WAWAINEWS.ID – Menjelang menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO pada 7–8 Juli di Ankara, Turki justru membuka panggung dengan babak yang memantik kontroversi. Bukan soal strategi pertahanan atau diplomasi, melainkan gelombang penangkapan terhadap ratusan orang yang dianggap berpotensi mengganggu jalannya pertemuan para pemimpin negara anggota aliansi militer terbesar di dunia itu.
Ironisnya, ketika NATO kerap menggaungkan demokrasi, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia sebagai fondasi aliansi, jalan-jalan Ankara justru disterilkan dari suara-suara yang berpotensi berbeda pendapat. Seolah pesan yang ingin disampaikan sederhana: tamu negara boleh datang, tetapi kritik diminta menunggu di luar pagar.
KTT NATO kali ini berlangsung dalam suasana yang tidak sepenuhnya harmonis. Aliansi tersebut tengah menghadapi dinamika internal menyusul sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berulang kali melontarkan kritik terhadap sekutu-sekutu Eropa mengenai beban anggaran pertahanan.
Bagi Turki, forum ini memiliki arti strategis. Sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar kedua di NATO setelah Amerika Serikat, Ankara memegang posisi penting di sayap tenggara aliansi, terutama di kawasan Laut Hitam, Timur Tengah, hingga Mediterania.
Pertemuan ini juga menjadi kunjungan pertama Presiden AS ke Turki dalam 17 tahun terakhir, sejak Barack Obama melawat pada 2009.
Namun, menjelang perhelatan internasional tersebut, pemerintah Turki justru menggencarkan operasi keamanan berskala besar.
Sejumlah media melaporkan sedikitnya 225 orang ditangkap hanya dalam beberapa hari terakhir. Dari jumlah itu, 178 orang masih ditahan.
Mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai dari aktivis hak asasi manusia, pegiat lingkungan, akademisi, hingga jurnalis.
Tak hanya itu, pemerintah juga memberlakukan larangan demonstrasi selama dua pekan di Ankara sebagai bagian dari pengamanan menjelang berlangsungnya KTT NATO.
Kejaksaan Turki menyatakan seluruh penangkapan dilakukan berdasarkan penyelidikan terhadap dugaan aktivitas organisasi teroris yang masih berlangsung.
Menurut jaksa, operasi tersebut bertujuan mengungkap jaringan kelompok yang dianggap mengancam keamanan nasional.
Di antara mereka yang ditangkap terdapat perwakilan Yayasan TEMA Ankara Nevzat Özer, ekonom Emel Memi Parmaksız, serta pemimpin redaksi portal LGBTQ Kaos GL, Yıldız Tar.
Dua pengacara, Semra Demir dan Kırat Bafra, juga ditahan atas tuduhan memiliki hubungan dengan organisasi teroris bersenjata dan hingga kini masih menjalani penahanan praperadilan.
Sebagian besar pemeriksaan difokuskan pada dugaan keterkaitan dengan Partai Komunis Turki/Marxis-Leninis (TKP/ML), organisasi yang telah lama dikategorikan pemerintah Turki sebagai kelompok teroris.
Para penyidik menelusuri dugaan penggunaan nama samaran, pelatihan militer, hingga struktur organisasi bawah tanah. Namun, para tersangka membantah seluruh tuduhan tersebut. Bahkan, beberapa di antaranya mengaku tidak pernah mengetahui keberadaan organisasi yang dimaksud.
Langkah pemerintah Turki memicu tanda tanya besar.
Mengapa operasi besar-besaran dilakukan tepat sebelum KTT NATO? Jika tujuannya menjaga keamanan, mengapa sasarannya justru banyak berasal dari kalangan aktivis sipil dan jurnalis?
Ilmuwan politik Berk Esen menilai pola tersebut bukan hal baru.
Menurutnya, menjelang penyelenggaraan KTT NATO sebelumnya di Turki, aparat juga melakukan operasi serupa terhadap kelompok-kelompok kiri.
Ia menduga penangkapan kali ini lebih ditujukan untuk mencegah munculnya aksi demonstrasi selama para pemimpin dunia berada di Ankara.
“Banyak dari mereka yang ditahan bahkan tidak memiliki afiliasi politik yang jelas. Hal ini menunjukkan lemahnya independensi sistem peradilan Turki,” ujarnya.
Dengan kata lain, jika sebuah demonstrasi belum terjadi tetapi orang-orangnya sudah lebih dulu diamankan, pemerintah tampaknya memilih menghapus kemungkinan protes sebelum spanduk sempat dibentangkan.
Gelombang penangkapan tersebut menuai kritik tajam dari organisasi hak asasi manusia Human Rights Watch (HRW).
Deputi Direktur Divisi Eropa dan Asia Tengah HRW, Benjamin Ward, menilai penggunaan Undang-Undang Antiteror untuk melakukan penangkapan massal menjelang KTT NATO merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan.
“Penyalahgunaan Undang-Undang Terorisme untuk melakukan penangkapan massal dan membungkam orang-orang menjelang KTT NATO bertentangan dengan nilai-nilai dasar aliansi.”
Ward juga menyebut larangan demonstrasi serta penahanan terhadap aktivis semakin memperlihatkan kecenderungan represif pemerintah Turki terhadap kebebasan sipil.
Ia mendesak negara-negara anggota NATO agar tidak hanya membahas isu keamanan regional, tetapi juga memberi tekanan kepada Ankara terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.
KTT NATO di Ankara sedianya menjadi ajang memperkuat solidaritas menghadapi tantangan keamanan global.
Namun sebelum para pemimpin dunia duduk di meja perundingan, perhatian publik internasional lebih dulu tertuju pada situasi di luar ruang konferensi.
Di satu sisi, pemerintah Turki menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari pengamanan nasional. Di sisi lain, kelompok masyarakat sipil melihatnya sebagai sinyal semakin menyempitnya ruang demokrasi.
Karena dalam politik modern, ancaman terbesar terhadap sebuah konferensi belum tentu berasal dari demonstrasi. Kadang justru muncul ketika keamanan dijadikan alasan untuk membungkam suara yang berbeda.***
