LAMPUNG TIMUR – Rumah penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Lampung Timur berpotensi memiliki penanda khusus. Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyatakan setuju dengan pemasangan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin, Penerima PKH, BLT dan Bansos”. Namun, kebijakan yang dimaksudkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran itu harus memiliki aturan main yang jelas.
Ela mengingatkan, jangan sampai niat menertibkan penerima bantuan justru berubah menjadi persoalan baru. Apalagi, label kemiskinan yang ditempel di dinding rumah bukan perkara sederhana bagi keluarga yang bersangkutan. Ada persoalan martabat, privasi, hingga potensi stigma sosial yang harus diperhitungkan.
Pernyataan itu disampaikan Ela seusai mengikuti kegiatan jalan sehat di Lapangan Sribawono, Sabtu (8/11/2026).
“Saya setuju, tetapi harus dengan mekanisme dan ketentuan agar tidak terkesan ada diskriminasi yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” ujar Ela.
Menurutnya, pemasangan stiker tidak boleh dilakukan secara membabi buta terhadap seluruh keluarga penerima bantuan. Sasaran utamanya justru penerima yang dinilai masuk kategori mampu, tetapi masih tercatat menikmati program bantuan pemerintah.
“Mekanismenya tidak semua rumah ditempeli, tetapi kategori golongan mampu yang menerima bantuan. Kalau mereka menolak dipasang stiker, maka harus membuat pernyataan mengundurkan diri,” tambahnya.
Pernyataan tersebut sekaligus membuka persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat: siapa sebenarnya yang berhak menerima bantuan sosial?
Di tengah masyarakat, ketidaktepatan sasaran bansos bukan lagi cerita baru. Ada keluarga yang kondisi ekonominya relatif mapan masih tercatat sebagai penerima, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru belum tersentuh bantuan.
Ironisnya, data kemiskinan terkadang terlihat lebih sejahtera daripada kenyataan di lapangan. Di atas kertas seseorang masih tergolong miskin, meski kondisi kehidupannya sudah berubah. Sebaliknya, warga yang setiap hari bergulat dengan kebutuhan pokok justru harus puas menunggu namanya masuk daftar penerima.
Karena itu, pemasangan stiker tidak semestinya berhenti sebagai urusan menempelkan tulisan di dinding rumah. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah membenahi validitas data, memastikan kriteria penerima, serta menyediakan mekanisme pengaduan bagi masyarakat.
Sebelumnya, desakan pemasangan stiker muncul dari masyarakat yang menilai penyaluran bantuan pemerintah belum sepenuhnya tepat sasaran. Penanda di rumah dianggap bisa menjadi instrumen kontrol sosial agar penerima bantuan lebih mudah diketahui dan diawasi.
DPRD Lampung Timur bahkan telah melayangkan surat kepada Dinas Sosial terkait rencana pemasangan stiker sekaligus validasi data penerima bantuan sosial.
Langkah tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Sebab, persoalan bansos bukan sekadar siapa yang bersedia rumahnya ditempeli stiker dan siapa yang memilih mengundurkan diri.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa keluarga miskin tidak dipermalukan hanya karena menerima haknya. Jangan sampai warga yang membutuhkan bantuan justru harus menanggung beban sosial tambahan, sementara mereka yang tidak layak menerima masih nyaman berlindung di balik data lama. ***
