JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi “anak emas” pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun di tengah gencarnya pembelaan terhadap program tersebut, publik mulai mempertanyakan nasib janji-janji politik lainnya yang hingga kini belum menunjukkan progres signifikan.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mengingatkan bahwa mandat rakyat kepada Prabowo Subianto saat Pemilu 2024 bukan hanya soal MBG.
Menurutnya, pemerintah dan para pendukung Prabowo terkesan hanya fokus mempertahankan program MBG yang pada 2026 menelan anggaran mencapai Rp268 triliun, sementara sejumlah janji besar lainnya seolah tenggelam dari perbincangan publik.
“Jangan sampai publik dibuat seolah-olah hanya memilih program MBG saat Pilpres. Rakyat juga memberikan mandat terhadap janji tiga juta rumah, 19 juta lapangan pekerjaan, hilirisasi industri, hingga pengentasan kemiskinan ekstrem,” kata Fernando dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).
Belakangan, sejumlah tokoh di lingkaran kekuasaan, mulai dari Kepala Bakom Pemerintahan M. Qodari, Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi Hasan Nasbi, sejumlah juru bicara Partai Gerindra hingga Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa MBG tidak bisa dibatalkan karena telah memperoleh legitimasi politik dari rakyat.
Namun, menurut Fernando, logika tersebut seharusnya berlaku juga bagi seluruh janji politik Prabowo yang disampaikan selama masa kampanye.
Fernando menilai hingga saat ini publik belum melihat langkah konkret pemerintah dalam merealisasikan pembangunan dan renovasi tiga juta rumah layak huni.
Begitu pula dengan janji menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan.
Di tengah perlambatan ekonomi global, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) justru menghantui ribuan pekerja di berbagai sektor.
“Jika MBG dianggap mandat rakyat yang wajib dijalankan, maka janji tiga juta rumah dan 19 juta lapangan pekerjaan juga merupakan mandat yang sama dan harus direalisasikan dengan keseriusan yang setara,” ujarnya.
Ia menyebut, masyarakat kini menunggu keberpihakan pemerintah terhadap persoalan ekonomi yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Pemerintah mencatat angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,78 persen pada September 2025 dari sebelumnya 1,26 persen pada Maret 2024.
Namun Fernando mengaku meragukan data tersebut karena menurutnya kondisi ekonomi masyarakat di lapangan belum sepenuhnya membaik.
Selain itu, program hilirisasi industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), yang menjadi salah satu janji besar Prabowo, juga dinilai belum memperlihatkan arah yang jelas.
Padahal, kata dia, hilirisasi diyakini dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta memperkuat daya saing nasional.
Fernando juga menyoroti persoalan kebebasan beragama dan pendirian rumah ibadah yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Ia menilai negara belum sepenuhnya hadir dalam melindungi hak kelompok minoritas.
Berdasarkan data SETARA Institute, terdapat 221 kasus terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang 2025.
“Presiden seharusnya tampil di depan ketika ada kelompok masyarakat yang hak beribadahnya dirampas atau dipersulit mendirikan rumah ibadah. Itu juga bagian dari janji politik kepada rakyat,” katanya.
Fernando mengingatkan bahwa pemerintahan yang baik tidak boleh memilih-milih janji politik mana yang akan diprioritaskan hanya karena lebih populer atau memiliki dampak politik yang besar.
Ia menyebut jangan sampai pemerintah terjebak pada situasi di mana satu janji diperlakukan seperti “anak kandung”, sementara janji lainnya menjadi “anak tiri”.
“Rakyat memilih paket lengkap, bukan memilih satu menu saja. Kalau MBG dianggap kontrak politik yang wajib dipenuhi, maka janji-janji lainnya juga harus diperlakukan sama,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan bahwa dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi.
“Pemerintah harus ingat, kritik dan masukan dari rakyat merupakan bagian dari demokrasi. Kemarahan rakyat dalam sejarah telah berkali-kali menjatuhkan pemerintahan yang terlihat kuat sekalipun,” pungkasnya.***
