JAKARTA — Upaya terbaru meredakan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali kandas bahkan sebelum benar-benar dimulai. Rencana perundingan di Islamabad praktis “bubar jalan”, menyusul keputusan mendadak dari kedua pihak untuk tidak melanjutkan pertemuan.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dilaporkan meninggalkan Pakistan pada Sabtu (25/4/2026) malam waktu setempat. Di saat hampir bersamaan, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, justru memerintahkan utusannya untuk tidak berangkat ke Islamabad.
Alih-alih diplomasi tatap muka, Trump memilih pendekatan yang lebih praktis, atau mungkin lebih impulsif, tergantung sudut pandang.
Melalui platform Truth Social, ia menulis:
“Jika mereka ingin berbicara, yang harus mereka lakukan hanyalah menelepon!”
Pesan yang terdengar efisien, tapi dalam dunia diplomasi internasional yang penuh protokol dan simbolisme pendekatan ini terasa seperti mengubah perundingan geopolitik menjadi urusan layanan pelanggan.
Sebelumnya, Gedung Putih sempat mengumumkan rencana pengiriman utusan, termasuk Steve Witkoff dan Jared Kushner, untuk menghadiri perundingan lanjutan.
Pertemuan ini dirancang sebagai kelanjutan dari dialog awal April 2026 yang mempertemukan:
- Wakil Presiden AS, JD Vance
- Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Qalibaf
Namun dengan batalnya kehadiran kedua pihak, perundingan yang diharapkan menjadi titik terang justru berubah menjadi “janji temu yang tidak pernah terjadi”.
Dari sisi Teheran, keraguan terhadap komitmen Washington semakin menguat. Salah satu pemicunya adalah langkah militer AS yang memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran, sebagai respons atas meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz.
Bagi Iran, langkah tersebut sulit dipisahkan dari pesan politik.
“Masih harus dilihat apakah AS benar-benar serius tentang diplomasi,” ujar Abbas Araghchi.
Dalam bahasa yang lebih lugas: sulit bicara damai kalau tekanan tetap jalan.
Kegagalan diplomasi ini tidak berdiri sendiri. Di saat yang sama, situasi di kawasan Timur Tengah ikut memanas.
Gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hizbullah kembali retak. Pada Sabtu (25/4/2026), kedua pihak dilaporkan saling baku tembak.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bahkan memerintahkan operasi militer yang lebih agresif terhadap Hizbullah di Lebanon.
Artinya, ketika satu jalur diplomasi macet, jalur militer justru semakin “ramai”.***
