KOTA BEKASI – Di sebuah sekretariat sederhana di Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, pada Jumat malam (15/5/2026), tawa kecil, helaan napas panjang, hingga geleng kepala bercampur di halaman depannya. Bukan karena stand up comedy atau konser musik, melainkan karena film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono yang sukses membuat banyak orang mendadak sadar bahwa pembangunan ternyata bisa terdengar indah di pidato, tapi terasa pahit di tanah yang digusur.
Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim) menggelar nonton bareng sekaligus diskusi publik soal Papua. Tema yang diangkat sebenarnya klasik yakni tanah adat, hutan, investasi, dan negara. Tapi klasik bukan berarti selesai. Sebab sampai hari ini, Papua masih sering diperlakukan seperti halaman belakang rumah besar bernama Indonesia diambil hasil alamnya, tapi suaranya sering lupa diajak bicara.
Ketua Forkim, Mulyadi, membuka diskusi dengan nada tenang. Namun isi pesannya cukup menampar.
“Alhamdulillah nobar berjalan aman dan kondusif. Ini bentuk solidaritas bahwa Bekasi berdiri bersama Papua mempertahankan tanah adat,” ujarnya, Sabtu (16/5/2026).
Film Pesta Babi sendiri bukan sekadar dokumenter. Ia seperti cermin besar yang dipaksa berdiri di depan wajah negara. Memperlihatkan bagaimana hutan Papua dibuka atas nama ketahanan pangan, investasi, dan Proyek Strategis Nasional (PSN), sementara masyarakat adat perlahan kehilangan ruang hidupnya.
Ironinya sederhana bahwa negara sibuk bicara masa depan pangan, tapi orang yang sejak ratusan tahun menjaga hutan justru mulai kehilangan tempat berburu, berkebun, bahkan tinggal.
Di layar film, hutan dibabat alat berat. Di dunia nyata, masyarakat adat dipaksa akrab dengan istilah HGU, bank tanah, hingga PSN kosakata modern yang terdengar canggih, tapi sering membuat warga adat merasa seperti tamu di tanah sendiri.
Mulyadi menegaskan pembangunan semestinya tidak menjadikan manusia sebagai korban sampingan.
“Hutan Papua itu bukan sekadar pohon. Di sana ada identitas, budaya, dan kehidupan. Kalau hutannya hilang, yang hilang bukan cuma kayu, tapi ingatan sebuah bangsa,” katanya.
Diskusi malam itu semakin hidup saat jurnalis Ivan Faizal berbicara. Menurutnya, karya investigasi seperti Pesta Babi penting agar publik tidak hanya menerima cerita satu arah.
“Masyarakat perlu melihat Papua apa adanya, bukan sekadar versi yang sudah dirapikan,” ujarnya.
Kalimat itu sederhana, tapi cukup menggambarkan kenyataan bahwa hari ini Papua sering tampil di televisi sebagai angka investasi dan pertumbuhan ekonomi, padahal di balik grafik itu ada kampung yang pelan-pelan kehilangan hutannya.
Dosen filsafat Adi Bunardi bahkan membawa diskusi ke arah yang lebih dalam. Ia mengingatkan bahwa Indonesia sejak dulu punya ironi abadi, negeri kaya raya, tapi rakyatnya sering hanya kebagian baliho ucapan syukur.
Ia menyitir keresahan Tan Malaka hingga kritik lama Prabowo Subianto tentang negeri kaya yang rakyatnya miskin.
“Jangan sampai negara berubah menjadi perusahaan besar yang punya tentara lengkap,” katanya memberi sindiran halus tapi tajam..
Suasana kemudian berubah lebih emosional ketika Emanuel Gobay berbicara. Dengan nada tegas, ia menolak cara pandang yang menganggap Papua sebagai lahan kosong yang siap dipetak-petak untuk investasi.
“Papua bukan tanah kosong. Ada manusia di sana. Ada marga, ada sungai, ada hutan, ada sejarah,” ujarnya.
Emanuel menjelaskan, hubungan masyarakat Papua dengan tanah bukan sekadar soal ekonomi. Tanah bagi mereka adalah keluarga. Hutan adalah rumah. Sungai adalah sumber hidup.
Karena itu, ketika hutan ditebang besar-besaran, yang hilang bukan hanya pepohonan, melainkan juga hubungan manusia dengan leluhurnya.
Ia juga menyoroti regulasi seperti UU Cipta Kerja dan skema Bank Tanah yang dianggap berpotensi memutus hak adat secara perlahan. Ketika izin perusahaan habis dan tanah berubah menjadi tanah negara, masyarakat adat takut anak cucunya hanya mewarisi cerita bukan lagi tanahnya.
“Ketika dunia takut krisis iklim, masyarakat Papua justru sedang menjaga paru-paru terakhir Indonesia,” katanya.
Diskusi turut menyinggung bagaimana proyek-proyek strategis nasional kini memiliki status Objek Vital Nasional (Obvitnas) dan dijaga ketat aparat keamanan. Investasi dijaga sedemikian rupa, sementara masyarakat adat sering harus menjaga hutannya sendirian.
Kritik juga diarahkan pada pola pembangunan yang dianggap tidak adil. Kekayaan alam Papua diambil dari tanahnya, tetapi nilai tambah industrinya dibangun di daerah lain. Mineral dari Papua, pabriknya di Jawa. Hutannya di Papua, untungnya entah ke mana.***
