekuensi penghematan atau justru cerminan lemahnya perencanaan komunikasi penyelenggaraan.
Jika promosi dianggap tidak terlalu penting, ini jelas menjadi kekeliruan. Sebab, publikasi bukan sekadar urusan memasang baliho atau mencetak spanduk. Promosi merupakan bagian dari strategi membangun partisipasi, dukungan moral, kebanggaan daerah, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
Atlet Berjuang, Uang Transport Sempat Jadi Persoalan
Persoalan lain yang turut menambah daftar catatan penyelenggaraan adalah sebelumnya munculnya keluhan terkait belum cairnya uang transport atlet Kota Bekasi.
Isu tersebut tentu perlu mendapat penjelasan dan penyelesaian yang transparan dari pihak terkait.
Atlet merupakan ujung tombak dalam kompetisi olahraga. Mereka berlatih, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kepentingan pribadi demi membawa nama daerah. Karena itu, persoalan hak dan kebutuhan pendukung atlet semestinya menjadi perhatian serius, bukan justru menambah beban di tengah perjuangan mereka.
Ironis apabila daerah mampu menggelontorkan anggaran besar untuk menyukseskan penyelenggaraan, tetapi urusan mendasar yang berkaitan dengan kenyamanan dan dukungan atlet masih menjadi bahan keluhan publik.
Penyelenggaraan olahraga tidak cukup hanya memastikan pertandingan terlaksana. Ada manusia yang harus diperhatikan di balik setiap nomor pertandingan: atlet, pelatih, ofisial, relawan, hingga masyarakat yang menjadi bagian dari ekosistem olahraga.
Kepemimpinan KONI Ikut Dipertanyakan
Sepinya gaung Porprov XV Jabar 2026 juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas kepemimpinan KONI Kota Bekasi.
Sebagai organisasi yang memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, KONI tidak semestinya hanya hadir dalam urusan teknis kompetisi dan pencapaian medali.
KONI juga memiliki tanggung jawab moral dan organisatoris untuk memastikan momentum Porprov menjadi bagian dari penguatan ekosistem olahraga daerah.
Ketika masyarakat tidak mengetahui penyelenggaraan Porprov, promosi tidak menjangkau lingkungan warga, dukungan terhadap atlet belum terbentuk secara luas, dan persoalan transport atlet sempat menjadi sorotan, maka evaluasi terhadap koordinasi dan kepemimpinan organisasi olahraga menjadi sesuatu yang wajar.
Pertanyaannya sederhana: apakah keberhasilan KONI sebagai tuan rumah hanya akan diukur dari jumlah pertandingan yang terlaksana dan medali yang berhasil diraih?
Jika demikian, ada aspek penting yang berpotensi terlupakan, yakni bagaimana olahraga benar-benar menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
Porprov seharusnya menjadi ruang untuk mendekatkan olahraga dengan warga, memperkenalkan atlet daerah kepada generasi muda, menghidupkan komunitas olahraga, serta membangun kebanggaan terhadap identitas Kota Bekasi.
Jangan sampai KONI sibuk menghitung medali, sementara masyarakat bahkan tidak tahu di mana pertandingan berlangsung.
UMKM Jangan Hanya Jadi Penonton di Pesta Olahraga
Hal lain yang tidak kalah penting adalah dampak ekonomi Porprov terhadap masyarakat.
Kegiatan olahraga berskala provinsi seharusnya mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Kehadiran atlet, ofisial, keluarga atlet, suporter, dan pengunjung dari berbagai kabupaten/kota merupakan peluang bagi pelaku usaha lokal.
Pedagang makanan dan minuman, UMKM, jasa transportasi, pelaku ekonomi kreatif, hingga komunitas lokal semestinya mendapat ruang untuk terlibat.
Namun, bagaimana UMKM bisa memperoleh manfaat jika masyarakat tidak mengetahui lokasi pertandingan dan aktivitas penyelenggaraan tidak dikemas sebagai magnet keramaian?
Pesta olahraga semestinya bukan hanya menguntungkan penyelenggara atau menjadi panggung bagi kalangan olahraga. Momentum ini harus bisa dirasakan oleh pedagang kecil, pelaku usaha lokal, dan masyarakat di sekitar venue.
Jangan sampai Porprov ramai dalam laporan pertanggungjawaban, tetapi sepi dalam perputaran ekonomi warga.
Semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan juga menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pembangunan dan penyelenggaraan keolahragaan. Artinya, olahraga bukan semata urusan atlet dan organisasi, melainkan juga menyangkut partisipasi publik dan pembangunan budaya olahraga.
Melihat berbagai persoalan tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bekasi mendesak agar evaluasi dilakukan segera tanpa harus menunggu seluruh rangkaian Porprov selesai.
Setidaknya ada tiga hal yang harus menjadi prioritas perbaikan.
Pertama, mengevaluasi secara menyeluruh strategi publikasi Dispora Kota Bekasi. Promosi harus dilakukan secara lebih agresif, terencana, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Kedua, memperluas sosialisasi hingga tingkat kecamatan, kelurahan, RT/RW, sekolah, serta komunitas. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai jadwal, cabang olahraga, dan lokasi pertandingan.
Ketiga, membuka ruang yang lebih besar bagi UMKM dan komunitas lokal di sekitar arena pertandingan. Dengan demikian, Porprov tidak hanya menjadi kompetisi olahraga, tetapi juga momentum pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Evaluasi tidak perlu menunggu Porprov selesai. Selama masih berlangsung, perbaikan harus segera dilakukan. Jangan sampai Kota Bekasi hanya sukses menjadi tuan rumah secara administratif, tetapi gagal membangun kemeriahan dan partisipasi warganya,” pungkas Wildan.
Porprov XV Jawa Barat 2026 masih berlangsung. Artinya, kesempatan untuk memperbaiki kekurangan belum tertutup.
Pemerintah Kota Bekasi, Dispora, KONI, serta seluruh pihak terkait masih memiliki waktu untuk membangun atmosfer kompetisi yang lebih hidup.
Caranya bukan semata menambah seremoni atau memperbanyak dokumentasi kegiatan, melainkan memastikan informasi sampai kepada warga, atlet memperoleh dukungan yang layak, venue menjadi pusat aktivitas masyarakat, dan UMKM mendapatkan kesempatan ekonomi.
Pasalnya ukuran keberhasilan sebuah pesta olahraga tidak cukup hanya dilihat dari berapa banyak pertandingan yang diselesaikan, berapa medali yang diraih, atau berapa besar anggaran yang terserap.
Ada ukuran lain yang jauh lebih sederhana, tetapi mendasar: apakah masyarakat tahu, hadir, mendukung, bangga, dan ikut merasakan manfaatnya?
Jangan sampai Porprov XV Jabar 2026 dikenang sebagai pesta olahraga yang sukses menyelenggarakan pertandingan, tetapi gagal mengundang masyarakat untuk ikut berpesta.
Menjadi tuan rumah bukan sekadar menyediakan lapangan pertandingan, menyiapkan anggaran, dan memasang papan nama penyelenggara. Menjadi tuan rumah berarti membuat seluruh warga merasa bahwa pesta itu memang milik mereka.
Kalau atlet sudah bertanding, anggaran sudah digelontorkan, tetapi warga masih bertanya “Porprov apaan?”, mungkin yang perlu dipertandingkan berikutnya bukan hanya kemampuan atlet, melainkan juga keseriusan penyelenggara membangun komunikasi publik.
Kota Bekasi jangan hanya menjadi tuan rumah di atas kertas. Porprov harus benar-benar hadir di tengah masyarakat. ***
