LAMPUNG TIMUR — Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mulai mengubah cara kerja pembangunan: tidak lagi hanya mengandalkan birokrasi, tetapi menggandeng perguruan tinggi untuk mencari solusi berbasis ilmu pengetahuan.
Langkah itu diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Lampung Timur dengan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Lampung dan Institut Teknologi Sains Nahdlatul Ulama (ITSNU) Lampung) di Aula UNU Lampung, Selasa (18/8/2026).
Kerja sama tersebut mencakup pengembangan kelembagaan serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Namun bagi Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, PKS tersebut tidak boleh berakhir menjadi dokumen yang rapi di dalam map, kemudian terlupakan di atas meja.
Ia ingin kerja sama kampus dan pemerintah benar-benar turun ke lapangan dan menghasilkan program yang bisa dirasakan masyarakat.
“Investasi sumber daya manusia itu menjadi indikator kemajuan suatu daerah. Memang prosesnya lama, tetapi dampaknya sangat besar bagi masa depan daerah,” ujar Ela.
Bupati Ela secara tegas meminta kolaborasi dengan perguruan tinggi diterjemahkan menjadi program nyata.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki keterbatasan jika harus merancang dan menyelesaikan seluruh persoalan pembangunan seorang diri.
Kampus, kata dia, memiliki sumber daya akademik yang dapat membantu pemerintah mulai dari penelitian, kajian, perencanaan, rekayasa teknologi hingga pendampingan masyarakat.
Dengan demikian, kampus tidak hanya menjadi tempat mahasiswa mengejar gelar, sementara pemerintah sibuk mengejar target program.
Keduanya harus bertemu di tengah masyarakat.
Sederhananya: jangan sampai PKS hanya menghasilkan tinta kering, tetapi tidak menghasilkan perubahan di lapangan.
Lahan Belum Optimal di Sukadana Jadi Target
Salah satu agenda yang mulai dibidik adalah pengembangan sektor pertanian di wilayah Sukadana.
Ela menyebut masih terdapat lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Persoalannya bukan semata-mata soal ketersediaan tanah, tetapi bagaimana lahan tersebut dapat direkayasa dan dikembangkan agar memiliki produktivitas serta nilai ekonomi lebih tinggi.
Di sinilah pemerintah berharap perguruan tinggi ikut masuk.
“Pemda menyediakan fasilitas, sementara yang mendesain dan memberikan dasar keilmuannya adalah universitas. Kita ingin lebih praksis dalam mendampingi masyarakat,” kata Ela.
Konsepnya cukup sederhana: pemerintah menyiapkan fasilitas dan kebijakan, sedangkan akademisi membantu memastikan program memiliki dasar penelitian dan metode yang tepat.
Jika berhasil, lahan yang selama ini belum produktif diharapkan bisa berubah menjadi sumber pendapatan masyarakat.
Kampus Diminta Ikut Mencetak Pengusaha, Bukan Hanya Sarjana
Kolaborasi juga akan diarahkan pada pengembangan inkubator bisnis di Lampung Timur.
Perguruan tinggi diharapkan menjadi motor penggerak kewirausahaan, termasuk dalam:
- pengembangan usaha masyarakat;
- sertifikasi keahlian;
- peningkatan kapasitas pelaku UMKM;
- pendampingan bisnis;
- penelitian potensi ekonomi lokal; dan
- pengembangan produk berbasis sumber daya daerah.
Ini menjadi penting karena tantangan pembangunan daerah bukan hanya bagaimana mencetak lulusan perguruan tinggi, tetapi juga bagaimana lulusan dan masyarakat memiliki kemampuan menciptakan nilai ekonomi.
Ijazah tentu penting, tetapi masyarakat juga membutuhkan keterampilan yang bisa menghasilkan pendapatan.
Way Kambas: Hutan Ada, Masyarakat Jangan Tetap Miskin
Salah satu isu paling menarik yang disoroti Bupati Ela adalah kondisi masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas.
Menurutnya, keberadaan kawasan konservasi harus tetap berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di sekitarnya.
