JAKARTA – Pujian Habiburokhman terhadap Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa kini mendapat penjelasan baru. Ketua Komisi III DPR RI itu menegaskan, pernyataannya disampaikan jauh sebelum skandal dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto mencuat ke publik.
Namun, di tengah polemik dugaan penyadapan tersebut, Habiburokhman justru melontarkan kritik keras. Ia mengingatkan bahwa sederet prestasi seorang pejabat tidak akan berarti jika integritas dan loyalitasnya dipertanyakan.
Klarifikasi itu disampaikan Habiburokhman saat menjawab pertanyaan host Obor Rakyat Reborn, Setiyadi Budiono, dalam perbincangan bertajuk Kita Demokrasi bersama Said Didu.
Habiburokhman menjelaskan, pernyataannya tentang LSP sebagai salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa disampaikan ketika proses pengesahan Undang-Undang Polri, jauh sebelum isu penyadapan mencuat sekitar Juni.
Ia kemudian mengungkap pesan senior politiknya, Sufmi Dasco Ahmad, mengenai prinsip kepemimpinan yang disebutnya sebagai zero multiplier atau perkalian nol.
Menurut prinsip tersebut, integritas dan loyalitas menjadi faktor utama. Kepintaran, ketampanan, prestasi, maupun keunggulan lainnya tidak akan memiliki nilai apabila seseorang tidak memiliki integritas dan loyalitas.
“Kalau tidak ada integritas dan loyalitas, semuanya dikalikan nol. Misalnya dia pintar, ganteng, punya prestasi, tetapi kalau tidak ada integritas dan loyalitas, hasilnya tetap nol,” ujar Habiburokhman sebagaimana dikutip Wawai News, Minggu (8/11).
Prinsip itulah yang kemudian ia kaitkan dengan polemik dugaan penyadapan Presiden. Menurutnya, prestasi besar yang pernah ditorehkan LSP tidak serta-merta menghapus persoalan apabila dugaan penyadapan terhadap kepala negara benar terjadi.
Habiburokhman bahkan menilai tindakan tersebut, jika terbukti, bukan lagi sekadar persoalan loyalitas, melainkan sesuatu yang sangat serius.
“Prestasinya besar, ternyata Presiden disadap. Bukan loyal lagi, ini sudah gila,” tegasnya.
Ia juga menyinggung kelompok atau lingkaran orang-orang yang selama ini mendapat cap arogan. Menurutnya, sejumlah pihak yang telah berstatus tersangka maupun yang masih sebatas dirumorkan perlu ditelusuri secara serius dalam perkara tersebut.
Lebih jauh, Habiburokhman mempertanyakan motif di balik dugaan penyadapan yang disebut melibatkan sekitar 6.000 pihak. Ia menduga persoalan itu tidak sesederhana upaya mencari informasi mengenai kemungkinan pergantian Kapolri.
Menurutnya, jumlah pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan, termasuk orang tua sejumlah politisi, memunculkan pertanyaan lebih besar mengenai tujuan operasi tersebut.
Ia menduga terdapat kemungkinan agenda politik yang lebih luas, termasuk potensi penggunaan informasi hasil penyadapan untuk menyandera pihak-pihak tertentu.
“Enam ribu yang disadap. Tidak mungkin hanya untuk mengetahui konten peta politik atau sekadar mencari tahu apakah akan diganti atau tidak. Ada kemungkinan agenda politik yang lebih besar,” ungkapnya.
Habiburokhman juga menyoroti sikap Presiden Prabowo yang sebelumnya memberikan kepercayaan kepada LSP dengan menempatkannya di lingkungan pemerintahan melalui posisi di Kantor Staf Presiden (KSP).
Menurutnya, kepercayaan tersebut semestinya dibalas dengan loyalitas, bukan justru tindakan yang berpotensi merugikan kepala negara apabila dugaan penyadapan itu terbukti.
Ia memastikan akan mendorong agar persoalan tersebut dibongkar hingga tuntas, termasuk mengungkap siapa pihak yang memberikan perintah atau menjadi pengguna informasi hasil penyadapan.
“Siapa user-nya sangat bisa dicari,” ujarnya.
Habiburokhman menegaskan, persoalan ini tidak boleh berhenti pada pengungkapan pelaku teknis. Pihak yang diduga berada di balik operasi penyadapan juga harus ditelusuri agar motif dan kepentingan sesungguhnya menjadi terang.
Ia bahkan membandingkan persoalan tersebut dengan dinamika politik pada masa kepemimpinan Kapolri sebelumnya. Menurutnya, boleh saja seorang Kapolri memiliki dinamika dan kepentingan politik, tetapi tindakan menyadap Presiden merupakan persoalan yang berbeda dan jauh lebih serius.
Pernyataan Habiburokhman itu sekaligus mempertegas perubahan konteks penilaiannya terhadap LSP. Pujian atas prestasi masa lalu, kata dia, tidak dapat dijadikan tameng apabila muncul persoalan serius menyangkut integritas dan loyalitas.***
