JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta kepala desa (Kades) segera membentuk tim relawan pemutakhiran data desa yang berbasis SDGs Desa.
“Pemutakhiran yang dimaksud ialah soal data desa yang memuat kondisi terkini perihal status warga, seperti jumlah kemiskinan, kelaparan, kesehatan, dan sebagainya, dilengkapi nama dan alamat,”ungkap Gus Menteri sapaan akrabnya, katanya saat melakukan sapa desa dengan kades se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara virtual, Selasa (2/2).
Nanti lanjutnya, akan ada juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknisnya (petunjuk teknis), segera akan turun dari Kemendes. Dikatakan metode yang digunakan dalam pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa itu sama seperti saat mendata calon penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.
Tim relawan akan melakukan pendataan berbasis RT dan RW. Sebelumnya dilakukan relawan desa lawan Covid-19. Sekarang dilakukan oleh relawan desa pemutakhiran data desa. Gus Menteri meminta desa-desa untuk segera melaksanakan pendataan.
Adapun untuk operasionalisasi kegiatan ini bisa didanai melalui dana desa, sebagaimana sebelumnya ketika melakukan pendataan BLT dana desa.
“Ini sangat-sangat penting untuk kepentingan desa itu sendiri,” tegasnya. Ia menegaskan siapa pun pemimpinnya, maka perencanaan akan tepat sasaran bila didasari data yang valid, akurat, dan benar.
Tim relawan akan melakukan pendataan berbasis RT dan RW. Sebelumnya dilakukan relawan desa lawan Covid-19. Sekarang dilakukan oleh relawan desa pemutakhiran data desa. Gus Menteri meminta desa-desa untuk segera melaksanakan pendataan.
Adapun untuk operasionalisasi kegiatan ini bisa didanai melalui dana desa, sebagaimana sebelumnya ketika melakukan pendataan BLT dana desa. “Ini sangat-sangat penting untuk kepentingan desa itu sendiri,” tegasnya. Ia menegaskan siapa pun pemimpinnya, maka perencanaan akan tepat sasaran bila didasari data yang valid, akurat, dan benar.
“Karena bapak ibu kepala desa, kalau kita, siapa pun dia sebagai pemimpin akan memiliki perencanaan yang bagus, akan memiliki perencanaan yang akan tepat sasaran kalau perencanaan itu didasarkan pada data yang valid dan akurat dan data yang dimiliki data yang benar,” jelasnya.
Gus Menteri meyakini ketika desa melakukan pendataan yang dilakukan oleh warganya sendiri, dan di bawah komando kades, 99 persendata tersebut pasti benar. “Kenapa? Karena yang mendata oleh (warga) kita (desa) sendiri. Itulah makanya SDGs Desa ini adalah arah pembangunan desa dari desa, oleh desa, untuk desa. Nah supaya untuk desanya ini benar, maka dibutuhkan data. Siapa yang harus mendata? Kita sendiri warga desa. Untuk apa kita mendata? Untuk kepentingan pembangunan desa kita sendiri. Sehingga dengan data yang dimiliki nanti adalah dari desa oleh desa untuk desa,” katanya kepada para kepala desa.
Untuk menyukseskan pemutakhiran data tersebut, Kemendes PDTT akan memfasilitasi terkait dengan aplikasi yang digunakan untuk pendataan.
Hal itu dilakukan agar lebih memudahkan desa dalam melakukan pendataan. “Jadi enggak usah fotokopi, enggak usah bikin instrumen dan lainnya. Cukup pakai aplikasi. Saya yakin seluruh desa di NTB insyaallah sudah ada jaringan internetnya, kecuali yang belum,” ungkap doktor honoris causa dari UNY ini. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan bahwa itulah tugas utama desa-desa di Februari-Maret. Ia berharap, NTB bisa jadi provinsi percontohan terkait dengan ketepatan dan kecepatan di dalam melakukan pendataan desa berbasis SDGs Desa.
“Aplikasinya akan segera dikirim, kemudian tutorial-tutorial pakai video juga sudah disiapkan karena tidak sulit maka nanti tinggal belajar melalui video yang dikirim sambil diisi, sambil berjalan, dan nanti ada pendampingan,” kata mantan ketua DPRD Jawa Timur ini.
Selain itu, Gus Menteri juga memerintahkan para pendamping desa untuk ikut terlibat dan mendalami aplikasi yang sudah disiapkan. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendukung kades di dalam pelaksanaan pendataan pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa. (*/JPNN)
