KOTA BEKASI – Di Perumahan Dosen IKIP, Jatikramat, Jatiasih, hujan bukan lagi sekadar cuaca. Ia sudah berubah menjadi alarm kepanikan. Warga di sana tak lagi bertanya “berapa lama hujan turun”, melainkan “air bakal setinggi apa hari ini”.
Kurang lebih 30 tahun lamanya, warga Perumahan Dosen IKIP hidup berdampingan dengan banjir. Namun kini, situasinya tak lagi sekadar mengganggu melainkan perlahan mematikan kehidupan sosial, ekonomi, bahkan harapan warga untuk bertahan.
Ironisnya, di tengah berbagai proyek pengendalian banjir yang sudah dibangun pemerintah, air justru makin mudah masuk ke rumah-rumah warga.
“Hujan 15 sampai 20 menit saja sekarang sudah banjir,” kata Ketua RW 02 Perumahan Dosen IKIP, Heru Suryo Negoro, saat mengadu ke Komisi II DPRD Kota Bekasi, Senin (18/5/2026).
Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi bagi warga di sana, itu adalah gambaran hidup yang melelahkan.
Secara geografis, Perumahan Dosen IKIP berada di cekungan yang oleh warga disebut seperti mangkok raksasa. Air dari kawasan hulu mengalir dan berkumpul di sana. Ketika hujan turun, komplek itu berubah seperti kolam penampungan besar yang tak punya saluran keluar memadai.
Jika dulu banjir datang saat hujan deras berjam-jam, kini hujan singkat pun cukup membuat warga sibuk menyelamatkan barang elektronik, kasur, hingga kendaraan.
“Terakhir banjir mencapai 80 sentimeter, hampir satu meter. Warga sudah lelah, sudah apatis,” ujar Heru.
Kelelahan itu terlihat nyata.Rumah-rumah kosong mulai bermunculan. Dalam satu RT, belasan rumah ditinggalkan pemiliknya karena tak sanggup lagi hidup dalam siklus banjir yang terus berulang.
Sebagian bangunan rusak dimakan kelembapan. Ada yang retak. Ada yang ambruk perlahan.
Dan karena kawasan itu dikenal langganan banjir, rumah-rumah tersebut bahkan sulit dijual.
Di Perumahan Dosen IKIP, banjir tidak hanya merendam lantai rumah. Ia juga menenggelamkan nilai properti dan masa depan penghuninya.
Warga sebenarnya bukan tanpa infrastruktur. Di kawasan itu sudah dibangun dua polder dan empat pompa air sebagai sistem pengendali banjir.
Namun menurut warga, keberadaan fasilitas tersebut justru belum memberi dampak signifikan. Alih-alih menjadi solusi, polder dinilai salah posisi.
Polder berada di bagian belakang kawasan dan lebih banyak menerima aliran air dari perumahan di hulu, bukan membuang air dari dalam komplek IKIP sendiri.
Akibatnya, saat hujan deras datang, air terjebak di permukiman dan sangat bergantung pada kerja pompa.
Jika pompa terlambat bekerja atau debit terlalu tinggi, rumah warga kembali jadi korban.
Situasi ini membuat warga mulai mempertanyakan: apakah proyek pengendalian banjir selama ini benar-benar dirancang berdasarkan kebutuhan lapangan atau sekadar proyek fisik di atas kertas?
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mengakui adanya keluhan serius terkait efektivitas polder tersebut. Ia bahkan menyebut ada dugaan kesalahan perencanaan sejak awal pembangunan.
“Banyak yang menilai polder IKIP itu ada kesalahan perencanaan. Karena posisinya lebih tinggi dari permukiman, jadi sangat bergantung pada pompa,” ujar Latu.
Pernyataan itu terasa pahit bagi warga.
Sebab jika benar ada kesalahan desain sejak awal, maka yang membayar dampaknya selama puluhan tahun adalah masyarakat. Bukan konsultan. Bukan kontraktor. Bukan pejabat yang dulu meresmikan proyek.
Melainkan warga biasa yang tiap musim hujan harus mengangkat kulkas, mengepel lumpur, dan menenangkan anak-anak saat air mulai naik ke ruang tamu.
Masalah banjir di kawasan tersebut juga diperparah kondisi Kali Jatikramat yang terhubung dengan Kali Cakung.
Saat hujan deras, debit air meningkat dan sungai meluap. Di sisi lain, banyak bangunan berdiri terlalu dekat bahkan di atas turap sungai, membuat ruang aliran air semakin sempit.
Fenomena ini sebenarnya bukan cerita baru di kota-kota penyangga Jakarta bahwa
sungai dipersempit, resapan hilang, lalu banjir disalahkan sepenuhnya pada hujan.
Komisi II DPRD Kota Bekasi kini meminta warga mengajukan audiensi langsung dengan Wali Kota Bekasi agar persoalan tersebut bisa dibahas lintas dinas dan melibatkan BBWSCC.
Latu menyebut penanganan banjir harus dilakukan terintegrasi dari hulu ke hilir dan akan didorong masuk dalam pembahasan RAPBD 2027.
“Yang penting ada goodwill atau iktikad baik dari pemerintah daerah,” katanya.
Namun bagi warga Perumahan Dosen IKIP, kata “goodwill” mungkin terdengar terlalu abstrak.
Sebab selama tiga dekade, yang mereka lihat bukan solusi permanen, melainkan air yang terus datang berulang.
Dan di sana, setiap mendung yang muncul di langit selalu membawa satu pertanyaan yang sama bahwa “Malam ini banjir lagi atau tidak?”.***
