Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi
WawaiNEWS.ID – Isu dinasti politik menguat dalam dua dekade terakhir. Namun ada satu fakta yang sering luput dari perdebatan: nama besar keluarga bukan tiket otomatis menuju kekuasaan.
Dalam demokrasi elektoral, darah memang bisa membuka pintu. Tetapi darah tidak cukup untuk mempertahankan kekuasaan. Warisan keluarga hanyalah modal awal. Setelah itu, seorang penerus harus mengubahnya menjadi prestasi, jaringan, kemampuan politik, dan terutama penerimaan rakyat.
Keluarga Soekarno adalah contoh paling terang.
Soekarno tidak menjadi tokoh besar karena nama keluarga. Justru sebaliknya: nama Soekarno menjadi besar karena perjuangannya. Kemerdekaan, nasionalisme, nation and character building, serta pergulatan politiknya membentuk legitimasi yang kemudian menjadi warisan sejarah.
Megawati memasuki panggung politik nasional dengan membawa modal sejarah tersebut. Terutama ketika Orde Baru memasuki senjakala dan perlawanan terhadap rezim menjadi sumber legitimasi yang sangat kuat.
Karena itu, kebangkitan Megawati pada akhir 1990-an dapat dibaca sebagai pertemuan langka antara nama besar, momentum sejarah, dan arus perubahan politik.
Namun sejarah juga membuktikan batasnya.
Setelah menjadi presiden pada 2001 melalui keputusan MPR, legitimasi historis itu tidak otomatis berubah menjadi kemenangan elektoral permanen. Pada Pilpres 2004, Megawati kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono. Pada putaran kedua, SBY meraih sekitar 60,6 persen suara, sedangkan Megawati sekitar 39,4 persen.
Pesannya jelas: rakyat tidak memilih sejarah semata. Rakyat memilih siapa yang mereka anggap layak memegang masa depan.
Soeharto: Nama Besar yang Tidak Otomatis Menjadi Dinasti
Kasus keluarga Soeharto bahkan lebih menarik.
Putri Soeharto, Titiek Soeharto, telah dua kali menjadi anggota DPR dan kembali terpilih pada 2024. Tetapi capaian itu belum cukup untuk menyebut keluarga Cendana berhasil membangun mesin politik nasional yang mampu mentransmisikan kekuasaan secara berkelanjutan.
Mengapa?
Setidaknya ada tiga kemungkinan.
Pertama, sebagian keluarga Cendana tampaknya lebih memilih jalur bisnis daripada membangun karier politik nasional. Dunia usaha sejak lama menjadi ruang yang relatif lebih dominan bagi sebagian anggota keluarga.
Kedua, penerimaan politik masyarakat tidak cukup kuat. Beberapa anggota keluarga memang mencoba masuk ke arena elektoral. Bahkan ada yang membangun kendaraan politik sendiri. Tetapi belum lahir kekuatan politik yang mampu bertahan lintas generasi.
Ketiga, dan ini yang paling penting, legitimasi Soeharto tidak bisa diwariskan melalui akta kelahiran.
Soeharto bukan sekadar nama seorang presiden. Legitimasinya juga dibentuk oleh perjalanan panjang sebagai prajurit, keterlibatannya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pengalaman gerilya, serta keterlibatannya menghadapi berbagai pemberontakan ketika Republik masih sangat muda.
Benar atau tidaknya seluruh penilaian terhadap pemerintahan Soeharto adalah perdebatan lain. Tetapi satu hal tidak dapat disangkal: modal politik seseorang dibentuk oleh perjalanan hidupnya sendiri.
Itulah yang tidak bisa diwariskan begitu saja kepada anak.
Prabowo: Dinasti Hibrida yang Belum Menjadi Dinasti
Prabowo adalah kasus yang berbeda.
Ia dapat dibaca sebagai figur dengan modal sejarah hibrida Soemitro–Soeharto, tetapi legitimasi politiknya pada akhirnya dibangun melalui perjalanan politiknya sendiri.
Ia mengalami perjalanan panjang, berkali-kali gagal dalam kontestasi elektoral, membangun partai, memperluas jaringan, mengubah posisi politik, dan akhirnya memenangkan Pilpres 2024.
Karena itu, kemenangan Prabowo tidak cukup dijelaskan hanya dengan hubungan keluarga.
Justru yang menarik adalah pertanyaan berikutnya: apakah kemenangan Prabowo akan melahirkan dinasti politik baru?
Sampai sekarang, infrastruktur dinastik yang benar-benar mapan belum terlihat. Dan jika kekuasaan hanya bertumpu pada figur presiden, maka ketika figur itu pergi, infrastrukturnya bisa ikut melemah.
SBY, Jokowi, dan Ujian Generasi Kedua
Pola serupa terlihat pada keluarga SBY dan Jokowi.
SBY naik sebagai alternatif ketika masyarakat mengalami kekecewaan terhadap pemerintahan Megawati. Ia membangun legitimasi politik melalui karier militer, pengalaman pemerintahan, Partai Demokrat, serta kemenangan elektoralnya sendiri.
