JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalokasikan Rp113,3 miliar untuk program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas masyarakat dalam percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
“Ada Rp113 miliar yang dianggarkan untuk mendukung program percepatan penurunan kemiskinan ekstrem. Sedangkan untuk stunting, KKP anggarannya sekitar Rp25,5 miliar,” ungkap Menteri Sakti Wahyu Trenggono saat rapat koordinasi, Selasa (15/3/2022).
Rakor tersebut digelar dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, serta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo di Kantor KKP, Jakarta Pusat.
Rapat itu juga sekaligus membahas program percepatan penurunan stunting.
Dari anggaran tersebut, KKP menelurkan tiga kategori program dan kegiatan yang kaitannya dengan akses terhadap pekerjaan, seperti pembangunan sarana niaga garam rakyat, pembangunan sarana dan prasana wisata bahari, hingga rehabilitasi kawasan mangrove.
Kemudian program kerja yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Meliputi bantuan premi asuransi nelayan dan pelatihan terhadap masyarakat kelautan dan perikanan.
Ketiga yakni program kerja untuk peningkatan kapasitas UMKM. Di antaranya pembangunan kampung nelayan maju, gudang beku portabel, hingga pembangunan kampung perikanan budidaya.
“Selain program-program ini, perlu juga kita instal kegiatan ekonomi di daerah-daerah potensial, yang nantinya memberi multiplier effect yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja serta penambahan penghasilan masyarakat nelayan. Ini tantangan dan pelaksanaannya perlu kolaborasi,” ungkapnya.
Sedangkan untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting, KKP memiliki program Gemarikan yang tahun ini menargetkan 53.500 kepala keluarga. Dengan rincian 20 persen ibu hamil, 10 persen balita, 40 persen wanita usia subur, serta 30 persen remaja putri usia produktif.
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan, rapat koordinasi digelar sebagai langkah konsolidasi program kerja dan sinkronisasi data yang ada di masing-masing kementerian, sehingga implementasi upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di Indonesia berjalan optimal.
Pemerintah menargetkan angka kemiskinan estrem di angka 0 persen pada tahun 2024. “Dari rapat ini kita ingin melihat mana program kerja dan data yang bisa disinkronkan. Data KKP dan data BKKBN misalnya terkait stunting yang mana bisa disinkronkan untuk selanjutnya ditindaklanjuti,” ungkap Menteri Muhadjir.
Rapat koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kemenko PMK ini turut dihadiri jajaran eselon 1 masing-masing kementerian. **
