JAKARTA – Langkah Muhammad Qodari menggandeng “new media” atau yang ia sebut “homeless media” untuk bermitra dengan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia menuai kritik keras. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, bahkan menyebut langkah tersebut sebagai strategi komunikasi yang “blunder, amatir, dan dungu”.
Menurut Guntur, persoalan utama bukan semata kontroversi lama Qodari yang sebelumnya dikenal lewat wacana “Jokowi 3 Periode” hingga kedekatannya dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 melainkan cara Bakom RI membaca ekosistem media digital.
Guntur menilai kekuatan utama new media justru lahir dari independensi dan narasi organik yang dipercaya publik. Ketika negara masuk terlalu jauh dan mengumumkan perekrutan secara terbuka, menurutnya, citra independen itu otomatis runtuh.
“Netizen percaya karena mereka dianggap suara publik yang jujur, bukan pesanan. Begitu direkrut negara, statusnya berubah jadi buzzer plat merah,” sindir Guntur sebagaimana dikutip Wawai News, Selasa (12/5).
Ia menambahkan, langkah Qodari ibarat mengundang influencer anti-mainstream ke meja kekuasaan, lalu mengumumkannya lewat pengeras suara. Efeknya bukan memperkuat komunikasi pemerintah, tetapi justru membunuh aura independensi yang selama ini menjadi “jualan utama” media alternatif.
Dalam kritiknya, Guntur juga menyoroti inkonsistensi klaim Bakom RI. Sejumlah nama media digital yang disebut-sebut bakal diajak bekerja sama justru membantah pernah bergabung atau direkrut.
Situasi itu dianggap mempermalukan pihak yang disebut-sebut menjadi “partner bayangan” pemerintah.
“Kalau benar mereka direkrut, Qodari malah membuka aib sendiri di depan publik. Tapi lucunya, beberapa yang disebut justru buru-buru membantah,” katanya.
Sindiran pun bermunculan di media sosial. Ada yang menyebut proyek ini seperti “menjinakkan singa digital dengan proposal kerja sama”, sementara netizen lain menyamakan strategi itu dengan “membeli mikrofon kritik lalu berharap suaranya tetap nyaring”.
Fenomena ini memperlihatkan tantangan besar komunikasi pemerintah di era media sosial. Di satu sisi, pemerintah ingin mendekati komunitas digital agar pesan lebih efektif. Namun di sisi lain, publik justru sensitif terhadap indikasi kooptasi terhadap media independen.
Dalam logika komunikasi modern, media alternatif memperoleh pengaruh karena dianggap tidak berada dalam orbit kekuasaan. Ketika hubungan dengan pemerintah terlalu terang-terangan, kepercayaan publik bisa menguap lebih cepat daripada trending topic yang hanya bertahan semalam.
Alih-alih membangun kepercayaan, strategi yang terlalu agresif justru berpotensi menimbulkan kesan bahwa kritik ingin dipelihara, diarahkan, bahkan diseragamkan.
Perdebatan soal “homeless media” kini bukan lagi sekadar isu perekrutan mitra komunikasi. Polemik ini berkembang menjadi pertanyaan yang lebih besar: apakah pemerintah ingin merangkul kritik, atau justru mengubah kritik menjadi bagian dari mesin narasi resmi?
Bagi Guntur Romli, jawabannya sudah terlihat jelas. Sementara bagi publik digital, drama ini terasa seperti episode baru politik Indonesia, ketika media independen diajak masuk istana, tetapi publik malah curiga siapa sebenarnya yang sedang dijinakkan.***
