Scroll untuk baca artikel
Nasional

Target 3 Juta Rumah Dikebut, Dua Dirjen KemenPKP Dikabarkan Mundur: Fondasi Internal Goyah?

×

Target 3 Juta Rumah Dikebut, Dua Dirjen KemenPKP Dikabarkan Mundur: Fondasi Internal Goyah?

Sebarkan artikel ini
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong penataan pemukiman kumuh di kolong Jembatan Mochtar Kusumaatmadja atau Pasupati, Bandung, Kamis (5/12)
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong penataan pemukiman kumuh di kolong Jembatan Mochtar Kusumaatmadja atau Pasupati, Bandung, Kamis (5/12)

JAKARTA — Di saat pemerintah tengah “gaspol” mengejar target ambisius pembangunan 3 juta rumah, kabar kurang sedap justru datang dari dapur internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP). Dua pejabat eselon I dikabarkan mengundurkan diri, memicu spekulasi soal stabilitas internal kementerian yang dipimpin Maruara Sirait.

Informasi ini mulai beredar luas sejak Jumat (24/4/2026), terutama melalui pesan berantai di kalangan birokrasi. Bahkan, kabar tersebut “bersambung” dengan isu mundurnya tiga pejabat eselon II, membuat situasi semakin ramai atau dalam bahasa sederhana, makin sulit dibedakan mana fakta, mana versi grup WhatsApp.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Dua pejabat yang santer disebut-sebut adalah:

  • Aziz Andriansyah (Dirjen Tata Kelola)
  • Imran (Dirjen Perumahan Perdesaan)

Namun hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari kementerian. Pantauan pada kanal komunikasi publik KemenPKP juga belum menunjukkan adanya pengumuman terkait perombakan tersebut.

Upaya konfirmasi ke sejumlah pejabat internal pun belum membuahkan hasil. Singkatnya, kabarnya kencang, klarifikasinya masih pelan.

Situasi ini tentu memunculkan tanda tanya besar. Pasalnya, KemenPKP memegang peran sentral dalam merealisasikan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo Subianto.

Program ini bukan proyek kecil. Ia membutuhkan:

  • Koordinasi lintas sektor
  • SDM yang solid
  • Ritme kerja yang stabil
BACA JUGA :  Sah, Idham Aziz Kapolri Gantikan Tito Karnivian

Jika benar ada pengunduran diri pejabat kunci, maka yang terganggu bukan hanya struktur organisasi tapi juga momentum.

Seorang sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyebut:

“Kalau benar, ini bisa mengganggu ritme kerja. Targetnya tinggi, tapi kalau orang-orang kuncinya berubah, adaptasinya juga tidak instan.”

Prosedur Tidak Sederhana: Harus Lewat Keppres

Dalam struktur birokrasi, pengunduran diri pejabat setingkat Direktur Jenderal bukan perkara “kirim surat, besok selesai”.

Prosesnya harus melalui:

  • Keputusan Presiden (Keppres)
    Evaluasi administratif dan politik
    Penunjukan pengganti

Artinya, jika kabar ini benar, proses formalnya masih berjalan atau bahkan belum dimulai secara resmi.

Hingga saat ini, belum jelas apa yang melatarbelakangi kabar pengunduran diri tersebut:

BACA JUGA :  Menakertrans Buka Posko Pengaduan Pembayaran THR, Begini Cara Melaporkannya
  • Apakah murni alasan pribadi?
  • Bagian dari restrukturisasi internal?
  • Atau ada dinamika lain yang belum terungkap?

Yang pasti, dalam birokrasi, kekosongan informasi hampir selalu diisi oleh spekulasi.

Dan seperti biasa, spekulasi berkembang lebih cepat daripada klarifikasi.

Program 3 juta rumah tentu membutuhkan fondasi yang kuat bukan hanya secara fisik, tapi juga kelembagaan.

Karena agak ironis jika:

  • Rumah ingin dibangun kokoh
  • Tapi struktur internal justru sedang diuji

Ibarat membangun perumahan besar, bukan cuma bata dan semen yang harus siap tapi juga tim arsiteknya.***