JAKARTA – Akta Van Dading atau akta perdamaian antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dengan Foster Oil & Energy pada 2022 menjadi sorotan Ketua Umum Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP), Baskoro, Senin (9/11).
Baskoro mengkritisi dugaan penghapusan hak tagih BUMD melalui akta perdamaian tersebut. Persoalannya, dokumen analisis yuridis yang menjadi bahan telaah menyebut Akta Dading 2022 diduga mengesampingkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap terkait kewajiban mitra kerja sama operasi (KSO) tersebut.
Dalam dokumen tersebut, potensi kerugian langsung akibat pembatalan hak tagih ditaksir mencapai Rp11,89 miliar, di luar potensi bunga dan denda. Nilai itu disebut sebagai penerimaan BUMD yang seharusnya masuk ke kas perusahaan dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bekasi.
Baskoro menilai persoalan ini perlu dibuka secara transparan. Akta perdamaian tidak boleh sekadar dipandang sebagai penyelesaian sengketa bisnis apabila di dalam prosesnya terdapat dugaan penghilangan hak ekonomi daerah.
Sorotan juga mengarah kepada Tri Adhianto, yang saat penandatanganan Akta Dading pada 2022 menjabat sebagai kepala daerah sekaligus Kuasa Pemilik Modal (KPM) PT Migas Kota Bekasi.
Dokumen analisis tersebut merekomendasikan Kejaksaan Agung melalui Jampidsus memeriksa peran KPM dalam proses persetujuan akta, termasuk menelusuri dasar hukum, kewenangan, serta pertimbangan bisnis yang digunakan.
Namun, dugaan keterlibatan maupun penyalahgunaan kewenangan belum merupakan kesimpulan hukum dan perlu dibuktikan melalui proses penyidikan.
Persoalan Akta Dading disebut hanya satu dari empat klaster dugaan penyimpangan tata kelola PT Migas Kota Bekasi dalam dokumen analisis tersebut.
Tiga klaster lainnya meliputi dugaan pengalihan nilai ekonomi participating interest (PI) dan lifting migas, penggunaan penyertaan modal BUMD, serta potensi kerugian perekonomian negara.
Dokumen itu mencantumkan estimasi valuasi kerja sama operasi periode 2009–2026 sebesar Rp1,85 triliun, dugaan beban penyertaan modal dan pengeluaran tidak produktif Rp40 miliar, serta potensi kerugian langsung dari Akta Dading Rp11,89 miliar.
Secara keseluruhan, dokumen tersebut mengestimasi dampak perkara mencapai Rp2 triliun. Angka tersebut masih memerlukan pembuktian dan perhitungan resmi lembaga audit berwenang.
Dokumen itu juga merekomendasikan audit investigatif terhadap seluruh transaksi, termasuk pemeriksaan administrasi, aliran dana, perjanjian KSO, dan dasar penerbitan Akta Dading.
Baskoro mendesak agar persoalan tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen perdamaian. Penelusuran harus mencakup siapa yang mengambil keputusan, apa dasar pertimbangannya, serta bagaimana dampaknya terhadap aset dan penerimaan BUMD.
LINAP juga menyoroti pentingnya perhitungan resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan besaran kerugian keuangan negara.
Bagi LINAP, persoalan utama yang harus dijawab adalah mengapa hak tagih yang disebut telah memiliki dasar putusan MA justru menjadi objek perdamaian pada 2022.
Dokumen analisis tersebut merekomendasikan Kejaksaan Agung memeriksa Tri Adhianto dan jajaran direksi PT Migas untuk mengklarifikasi proses persetujuan Akta Dading serta perpanjangan KSO dengan Foster Oil & Energy.
Penelusuran juga perlu mencakup dokumen perjanjian, mekanisme pembagian hasil, penerimaan perusahaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan penyertaan modal daerah.
Kasus ini menyangkut pengelolaan aset BUMD yang berkaitan langsung dengan kepentingan keuangan daerah. Karena itu, transparansi keputusan dan kepastian hukum menjadi hal penting untuk memastikan hak ekonomi Kota Bekasi tidak hilang tanpa pertanggungjawaban.
LINAP mendesak aparat penegak hukum menelusuri seluruh rangkaian keputusan tersebut agar persoalan Akta Dading PT Migas dan Foster Oil & Energy memperoleh kejelasan hukum.***
