Tetapi kecepatan informasi membawa persoalan baru: kabar yang belum terverifikasi dapat berubah menjadi fitnah hanya dalam beberapa menit.
Karena itu, demokrasi desa membutuhkan bukan hanya keberanian berbicara, tetapi juga kedewasaan memeriksa informasi.
Kepala desa pun seharusnya tidak alergi terhadap kritik.
Justru warung kopi dapat menjadi semacam survei gratis bagi pemerintah desa. Di sana kepala desa bisa mendengar apa yang tidak selalu terdengar dalam rapat resmi.
Kalau warga memuji, dengarkan.
Kalau warga mengkritik, dengarkan lebih serius.
Sebab kritik yang datang dari warga desa sering kali lebih jujur daripada laporan yang sudah melewati beberapa meja birokrasi.
Desa Tidak Kekurangan Forum, tetapi Kekurangan Ruang untuk Didengar
Hari ini hampir setiap desa memiliki forum resmi yakni musyawarah desa, musyawarah perencanaan pembangunan, rapat BPD dan berbagai pertemuan lainnya.
Namun demokrasi tidak boleh berhenti ketika rapat selesai.
Demokrasi justru diuji setelah keputusan dibuat.
Apakah pemerintah desa membuka informasi anggaran?
Apakah masyarakat mengetahui progres pembangunan?
Apakah BPD menjalankan fungsi pengawasan?
Apakah kritik warga ditindaklanjuti?
Dan apakah kepala desa masih mau duduk bersama warga setelah memenangkan pemilihan?
Di sinilah warung kopi memiliki makna politik yang menarik.
Ia tidak memiliki stempel pemerintah. Tidak memiliki anggaran. Tidak memiliki struktur birokrasi.
Tetapi ia memiliki sesuatu yang sering hilang dari ruang pemerintahan: kebebasan berbicara.
Kopi Boleh Pahit, Demokrasi Jangan
Desa membutuhkan demokrasi yang hidup, bukan sekadar demokrasi yang diselenggarakan setiap beberapa tahun ketika pemilihan kepala desa berlangsung.
Demokrasi harus hadir ketika anggaran disusun, proyek ditentukan, bantuan diberikan, tanah desa dikelola, pembangunan dilaksanakan, dan ketika warga mempertanyakan kebijakan pemerintahannya.
Warung kopi dapat menjadi salah satu ruangnya.
Di sana seorang kepala desa tidak perlu memakai seragam. Warga tidak perlu membawa proposal. Tidak ada podium. Tidak ada tepuk tangan yang diatur.
Cukup duduk, memesan kopi, lalu berbicara.
Sebab kadang-kadang secangkir kopi lebih mampu mempertemukan penguasa desa dengan realitas warganya daripada seribu kata dalam laporan pembangunan.
Kopi boleh pahit.
Tetapi demokrasi desa jangan sampai kehilangan rasa.***
