KARAWANG – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh akhirnya angkat bicara mengenai menguatnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sikapnya tidak sepenuhnya menolak, tetapi juga tidak serta-merta mendorong pemberhentian orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Surya Paloh justru memberikan pernyataan yang membuka ruang bagi proses pemakzulan. Menurutnya, apabila seluruh persyaratan hukum terpenuhi dan pemakzulan menjadi satu-satunya alternatif penyelesaian, mekanisme tersebut dapat dijalankan. Namun, jika masih tersedia jalan lain, opsi tersebut perlu dipertimbangkan.
“Aturannya sudah tersedia, jika memang itu sebagai satu-satunya alternatif ya silakan (dimakzulkan), kan sudah ada aturannya. Tapi kalau ada alternatif lain bisa dipertimbangkan, kita pikir lagi,” kata Surya Paloh seusai melakukan kunjungan ke kantor DPD Partai NasDem Kabupaten Karawang, Minggu (8/11/2026).
Pernyataan tersebut menjadi perhatian di tengah polemik persyaratan pendidikan Gibran yang kembali mencuat setelah beredarnya informasi mengenai Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA yang disebut-sebut dipersoalkan dalam putusan Mahkamah Agung (MA).
Surya menegaskan, Partai NasDem tidak ingin persoalan politik dan hukum tersebut berkembang menjadi kegaduhan berkepanjangan yang mengorbankan kepentingan masyarakat. Ia mengaku lebih mengutamakan suasana kebatinan seluruh elemen bangsa agar tetap terjaga.
“Kami hanya ingin menekankan bahwa sikap kita mempertimbangkan suasana kebatinan dari seluruh masyarakat. Dilihat dari waktu ke waktu harus bisa memisahkan kesedihan di antara kesusahan,” ujarnya.
Namun, di balik sikap yang mengedepankan kondusivitas tersebut, Surya Paloh mengakui bahwa wacana pemakzulan terhadap wakil presiden yang masih aktif merupakan situasi berat sekaligus tragis bagi kehidupan politik nasional.
Menurutnya, kondisi ketika Presiden dan Wakil Presiden masih menjalankan pemerintahan, tetapi muncul wacana pemberhentian di tengah masa jabatan, bukanlah keadaan yang diharapkan.
“Presiden masih aktif, Wakil Presiden masih aktif, tiba-tiba mau dimakzulkan. Jujur saya katakan ini tragis, dan ini bukan yang kita harapkan,” tegasnya.
Sikap Surya Paloh tersebut memperlihatkan dua hal sekaligus: NasDem tidak menutup pintu terhadap mekanisme konstitusional, tetapi juga tidak ingin pemakzulan menjadi satu-satunya jawaban sebelum alternatif penyelesaian lainnya dipertimbangkan.
Dengan kata lain, persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui tarik-menarik kepentingan politik. Kepastian hukum tetap menjadi pijakan, sementara stabilitas pemerintahan dan kepentingan masyarakat tidak boleh menjadi korban polemik elite.
Pernyataan Surya Paloh disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu pemakzulan Gibran. Perdebatan kini tidak hanya menyangkut jabatan wakil presiden, tetapi juga bagaimana putusan lembaga peradilan, aturan konstitusi, dan keputusan politik ditempatkan secara proporsional dalam negara hukum.
Bagi NasDem, jika pemakzulan memang menjadi jalan terakhir dan seluruh ketentuan hukum terpenuhi, mekanisme tersebut tidak perlu dihindari. Namun, jika masih ada alternatif penyelesaian, Surya Paloh meminta semua pihak untuk memikirkannya kembali.***
