PALU – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi tegas terkait pengelolaan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Seluruh izin pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) mulai sekarang harus memberikan manfaat minimal 70 persen bagi negara. Bahkan, pemerintah membuka peluang mengambil alih kepemilikan saham perusahaan tambang demi memastikan keuntungan sumber daya alam lebih banyak dinikmati bangsa Indonesia.
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri pembukaan Tanwir Muhammadiyah sekaligus Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Di hadapan pimpinan Muhammadiyah dan para undangan, Prabowo secara khusus meminta jajaran kementerian, terutama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), membenahi tata kelola pertambangan yang selama ini dinilai belum memberikan manfaat maksimal bagi negara.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” tegas Prabowo.
Meski demikian, Presiden tidak menutup pintu bagi investor yang ingin menanamkan modal di sektor pertambangan Indonesia. Namun, ia menegaskan investasi harus memberikan keuntungan yang lebih besar bagi bangsa setelah modal yang ditanamkan investor kembali.
“Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal boleh, investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” ujarnya.
Tidak hanya sektor pertambangan, Prabowo juga memerintahkan pembenahan sistem pengawasan ekspor nasional. Seluruh aktivitas ekspor harus melalui satu pintu, yakni lembaga yang ditunjuk pemerintah.
Menurutnya, mekanisme tersebut diperlukan untuk menutup celah manipulasi laporan ekspor yang berpotensi merugikan penerimaan negara.
Prabowo mencontohkan praktik pelaporan yang tidak sesuai dengan volume barang sebenarnya. Barang yang dikirim ke luar negeri sebanyak 100 ton, misalnya, justru dilaporkan hanya 50 ton.
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, melalui lembaga yang ditunjuk sehingga negara tak bisa dibohongi lagi. Jangan ekspor 100 ton, laporan 50 ton,” kata Prabowo.
Ia menilai pengawasan yang lemah terhadap pengelolaan kekayaan alam dan aktivitas ekspor dapat membuat keuntungan besar justru dinikmati pihak tertentu, sementara negara dan masyarakat tidak memperoleh manfaat yang sepadan.
Prabowo juga menyinggung persoalan tata kelola di sejumlah daerah. Ia mengaku menemukan berbagai persoalan dalam laporan dan praktik pengelolaan sumber daya alam yang perlu segera dibenahi.
Lebih jauh, Prabowo menegaskan pembenahan pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian dari komitmennya memperbaiki sistem ekonomi nasional yang dinilai telah menyimpang dari amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Ia menyatakan akan menggunakan sisa masa mandat kepresidenannya untuk mengembalikan arah perekonomian Indonesia pada prinsip ekonomi kekeluargaan sebagaimana diwariskan para pendiri bangsa.
“Saya berkeyakinan sebagai mandataris menerima mandat rakyat, saya bertekad sisa mandat saya akan terus memperbaiki sistem ekonomi yang dianggap menyimpang dari Pasal 33 dan 34 UUD 1945,” tegasnya.
Menurut Prabowo, sistem ekonomi kekeluargaan bukanlah gagasan baru yang lahir dari pemerintahannya. Prinsip tersebut merupakan amanat konstitusi yang harus dipertahankan dan dijalankan dalam pengelolaan perekonomian nasional.
“Harus ditegaskan bahwa ekonomi kita ekonomi kekeluargaan. Ini bukan karangan Prabowo, ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita yang dititipkan kepada kita. Ini hampir hilang, ada pihak-pihak yang ingin menghilangkan pasal tersebut,” ungkapnya.
Ia kemudian kembali menekankan prinsip penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Prabowo mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan hanya menjadi sumber keuntungan segelintir kelompok.
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengungkapkan telah berkomunikasi dengan sejumlah ketua umum untuk membicarakan keberanian melakukan perbaikan terhadap sistem ekonomi nasional.
Ia mengaku optimistis mulai muncul kesadaran untuk membenahi berbagai penyimpangan yang selama ini terjadi.
“Saya sudah bicara dengan ketua umum, berani enggak melakukan perbaikan. Alhamdulillah sudah ada kesadaran,” ujarnya.
Prabowo menegaskan mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan perubahan dalam tata kelola ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah harus berani melakukan koreksi terhadap sistem yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.
Instruksi mengenai minimal 70 persen manfaat hasil pertambangan untuk negara dan kewajiban ekspor melalui satu pintu menjadi bagian dari agenda besar tersebut.
Melalui kebijakan itu, Presiden ingin memastikan kekayaan alam Indonesia tidak hanya tercatat sebagai potensi ekonomi, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi negara dan kesejahteraan masyarakat.
Pesan utama Prabowo dalam forum Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah tersebut adalah pengembalian pengelolaan kekayaan nasional pada amanat konstitusi yakni sumber daya alam harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.***
