BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak sekadar menjadi organisasi pelengkap di tingkat desa dan kelurahan. LPM diminta turun langsung menjadi motor percepatan pembangunan sekaligus ikut menghadapi berbagai persoalan sosial yang mengancam masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus DPP LPM RI di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (7/8/2026).
Dalam kesempatan itu, Ahmad Doli Kurnia Tandjung dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP LPM RI periode 2025–2030.
Dedi atau yang akrab disapa KDM meminta LPM mengambil peran lebih besar sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya dalam mempercepat pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut KDM, pembangunan tidak boleh hanya berhenti pada program dan anggaran. Persoalan di lapangan harus segera ditangani dengan melibatkan masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah pekerjaan yang dapat didorong melalui kolaborasi pemerintah dan LPM, mulai dari pengerukan sungai, pengaspalan jalan, pembangunan rumah bagi masyarakat miskin hingga pemasangan jaringan listrik.
“Saya berharap LPM menjadi penggerak dan mitra kerja Provinsi Jawa Barat dalam melakukan percepatan pembangunan dari desa dan kelurahan,” ujar KDM.
Tak hanya pembangunan fisik, LPM juga didorong ikut mempercepat penyaluran pendanaan dari pemerintah provinsi ke desa sekaligus memastikan pembangunan tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Namun, bagi KDM, pekerjaan rumah desa bukan hanya soal jalan, jembatan atau infrastruktur.
Ia menilai penguatan ekonomi masyarakat desa menjadi bagian penting untuk mencegah warga terjebak dalam persoalan sosial, termasuk perdagangan manusia yang kerap berawal dari iming-iming pekerjaan dan penghasilan besar di kota maupun luar negeri.
KDM bahkan mengungkap kasus warga Jawa Barat yang bekerja di sebuah tempat hiburan di Maumere. Sebanyak 12 warga disebut mengalami persoalan karena upah yang tidak sesuai serta dugaan penganiayaan dan pelecehan.
“Saya mohon maaf. Ada warga Jabar yang bekerja di tempat hiburan di Maumere sebanyak 12 orang. Upah tidak sesuai, ada penganiayaan dan pelecehan. Saya sedang berusaha untuk memulangkan dan pemilik tempat hiburan dalam proses pidana. Kita terus dampingi,” katanya.
Karena itu, ia meminta pembangunan desa tidak hanya diukur dari bertambahnya infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan menciptakan kehidupan ekonomi yang layak bagi masyarakat.
Di sisi lain, KDM menyoroti fenomena judi online yang menurutnya semakin mengkhawatirkan. Ia menyebut perputaran uang judi online di Jawa Barat mencapai Rp2,5 triliun.
Pinjaman online juga disebut memiliki perputaran dana yang besar dan berpotensi menambah persoalan ekonomi masyarakat.
“Kita harus mengurangi kebiasaan bermain judi online,” tegasnya.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah peredaran tramadol yang disebut telah merambah hingga warung-warung di wilayah pedesaan.
KDM menilai persoalan tersebut tidak bisa hanya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Diperlukan gerakan bersama yang terstruktur dari tingkat pusat hingga daerah.
“Seluruh rakyat harus membuat gerakan yang terstruktur dari pusat sampai daerah untuk melakukan perlawanan. Ini bukan sekadar kriminal, namun menjadi masalah global yang dapat melumpuhkan masa depan anak bangsa dan generasi masa depan,” ujarnya.
LPM Diminta Tak Hanya Seremonial
Sementara itu, Ketua Umum DPP LPM RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan komitmennya membawa LPM menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa.
Menurut Doli, pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa. Karena itu, masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima program, tetapi harus menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan.
Ia mendorong perubahan pola pembangunan yang selama ini cenderung top-down menjadi pendekatan bottom-up, dengan memperkuat partisipasi masyarakat dari tingkat paling bawah.
“Kalau desa kuat, maka Indonesia akan kuat,” menjadi semangat yang menurutnya harus diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.
Doli juga mengingatkan bahwa pembangunan desa menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Selain persoalan ekonomi, ia menyoroti penyalahgunaan narkoba, kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga persoalan sosial lainnya yang dinilai dapat menggerus ketahanan masyarakat desa.
Karena itu, LPM diharapkan tidak berhenti pada kegiatan administratif maupun seremoni organisasi.
LPM harus mampu hadir di tengah masyarakat, menyerap persoalan dari bawah, membangun partisipasi warga, sekaligus menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah. ***