Jokowi bahkan membawa narasi yang berbeda: politik dari daerah, kesederhanaan, dan simbol anti-elitisme.
Namun ketika anak-anak mereka memasuki arena politik, pertanyaannya kembali sama:
Apakah keberhasilan politik orang tua dapat diwariskan kepada anak?
AHY, Puan Maharani, dan Gibran adalah bagian dari proses pembuktian tersebut. Mereka memiliki modal keluarga yang sangat besar. Tetapi modal itu tetap harus dikonversi menjadi legitimasi politik pribadi.
Di sinilah politik dinasti sering disalahpahami.
Dinasti bukan sekadar anak pejabat menjadi pejabat. Dinasti adalah kemampuan sebuah keluarga mempertahankan akses terhadap kekuasaan secara lintas generasi.
Dan kemampuan itu membutuhkan lebih dari sekadar popularitas.
Gibran dan Wajah Baru Political Inheritance
Kasus Gibran merupakan contoh paling jelas mengenai bagaimana political inheritance bekerja dalam politik Indonesia kontemporer.
Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengubah batas usia pencalonan wakil presiden dan membuka jalan bagi pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. Ia kemudian terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo.
Peristiwa tersebut memperkuat tudingan mengenai politik dinasti.
Tetapi pada saat yang sama, kasus Gibran memperlihatkan sesuatu yang lebih kompleks: dinasti politik tidak bekerja hanya melalui nama keluarga.
Ia bekerja melalui pertemuan antara nama, patronase, partai, institusi, jaringan kekuasaan, popularitas, momentum, dan aturan permainan.
Tanpa semua unsur itu, nama keluarga bisa saja hanya menjadi nama.
Akademisi Sudah Mengingatkan
Temuan akademik juga memperkuat tesis tersebut.
Edward Aspinall dan Muhammad Uhaib As’ad (2016), dalam studi mengenai dinasti politik di Kalimantan Selatan, menunjukkan bahwa dari sejumlah upaya suksesi keluarga yang mereka teliti, hanya sebagian yang berhasil. Artinya, kontestasi politik tetap memiliki ketidakpastian, bahkan bagi keluarga yang telah memiliki kekuasaan.
Marcus Mietzner (2016), dalam kajiannya mengenai dinasti Soekarno, juga menunjukkan bahwa kesinambungan identitas dan ideologi keluarga tetap menghadapi persoalan suksesi.
Dengan kata lain, nama besar adalah aset, tetapi bukan garansi.
Politik Bukan Warisan Sertifikat Tanah
Mungkin inilah pelajaran terpenting dari dua dekade terakhir.
Indonesia memang sedang menghadapi gejala menguatnya politik keluarga. Tetapi Indonesia belum sepenuhnya memasuki era ketika kekuasaan dapat diwariskan secara otomatis dari ayah kepada anak, dari suami kepada istri, atau dari generasi pertama kepada generasi berikutnya.
Yang dapat diwariskan adalah nama, jaringan, sumber daya, akses, dan peluang.
Tetapi legitimasi?
Legitimasi harus diperjuangkan kembali.
Sejarah orang tua tidak otomatis menjadi prestasi anak. Popularitas ayah tidak otomatis menjadi elektabilitas anak. Kekuasaan ibu tidak otomatis menjadi mandat putrinya. Bahkan kemenangan politik generasi pertama tidak menjamin kemenangan generasi kedua.
Karena demokrasi pada akhirnya memiliki satu mekanisme koreksi yang paling sederhana sekaligus paling keras:
rakyat bisa mengatakan tidak.
Itulah sebabnya politik dinasti tidak boleh dibaca secara hitam-putih. Persoalannya bukan semata-mata apakah seseorang lahir dari keluarga penguasa. Persoalan yang lebih penting adalah apakah sistem politik memberi keuntungan yang tidak adil kepada seseorang hanya karena nama keluarganya.
Jika seorang anak pejabat menang karena kemampuan, gagasan, rekam jejak, dan pilihan bebas rakyat, demokrasi tetap bekerja.
Tetapi jika akses terhadap partai, institusi negara, aturan hukum, sumber daya publik, dan jaringan kekuasaan dimobilisasi untuk memastikan kemenangan keluarga tertentu, maka yang bermasalah bukan lagi sekadar keluarga.
Yang bermasalah adalah kualitas demokrasinya.
Pada akhirnya, sejarah dan rakyat tetap menjadi hakim terakhir.
Dinasti boleh mewariskan peluang.
Tetapi kekuasaan tidak pernah benar-benar diwariskan. Kekuasaan harus dimenangkan—dan setiap generasi harus mempertanggungjawabkan kemenangannya sendiri kepada rakyat.
Jakarta, ARS
Abdul Rohman Sukardi
Penulis Independen, Esais, Aktivis Reformasi 1998. Menulis tema/isu Sosial, Politik, Hukum, Kebijakan Publik, dan Peradaban.***
