BEKASI – Ada ironi yang sulit diterima akal sehat di Kabupaten Bekasi. Di bagian hulu, air Sungai BKG mengalir deras tanpa henti. Namun hanya beberapa kilometer di hilir, ribuan hektare sawah justru retak-retak kehausan. Air seolah “berhenti” sebelum sampai ke lahan pertanian, bukan karena alam pelit memberi hujan, melainkan karena pintu air rusak, tanggul ambrol, sedimentasi menggunung, dan sampah yang bertahun-tahun dibiarkan menjadi bendungan buatan.
Kondisi itu membuat lebih dari 100 petani dari wilayah Bekasi Utara mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin pagi. Mereka bukan datang membawa ancaman, melainkan membawa kegelisahan yang semakin mendesak. Sekitar 2.000 hektare sawah di Desa Karangharja dan Karangsegar, Kecamatan Pebayuran, kini terancam gagal panen pada musim tanam kedua apabila saluran irigasi Sungai BKG tidak segera dipulihkan.
Audiensi yang dimulai pukul 10.00 WIB itu dihadiri Plt Bupati Bekasi bersama Camat Pebayuran, perwakilan BBWS Citarum, PJT II, Dinas Pertanian, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA), BPBD, serta Satpol PP.
Ketua Petani Penggerak Gotong Royong (PGR) Bekasi Wilayah Utara, Jejen Jaenudin, memaparkan bahwa persoalan yang mereka hadapi bukan karena kekurangan sumber air, melainkan buruknya kondisi infrastruktur irigasi.
“Hulu Sungai BKG, tepatnya di BTB 13, airnya melimpah. Tetapi sepanjang sekitar sembilan kilometer menuju lahan pertanian, kondisinya memprihatinkan. Pintu air BKG 16 sampai BKG 25 banyak yang rusak, tanggul jebol, sedimentasi menumpuk, sehingga air tidak pernah sampai ke sawah petani,” ujarnya.
Menurut Jejen, Karangharja dan Karangsegar merupakan salah satu sentra produksi padi di wilayah utara Kabupaten Bekasi. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, ribuan petani berpotensi mengalami kerugian besar akibat gagal panen.
“Yang kami perjuangkan bukan hanya air, tetapi keberlangsungan produksi pangan masyarakat Bekasi. Kalau irigasi tidak segera diperbaiki, ancaman gagal panen tinggal menunggu waktu,” katanya.
Sekretaris PGR Bekasi Wilayah Utara, Muhamad Fauzi, menambahkan kerusakan yang terjadi jauh lebih kompleks daripada sekadar pintu air yang tidak berfungsi.
Menurutnya, pintu air BKG 5 hingga BKG 6 sudah tidak lagi dapat dioperasikan. Sementara tanggul di sepanjang BKG 16 sampai BKG 25 mengalami kerusakan berat. Di sisi lain, tumpukan sampah dan sedimentasi mempersempit badan saluran sehingga aliran air semakin terhambat.
“Kadang kami berpikir, jangan-jangan sampah lebih mudah mendapatkan jalur daripada air untuk sawah. Airnya ada, jalannya yang seperti lupa dipelihara,” ujarnya dengan nada satir yang langsung mengundang senyum peserta audiensi, sebelum kembali menegaskan bahwa persoalan tersebut sesungguhnya sangat serius.
Fauzi menegaskan, kedatangan para petani bukan sekadar menyampaikan keluhan, melainkan memperjuangkan hak yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan.
“Air untuk irigasi pertanian rakyat merupakan prioritas utama. Undang-undang tentang perlindungan petani juga mewajibkan pemerintah menyediakan dan memfasilitasi infrastruktur pertanian. Kami datang bukan untuk mencari lawan, tetapi mengajak semua pihak mencari solusi bersama,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Plt Bupati Bekasi menyatakan pemerintah daerah akan bergerak cepat menindaklanjuti persoalan yang disampaikan para petani.
Ia menegaskan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 mengenai percepatan rehabilitasi jaringan irigasi.
“Kami serius menangani persoalan ini. Besok kami langsung turun ke lapangan bersama BBWS Citarum dan seluruh instansi terkait untuk memastikan titik-titik kerusakan. Perwakilan petani juga kami libatkan agar kondisi di lapangan dapat dipetakan secara menyeluruh,” katanya.
Selain survei lapangan yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (28/7/2026), pemerintah juga menyiapkan alat berat guna mempercepat normalisasi Sungai BKG.
“Alat berat kami prioritaskan untuk penanganan Sungai BKG sehingga proses rehabilitasi dapat segera dimulai,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar bersiap menghadapi musim kemarau yang diperkirakan semakin panjang akibat dampak El Niño, sehingga percepatan perbaikan jaringan irigasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda.
Audiensi tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Seluruh pihak sepakat melakukan survei lapangan secara bersama-sama, mempercepat proses rehabilitasi jaringan irigasi, mengoptimalkan koordinasi lintas instansi, serta memastikan aliran air kembali mengairi lahan pertanian sebelum musim tanam berikutnya dimulai.
Bagi para petani, persoalan ini sesungguhnya sederhana. Mereka tidak meminta hal yang berlebihan. Air sudah tersedia di hulu, salurannya sudah ada, sawah pun siap ditanami. Yang mereka harapkan hanyalah agar air benar-benar bisa mengalir sampai ke lahan, bukan berhenti di tengah jalan bersama tumpukan lumpur, pintu air yang mati, dan pekerjaan rumah yang terlalu lama dibiarkan menunggu giliran.***
