Scroll untuk baca artikel
Lintas Daerah

Dedi Mulyadi ke Papua, Rumah Pohon Korowai Jadi Tamparan untuk Politik Betonisasi?

×

Dedi Mulyadi ke Papua, Rumah Pohon Korowai Jadi Tamparan untuk Politik Betonisasi?

Sebarkan artikel ini
Perwakilan masyarakat Papua di Kabupaten Boven Digoel menyerahkan replika rumah pohon Korowai kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) usai Konferensi Tahunan Analisis Papua Strategis (APS) yang digelar di Jayapura, Papua, Jumat (29/5/2026). - foto ilustrasi/net

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM, tiba-tiba muncul di Jayapura, Papua, Jumat (29/5/2026). Kemunculannya langsung bikin Papua Youth Creative Hub (PYCH) mendadak lebih ramai dari debat netizen soal bansos dan buzzer politik.

KDM datang bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk untuk menghadiri Konferensi Tahunan Analisis Papua Strategis (APS) 2026. Tema besarnya terdengar klasik: percepatan pembangunan Papua. Tapi kali ini ada bumbu berbeda bukan cuma soal jalan, bandara, dan proyek beton yang biasanya lebih cepat tumbuh daripada kesejahteraan rakyatnya.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Di forum itu, KDM justru bicara soal hutan, budaya, dan etnosains. Ya, etnosains. Sebuah istilah yang mungkin terdengar asing bagi pejabat yang lebih hafal istilah “investasi strategis” ketimbang nama sungai di Papua.

Usai konferensi, perwakilan masyarakat Papua dari Kabupaten Boven Digoel menyerahkan replika rumah pohon Korowai kepada Dedi Mulyadi.

Bagi sebagian pejabat, itu mungkin cuma suvenir. Pajangan meja. Koleksi estetik untuk ruang kerja ber-AC.

BACA JUGA :  KDM Hentikan Sementara Dana Hibah untuk Yayasan Pendidikan di Jabar, Ini Penyebabnya!

Tapi bagi masyarakat adat Korowai, rumah pohon bukan dekorasi Pinterest. Itu simbol hidup. Simbol hubungan manusia dengan hutan yang hari ini justru makin sering dipandang sebagai “lahan potensial investasi”.

Franky, perwakilan masyarakat Boven Digoel, menyampaikan pesan yang nadanya terdengar sopan, tetapi sesungguhnya menampar keras cara berpikir pembangunan modern.

“Mudah-mudahan ada pemimpin yang amanah, menghargai alam yang Tuhan kasih.”

Kalimat sederhana. Tapi di negeri yang hutannya sering kalah cepat dari tanda tangan izin tambang, pesan itu terdengar seperti alarm darurat ekologis.

Masyarakat Korowai hidup dari hutan. Mereka makan dari hutan. Bertahan hidup di hutan. Sementara di banyak ruang rapat elite, hutan lebih sering muncul dalam bentuk angka hektare konsesi.

Di tengah tren pejabat berlomba bicara hilirisasi, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi dua digit yang kadang cuma tumbuh di slide PowerPoint, KDM justru menyebut rumah pohon Korowai sebagai “sains tingkat tinggi”.

BACA JUGA :  KDM Luncurkan Kurikulum "Nyaah ka Indung" di Garut

Dan anehnya, pernyataan itu masuk akal.

“Rumah pohon Korowai itu sebenarnya sains tingkat tinggi. Mereka memahami alam, memahami ancaman lingkungan, memahami cara bertahan hidup,” kata Dedi dilansir dari rilis resmi Kominfo Jabar.

Pernyataan itu sekaligus menjadi sindiran telak terhadap cara pandang pembangunan yang sering menganggap masyarakat adat identik dengan keterbelakangan.

Padahal, siapa sebenarnya yang lebih modern?

Masyarakat adat yang hidup ratusan tahun tanpa menghancurkan hutan?

Atau manusia kota yang butuh seminar perubahan iklim sambil menebang gunung untuk vila dan tambang?

Dalam forum APS 2026, akademisi Universitas Cenderawasih, Laus Rumayom, menegaskan pembangunan Papua tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan keamanan dan proyek teknokratis.

Terjemahan kasarnya: Papua tidak cukup diurus dengan patroli, rapat koordinasi, lalu foto pencitraan di depan alat berat.

Papua punya struktur sosial, budaya, dan cara hidup sendiri. Tapi selama ini, negara sering datang dengan mentalitas “menyeragamkan”.

Semua daerah seolah harus menjadi Jakarta mini:

BACA JUGA :  Pimpinan Ponpes di Karawang Ditetapkan Tersangka Dugaan Pencabulan 6 Santriwati
  • Hutan dianggap lahan kosong
  • Sungai dianggap jalur logistik
  • Gunung dianggap cadangan tambang
  • Masyarakat adat dianggap penghambat investasi

KDM justru menawarkan pendekatan berbeda: pembangunan berbasis budaya dan pengetahuan lokal.

Sebuah ide yang terdengar sederhana, tetapi terasa revolusioner di tengah birokrasi yang kadang lebih percaya konsultan dibanding masyarakat yang hidup turun-temurun di tanahnya sendiri.

Dedi juga menyoroti kesalahan paling klasik dalam melihat Papua: mengukur kemajuan hanya dari angka ekonomi industrialistik.

Masalahnya, Papua bukan kawasan pabrik.

Papua punya laut, sungai, hutan, dan ekosistem yang membentuk pola hidup berbeda. Tapi paradigma pembangunan nasional sering memakai satu rumus sakti untuk semua wilayah: betonisasi sama dengan kemajuan.

Akibatnya?
Hutan hilang dianggap “pengorbanan pembangunan”.
Masyarakat adat terusir disebut “relokasi”.
Tambang disebut “kemajuan”.
Dan rakyat yang kehilangan ruang hidup diminta “beradaptasi”.

Ironisnya, ketika banjir datang, longsor terjadi, suhu makin panas, elite kembali menggelar seminar lingkungan di hotel berbintang.***