JAKARTA – Musim kemarau 2026 mulai mengintip di depan mata. Namun kali ini pemerintah memilih tidak panik. Kementerian Pertanian (Kementan) bahkan percaya diri bahwa ancaman kekeringan tahun ini tidak akan berubah menjadi mimpi buruk seperti saat El Nino menghantam Indonesia pada 2015 dan 2023.
Pesan yang ingin disampaikan sederhana: matahari boleh terik, tetapi sawah tidak boleh kering dan produksi pangan tidak boleh tumbang.
Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi mengatakan hasil pemantauan data BMKG dan satelit NOAA menunjukkan kondisi iklim tahun ini relatif lebih terkendali dibandingkan periode El Nino kuat yang pernah membuat petani waswas dan produksi pangan terganggu.
“Kalau melihat data yang kami pantau setiap hari, kondisi 2026 tidak seberat 2015 dan juga tidak seberat 2023. Karena itu yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, bukan menimbulkan kekhawatiran berlebihan,” ujar Suwandi Rabu (17/6).
Optimisme tersebut bukan tanpa alasan. Pemerintah saat ini sedang membangun fondasi besar menuju swasembada pangan yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Bagi pemerintah, pangan bukan hanya urusan perut. Pangan adalah urusan kedaulatan bangsa. Jika stok pangan aman, negara tenang. Jika sawah produktif, ekonomi desa bergerak. Sebaliknya, jika produksi pangan terganggu, dampaknya bisa menjalar ke mana-mana, mulai dari harga beras hingga daya beli masyarakat.
Karena itulah Kementan memilih menghadapi kemarau dengan persiapan, bukan dengan kepanikan.
Berbagai program penguatan produksi telah digencarkan mulai dari optimasi lahan, cetak sawah baru, pengembangan irigasi perpompaan, penyediaan benih unggul, hingga penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menghadapi puncak musim kemarau pada Juli hingga September, Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahkan telah menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk bergerak lebih awal.
Daerah diminta memetakan wilayah rawan kekeringan, memperbaiki jaringan irigasi, melakukan normalisasi saluran air, mengoptimalkan waduk dan embung, serta memperkuat sistem peringatan dini agar petani tidak terlambat mengambil langkah penyelamatan.
“Kita minta daerah melakukan pemetaan wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan sehingga langkah penyelamatan bisa dilakukan lebih cepat dan lebih tepat,” kata Suwandi.
Selain mengandalkan infrastruktur air, pemerintah juga memperkuat senjata biologis berupa benih unggul tahan kekeringan. Varietas seperti Inpari, Inpago, Situ Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran dan sejumlah varietas genjah lainnya disiapkan untuk menghadapi cuaca ekstrem.
Petani juga didorong menerapkan teknologi hemat air, mempercepat masa tanam setelah panen, serta memanfaatkan pola tanam yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.
Salah satu strategi yang dianggap efektif adalah meningkatkan indeks pertanaman. Dengan mempercepat jeda tanam menjadi maksimal 14 hari setelah panen, frekuensi tanam bisa meningkat tanpa perlu membuka lahan baru.
Logikanya sederhana. Jika biasanya petani menanam dua kali setahun, maka didorong menjadi tiga kali. Jika sebelumnya hanya sekali, maka ditingkatkan menjadi dua kali. Produksi naik bukan karena sawah bertambah luas, melainkan karena sawah bekerja lebih produktif.
Tak hanya itu, petani juga diajak memanfaatkan lahan melalui sistem tumpang sari dengan komoditas bernilai ekonomi seperti kacang tanah, kacang hijau dan aneka sayuran.
Menariknya, Kementan justru melihat sisi positif musim kemarau. Selama pasokan air tersedia, intensitas sinar matahari yang tinggi dapat menjadi faktor pendukung peningkatan produktivitas tanaman.
Artinya, kemarau tidak selalu identik dengan gagal panen. Dalam kondisi tertentu, kemarau justru bisa menjadi sahabat petani.
Ibarat memasak nasi, sinar matahari adalah api yang dibutuhkan tanaman. Masalah baru muncul jika apinya besar tetapi airnya habis. Karena itu pemerintah kini fokus memastikan sumber air tetap tersedia.
Untuk tujuan tersebut, sistem irigasi perpompaan menjadi andalan utama. Tahun 2026 pemerintah menyiapkan tambahan pompa yang mampu melayani sekitar satu juta hektare lahan pertanian. Jumlah itu melengkapi jaringan perpompaan yang sebelumnya telah mendukung pengairan sekitar dua juta hektare lahan di berbagai wilayah Indonesia.
Secara total, sekitar 57 ribu unit pompa air disiapkan pemerintah sepanjang tahun ini untuk memperkuat ketahanan sektor pertanian menghadapi musim kemarau.
“Kekuatan utama kita menghadapi musim kemarau adalah sistem perpompaan, pengelolaan sumber air dari waduk, embung, sungai maupun sumur yang terhubung dengan teknologi dan energi yang memadai,” jelas Suwandi.
Koordinasi lintas kementerian juga terus diperkuat bersama Kementerian Pekerjaan Umum, PLN, dan Kementerian ESDM guna memastikan pasokan air serta energi tetap tersedia untuk mendukung operasional pompa di lapangan.
Di sisi perlindungan petani, pemerintah menyiapkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan nilai pertanggungan hingga Rp6 juta per hektare bagi petani yang mengalami gagal panen akibat bencana.
Bantuan benih gratis, sarana produksi, alat mesin pertanian hingga pendampingan percepatan tanam kembali juga telah disiapkan sebagai jaring pengaman apabila terjadi kekeringan di sejumlah wilayah.
Kini tantangannya bukan lagi apakah kemarau akan datang atau tidak. Sebab kemarau adalah siklus alam yang pasti terjadi. Tantangan sesungguhnya adalah apakah seluruh kesiapan yang telah disusun mampu diterjemahkan menjadi produksi pangan yang tetap melimpah di lapangan.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan menghadapi kemarau bukan diukur dari banyaknya rapat atau jumlah pompa yang dibagikan, melainkan dari satu hal yang paling sederhana: lumbung petani tetap terisi dan harga pangan tetap terkendali.
