LAMPUNG TIMUR – Di sekitar Taman Nasional Way Kambas, gajah-gajah sumatera mendapat perhatian serius, kawasan konservasi dijaga ketat, dan berbagai program pelestarian terus berjalan. Namun satu pertanyaan yang kerap muncul dari masyarakat desa penyangga adalah: kapan ekonomi warga ikut tumbuh sekuat komitmen menjaga hutan?
Pertanyaan itulah yang seolah dijawab dalam kegiatan peluncuran Road Map Pengembangan Ekonomi Desa-Desa Penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang dihadiri Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah di Golden Tulip Springhill Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026).
Acara yang mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, hingga berbagai pemangku kepentingan tersebut bukan sekadar forum diskusi yang menghasilkan foto bersama dan tumpukan dokumen. Setidaknya, harapan besar yang dibawa adalah lahirnya arah pembangunan ekonomi yang benar-benar menyentuh masyarakat desa di sekitar kawasan konservasi terbesar di Lampung itu.
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Bappeda Provinsi Lampung, jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Camat Labuhan Ratu, serta tim dari Center for Climate and Sustainable Finance (CCSF) Universitas Indonesia yang terlibat dalam penyusunan peta jalan tersebut.
Bupati Ela menegaskan bahwa desa-desa penyangga memiliki posisi strategis. Mereka berada di garis depan menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Way Kambas merupakan aset penting yang dimiliki Lampung Timur. Karena itu, pembangunan ekonomi masyarakat di desa-desa penyangga harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan konservasi yang ada,” kata Ela.
Pernyataan itu mengandung pesan penting: konservasi tidak boleh berhenti pada menjaga satwa dan hutan semata. Sebab, menjaga lingkungan akan jauh lebih mudah jika masyarakat sekitar juga memiliki sumber penghidupan yang layak.
Selama ini, desa penyangga sering berada dalam posisi unik. Mereka diminta menjaga kawasan konservasi, namun di saat bersamaan masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
Karena itu, kehadiran road map ini diharapkan tidak berhenti menjadi dokumen tebal yang berakhir di rak kantor atau lemari arsip yang hanya dibuka saat ada kunjungan pejabat.
CCSF Universitas Indonesia menjelaskan bahwa dokumen tersebut disusun sebagai panduan arah kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi lokal. Tujuannya adalah menciptakan aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa mengorbankan fungsi ekologis kawasan Way Kambas.
Dengan kata lain, yang ingin dibangun bukan sekadar ekonomi yang tumbuh cepat, melainkan ekonomi yang mampu bertahan lama. Bukan hanya menghasilkan keuntungan hari ini, tetapi juga memastikan anak cucu masih bisa menikmati hutan, satwa liar, dan sumber daya alam yang sama di masa depan.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga menegaskan komitmennya untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat, penguatan usaha produktif, pengembangan sektor unggulan desa, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di wilayah penyangga.
Kini tantangan berikutnya adalah implementasi. Sebab masyarakat tentu tidak sedang menunggu lahirnya dokumen baru, melainkan perubahan nyata. Mereka menanti terbukanya peluang usaha, meningkatnya pendapatan keluarga, bertambahnya lapangan pekerjaan, dan hadirnya kesejahteraan yang bisa dirasakan secara langsung.
Road map telah diluncurkan. Peta jalan sudah tersedia. Tinggal bagaimana seluruh pihak memastikan kendaraan pembangunan benar-benar bergerak menuju tujuan, bukan sekadar memanaskan mesin di ruang rapat.
Karena pada akhirnya, keberhasilan pembangunan desa penyangga Way Kambas bukan diukur dari banyaknya seminar yang digelar, melainkan dari seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan konservasi tersebut. ***
